Jumat, 19 July 2019

Harapan Pelaku Usaha Soal Implementasi Jaminan Produk Halal

Pelaku usaha menginginkan aturan baru sertifikasi halal sederhana dan murah. Kesiapan BPJPH jadi pertanyaan pelaku usaha.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: HGW

Kewajiban implementasi jaminan produk halal mulai berlaku pada 17 Oktober 2019 sesuai dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Ketentuan tersebut mengharuskan pelaku usaha memiliki sertifikasi halal pada produk-produk yang termasuk dalam kategori sesuai undang-undang tersebut.

 

Sayangnya, meski memasuki tahun kelima aturan tersebut diundangkan, sebagian besar pelaku usaha baik korporasi besar maupun usaha kecil, mikro dan menengah masih belum memahami aturan tersebut secara komprehensif. Padahal, terdapat sejumlah perbedaan proses hingga tarif sertifikasi halal dibandingkan aturan sebelumnya.

 

Kehadiran kewajiban sertifikasi halal ini mendapat tanggapan berbeda-beda dari kalangan pelaku usaha. Terdapat pihak yang mendukung kewajiban sertifikasi halal, namun ada pelaku usaha yang justu mempertanyakan hingga keberatan dengan aturan ini.

 

Salah satu tanggapan pelaku usaha yang mendukung kebijakan ini disampaikan kelompok pelaku usaha dari Komite Tetap Timur Tengah dan OKI Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia. Aturan ini dianggap sudah dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Namun demikian, dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan termasuk kepentingan dunia usaha, maka kewajiban sertifikasi halal secara teknis operasional akan diterapkan secara bertahap dan akan diatur dalam bentuk Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.

 

"Kami  sangat bersyukur, karena sejak awal pembahasan PP melalui beberapa sarana komunikasi dan forum diskusi, KADIN aktif menyampaikan ide dan usulan kepada pemerintah. Kami pun berharap kepada pemerintah (Kementerian Agama RI) agar UU dan PP No.31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan UU JPH ini dapat diimplementasikan dengan baik serta tidak menimbulkan restriksi di dalam masyarakat dan pelaku usaha," ungkap Ketua Komite Tetap Timur Tengah dan OKI Kadin Indonesia, Fachry Thaib.

 

Pihaknya optimis bahwa PP JPH ini tidak akan menyulitkan dunia usaha termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Bahkan, menurutnya UMKM akan diperlakukan khusus, terutama dalam upaya meringankan biaya sertifikasi. Agar UU dan PP ini dapat diimplimentasikan secara optimal, harus ada upaya tricle down effect yang maksimal, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan pada semua strata pelaku usaha terutama UMKM,” kata dia. 

 

(Baca: Menyoal Fungsi dan Kewenangan MUI Pasca Terbitnya PP JPH)

 

Menurut Fachry, di samping perangkat peraturan (UU dan PP) yang dapat diartikan sebagai upaya top-down, maka harus ada upaya yang bersifat bottom-up, yaitu penerapan upaya literasi terutama kepada para pelaku UMKM, bagaimana menumbuhkan karakter pelaku usaha sehingga mereka memahami bahwa produk halal dapat meningkatkan dan memperkuat pertumbuhan usaha mereka.

 

Dia menjelaskan industri halal tidak dapat dilepaskan dari teknologi karena ke depan persaingan bisnis barang konsumtif halal, berkualitas dan healthy (halalan thoyyiban) akan sangat bergantung kepada teknologi yang digunakan. Di Indonesia, teknologi pangan (food science) telah berkembang cukup pesat dan bahkan di beberapa universitas besar telah dibuka program studi (prodi) teknologi pangan.

 

(Baca: Bersertifikasi atau ‘Tersisih’ oleh Produk Halal Impor)

 

Oleh sebab itu, di dalam industri produk makanan halal harus diikutsertakan perguruan tinggi dan akademisinya sebagai bagian dari elemen rantai bisnis industri produk halal karena mereka memiliki fasilitas dan program riset produk halal.

 

Walaupun masalah ekspor belum diatur di dalam UU JPH, namun dengan adanya sarana dan prasarana halal seperti pembangunan Kawasan Industri Halal diharapkan akan meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar dunia. Saat ini, sedang disiapkan Permen Perindustrian RI tentang Pedoman Penetapan dan Evaluasi Kawasan Industri Halal.

 

(Baca: Klasifikasi Produk yang Wajib dan Tak Diwajibkan Bersertifikasi Halal)

 

"Kami mengajak semua elemen pelaku usaha, baik untuk perdagangan domestik dan ekspor agar segera menyiapkan diri dalam menyongsong era halal Indonesia. Dalam persaingan pasar regional ASEAN kita masih jauh tertinggal dari Malaysia, Thailand dan Singapura. Para pelaku usaha nasional harus bersatu untuk mengejar ketertinggalan ini dan merebut sebanyak mungkin pangsa produk halal global," pungkas Fachry.

 

 

Dalam kesempatan terpisah, Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (Gappmi), Adhi S Lukman, menjelaskan sertifikasi halal merupakan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk memberi perlindungan bagi konsumen. Menurutnya, sejumlah negara seperti Jepang, Korea Selatan, Cina dan Taiwan sangat fokus memproduksi produk makanan dan minuman bersertifikasi halal agar diterima masyarakat Indonesia.

 

“Saya diundang ke Taiwan khusus untuk menjelaskan aturan halal di Indonesia. Taiwan, Jepang, Korea, Cina sangat peduli bagaimana memproduksi halal.  Teman-teman dari negeri yang penduduk muslim minoritas sangat peduli bagaimana implementasi dan persiapan aturan halal ini,” jelas Adhi.

 

Jangan Memberatkan

Kehadiran regulasi baru sertifikasi halal berdampak terhadap perubahan tata cara pengajuannya oleh pelaku usaha. Sejak ketentuan ini berlaku pada Oktober mendatang maka lembaga berwenang mengatur sertifikasi halal menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) dari sebelumnya Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Tentunya perubahan ini mengharuskan pelaku usaha harus beradaptasi pada ketentuan baru. 

 

Selain itu, persoalan lain yang menjadi perhatian pelaku usaha yaitu tarif sertifikasi halal. Ada kekhawatiran dari pelaku usaha biaya sertifikasi halal yang dikelola BPJPH lebih mahal dibandingkan LPPOM MUI. Perlu diketahui, biaya sertifikasi halal ini besarannya beragam tergantung skala usaha mulai dari Rp 1 juta-3,5 juta. Biaya-biaya tersebut belum termasuk biaya auditor, registrasi, majalah jurnal, dan pelatihan.

 

Sedangkan tarif sertifikasi halal yang dikelola BPJH hingga saat ini belum ada ketentuannya. Nantinya, ketentuan tarif tersebut akan diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) yang belum diterbitkan. "Pelaku usaha intinya enggak muluk-muluk yang penting sederhana, mudah dan murah sehingga tidak mengganggu kegiatan usaha," jelas Sekretaris Utama Sahabat UMKM, Faisal Hasan Basri, saat dijumpai di JCC pada akhir Juni lalu.

 

Kondisi Existing UMKM

Sumber: BPJPH

 

Head of Corporate Affair and Sustainability Unilever Indonesia, Nurdiana B Darus, menjelaskan pihaknya siap mematuhi kebijakan sertfikasi halal tersebut. Dia juga menjelaskan sebagian besar produknya telah memiliki sertifikat halal di Indonesia.

 

“Yang telah dihalalkan Unilever Indonesia dari 9 pabrik kami yang semua kami produksi dalam negeri hampir semuanya halal,” jelas Nurdiana.

 

Menurut Nurdiana, perlu juga diperhatikan kesanggupan pelaku usaha khususnya UMKM dalam biaya pendaftaran sertifkasi tersebut. “Kami lihat ada beberapa pertama ongkos atau fee dari sertifikasi itu sendiri. Mungkin untuk perusahaan besar tidak terlalu berdampak, yang dampak ke UMKM,” jelas Nurdiana.

 

Kemudian, dia juga meminta agar prosedur sertifikasi ini tidak menghambat kegiatan bisnis. Sebab, penerapan sertifikasi ini juga melibatkan instansi lain seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), MUI bahkan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan.

 

“Yang kami inginkan adanya sinergi sehingga berjalan lancar. Saya rasa industri juga melihat bagaimana persiapan BPJPH dalam mengaudit segitu banyak UMKM,” jelas Nurdiana.

 

Dalam berbagai kesempatan, pihak BPJPH menyatakan akan bekerja sama dengan universitas untuk melayani pelaku usaha UMKM yang ingin menguji kehalalan produknya. Dengan bekerja sama universitas diharapkan tarif pengujian kehalalan produk tersebut lebih terjangkau bagi pelaku usaha.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua