Jumat, 19 Juli 2019

Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum dalam RUU Penyadapan Oleh: Riki Perdana Raya Waruwu*)

​​​​​​​Penyadapan sebagai bagian dari kegiatan penegak hukum mestinya dilakukan dengan mekanisme yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia dalam berkomunikasi dan memenuhi kepentingan publik untuk dimintai pertanggungjawaban.
RED
Riki Perdana Raya Waruwu. Foto: Istimewa

Suatu hari di dalam proses persidangan perkara narkotika, hakim menerima tambahan berkas yang cukup tebal berisi percakapan sms terdakwa sebagai pembeli narkotika jenis ganja dengan orang tak dikenal sebagai penjual. Setelah membaca berkas tersebut, ada dua catatan yakni pertama, 98% percapakan merupakan urusan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana apapun misalnya komunikasinya dengan keluarga atau orang-orang terdekat sedangkan 2% lainnya yang berkaitan dengan proses jual beli narkotika.

 

Catatan kedua, di dalam berkas tidak ditemukan adanya penjelasan resmi tentang siapa yang mengeluarkan berkas percakapan tersebut walaupun secara lisan dijelaskan penuntut umum bahwa penyidik memperoleh berkas dari salah satu provider telekomunikasi, juga tidak ditemukan adanya penetapan pengadilan tentang izin penyadapan, tidak ditemukan adanya permohonan izin/persetujuan dari penyidik kepada pengadilan dan permintaan data kepada provider telekomunikasi.

 

Situasi di atas, menunjukkan adanya pertentangan antara perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) mengenai kebebasan berkomunikasi dengan penegakan hukum yang profesional sehingga tidak memenuhi prinsip due process of law/proses hukum yang wajar berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi muncul pro dan kontra RUU Penyadapan yang akan mengatur lebih proporsional mengenai tata kelola sistem penyadapan namun disatu sisi dianggap sebagai upaya pelemahan penegakan hukum.

 

Kalau memperhatikan pola penyadapan yang berlaku saat ini maka akan ditemukan adanya sejumlah perbedaan mekanisme dalam sejumlah undang-undang di antaranya mengenai  izin pengadilan/tanpa izin pengadilan, perpanjangan penyadapan/tanpa perpanjangan, adanya ketetapan waktu/tanpa ketetapan waktu dan lain sebagainya.

 

Hakikat Manusia dan Haknya dalam Putusan MK 5/PUU-VIII/2010

Manusia pada hakikatnya merupakan makhluk, yang setelah dilahirkan berusaha mencari berbagai informasi mengenai kehidupan melalui pendengaran, penglihatan kemudian memilahnya melalui pikiran/hati nurani. Nah, penyadapan sendiri bertujuan untuk memperoleh informasi yang dilakukan secara rahasia melalui berbagai kegiatan di antaranya mendengar, merekam, membelokkan, menghambat, mengubah, dan atau mencatat transmisi informasi elektronik.

 

Penyadapan dilakukan demi kepentingan keamanan nasional (Badan Intelijen Negara), kepentingan penegakan hukum (Polisi, Jaksa, KPK), kepentingan telekomunikasi (provider telekomunikasi) bahkan kepentingan etik (KY-Polisi) sedangkan menentukan persyaratan, tata cara dan tanggungjawab melakukan penyadapan merupakan proses berfikir secara logis.

 

Putusan MK 5/2010 telah menguraikan pokok-pokok pikiran hak asasi manusia dalam proses penyadapan “penyadapan memang merupakan bentuk pelanggaran terhadap rights of privacy yang bertentangan dengan UUD 1945. Rights of privacy merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dapat dibatasi (derogable rights), namun pembatasan atas rights of privacy ini hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang, sebagaimana ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945”.

 

Sedangkan dalam ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36  Tahun 1999 tentang Telekomunikasi diatur “ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah” dan Pasal 31 ayat (4) UU 11/2008 diatur “ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

 

Ketika pembatasan atas rights of privacy dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum maka sebenarnya kita telah telah memilih mengesampingkan rights of privacy secara terbatas. William D.Rose dengan asasnya primavasi mengatakan bahwa apabila terdapat dua nilai yang berada pada tataran yang sama yang berhadapan, maka apabila yang satu dijalankan yang lainnya pasti akan terkesampingkan dan begitu pula sebaliknya, sehingga harus memilih yang paling menguntungkan kepentingan umum. Hakikat kepentingan umum adalah tata cara yang dapat diketahui oleh masyarakat, adanya kontrol pihak lain, pihak-pihak dapat dimintakan pertanggungjawaban serta adanya rehabiltasi/ganti kerugian apabila salah sasaran dan keadaan-keadaan tersebut telah diatur  dalam RUU Penyadapan.

 

Ketentuan Pasal 28 ayat (1) RUU Penyadapan menentukan “dalam hal pelaksanaan penyadapan berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan salah sasaran, Pemerintah Pusat wajib melaksanakan rehabilitasi terhadap korban salah sasaran dimaksud”. Adapun bentuk rehabilitasi pada ayat (2) meliputi memulihkan privasi, kehormatan dan mengganti kerugian kemudian bandingkan dengan ganti kerugian dalam Pasal 95 KUHAP atas tindakan penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan atau tindakan lain tanpa alasan/kekeliruan dilakukan melalui mekanisme Praperadilan dengan jangka waktu penyelesaian 7 hari.

 

Hal ini berarti adanya perbedaan proses menuntut kerugian dalam RUU Penyadapan dan KUHAP yang secara khusus menentukan prosesnya melalui praperadilan. Dalam RUU Penyadapan tidak diatur mekanismenya maka secara otomatis tunduk pada hukum acara perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum, kecuali ada penambahan ayat misalnya: “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 20 hari sejak gugatan ganti rugi diajukan, dengan mekanisme khusus yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung” atau penambahan klausul pada ayat (1)  “diputus disidang praperadilan”.

 

Selain itu, bagi aparat penegak hukum yang membocorkan dan/atau mengungkapkan proses dan/atau hasil penyadapan kepada pihak lain yang tidak berwenang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, sedangkan apabila dilakukan bukan oleh aparat penegak hukum diancam dengan pidana 6 tahun penjara. Ketentuan norma ini, menunjukkan tanggungjawab negara terhadap perlindungan HAM, apalagi bila pelanggarannya dilakukan oleh aparat penegak hukum yang seyogyanya menjadi tauladan bersikap terhadap informasi yang bersifat privasi.

 

Walaupun demikian, RUU belum mengatur sanksi kepada aparat penegak hukum yang melakukan penyadapan tidak sesuai prosedur sehingga mekanisme kontrol masyarakat hanya melalui permohonan praperadilan atas penetapan tersangka yang salah satu alat bukti diperoleh melalui penyadapan yang tidak sah.

 

RUU Penyadapan

Ketentuan RUU Penyadapan dalam Pasal 13 ayat (4) mengatur “Pihak yang dirugikan atas penayangan dan/atau pemutaran hasil Penyadapan yang substansinya tidak berkaitan dengan tindak pidana yang didakwakan pada suatu sidang yang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melaporkan keberatan atau tuntutan kepada badan pengawas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia”.

 

Rancangan norma ini sebenarnya ditujukan terhadap pihak yang tidak memiliki sangkut paut dengan dugaan tindak pidana namun komunikasinya dengan pelaku membuat identitasnya (nama, wajah, pekerjaan) disebutkan dalam proses persidangan, itu artinya yang perlu diatur adalah bagaimana syarat konten penyadapan yang diserahkan sebagai bukti dipersidangan.

 

Kalau merujuk pada pembukaan tulisan di atas, maka ada 98% konten penyadapan yang tidak berkaitan maka perlu dilakukan penutupan dengan cara dikaburkan atau tidak perlu ditampilkan atau seandainya pun ada pihak-pihak yang tetap merasa dirugikan maka sebenarnya tuntutan berupa keberatan diajukan kepada penuntut umum yang mengajukan pembuktian dipersidangan.

 

Hal ini karena, penuntut umum telah mengetahui konten penyadapan dan punya kesempatan melakukan edit bukti elektronik namun tetap memastikan keaslian bukti elektronik. Berbeda dengan hakim yang baru mengetahui bukti-bukti penyadapan di dalam proses persidangan sehingga tidak tepat dijadikan objek keberatan sebagaimana dimaksud dalam RUU di atas.

 

Selanjutnya di dalam RUU Pasal 14 diatur “Hasil Penyadapan yang telah selesai masa penyimpanannya dapat diperpanjang dengan penilaian kembali melalui penetapan pengadilan”. Rancangan norma ini tidak memberikan batasan lama waktu perpanjangan sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran masing-masing dari para hakim, padahal secara ideal penyidik sudah mampu menginventaris kebutuhan penyimpanan yang selama ini sudah dilakukan. Adapun mengenai sejumlah  perbedaan mekanisme dalam sejumlah undang-undang telah diakomodir dalam RUU ini karena telah ada bab khusus mengenai pelaksanaan penyadapan, persyaratan penyadapan, tata cara penyadapan.

 

Pada persyaratan penyadapan diatur sejumlah syarat di antaranya dalam Pasal 8 ayat (2) yang wajib melampirkan berkas secara tertulis dan/atau elektronik yang meliputi a). salinan surat perintah kepada penegak huum yang bersangkutan; b). identifikasi sasaran; c). pasal tindak pidana yang disangkakan; d). tujuan dan alasan dilakukannya Penyadapan; e). substansi informasi yang dicari dan f). jangka waktu Penyadapan.

 

Walaupun telah diatur rinci namun ada kalanya penegak hukum melakukan penyadapan untuk menemukan terpidana yang menjadi buronan melalui penyadapan sehingga mestinya diatur syarat khusus yang tidak mencantumkan huruf b dan c agar sesuai dengan kebutuhan praktik. Penyadapan juga dilakukan dengan penetapan pengadilan negeri dan apabila penyadapan akan dilakukan terhadap pejabat yang memiliki kewenangan terkait maka permohonan penyadapan diajukan kepada Mahamah Agung, frasa ini mencegah terjadinya conflict of interest antara yang memberikan izin dengan yang melakukan penyadapan.

 

Penutup

Penyadapan sebagai bagian dari kegiatan penegak hukum mestinya dilakukan dengan mekanisme yang jelas agar tidak mencederai hak asasi manusia dalam berkomunikasi dan memenuhi kepentingan publik untuk dimintai pertanggungjawaban. Coba direnungkan, “Kalau dalam proses penegakan hukum yang ideal saja masih terbuka potensi penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) apalagi dalam penegakan hukum yang tanpa kontrol”.

 

*)Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. adalah Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas MA

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua