Jumat, 19 Juli 2019

Tanggapan KPU-Pihak Terkait Soal Dalil Foto Editan Terlalu Cantik

KPU dan Pihak Terkait minta MK menolak atau tidak menerima permohonan ini.
Agus Sahbani
Evi Apita Maya selaku Pihak Terkait saat hadir di sidang PHPU Calon Anggota DPD NTB, Kamis (18/7) di Ruang Sidang Panel 3. Foto: Humas MK

Pada Kamis (18/7/2019) kemarin, KPU menjawab dalil Pemohon yang mempersoalkan foto editan di kertas suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terpilih Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Evi Apita Maya. Jawaban KPU atas permohonan calon anggota DPD Farouk Muhammad ini diperiksa oleh Majelis Panel 3 yang terdiri dari Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams

 

Sebelumnya, Farouq dalam perkara Nomor 03-18/PHPU-DPD/XVII/2019 ini, salah satunya mempersoalkan foto calon Anggota DPD nomor urut 26 Evi Apita Maya di kertas surat suara sebagai hasil editan demi meraup suara terbanyak. Evi dianggap berbuat tidak jujur karena mengedit pasfotonya hingga wajahnya nampak lebih cantik dari aslinya. Baca Juga: Ketika Foto Editan Terlalu Cantik Jadi Dalil Sengketa Pileg

 

Tindakan Evi, menurut Pemohon telah mempengaruhi pilihan masyarakat NTB. Padahal, Evi dinilainya tidak maksimal dalam kampanye di daerah terpencil. Pengaruh foto editan itu membuat Evi lolos menjadi anggota DPD dengan suara terbanyak sebesar 283.932. Sedangkan Farouk hanya mengantongi 188.687 suara. Pemohon menuding Evi melanggar Pasal 65 ayat (1) huruf j Peraturan KPU RI Nomor 30 Tahun 2018. Intinya aturan ini mengenai penggunaan foto lama lebih dari 6 bulan.

 

Pemohon juga mempermasalahkan foto saingan lainnya yakni Lalu Suhaimi Ismy. Pemohon menyebut Suhaimi memakai foto lama yang sama saat dia maju DPD periode 2014–2019. Tindakan ini  juga melanggar Pasal 65 ayat (1) huruf j Peraturan KPU RI Nomor 30 Tahun 2018. Pemohon pun menuding KPU melakukan tindakan yang salah karena menetapkan keduanya lolos menjadi peserta calon anggota DPD. Atas dasar ini, Pemohon meminta MK membatalkan keputusan KPU terkait penetapan daftar calon tetap perseorangan anggota DPD atas nama Evi Apita Maya dan Lalu Suhaimi Ismy.

 

Menanggapi dalil tersebut, KPU selaku Termohon melalui kuasa hukum Rio Rachmat Effendi mengatakan semestinya MK menolak permohonan Pemohon. Sebab, petitum (permintaan) untuk mendiskualifikasi kedua calon DPD tersebut bukan wewenang MK. MK hanya mengurusi perselisihan hasil suara dalam pemilu. Sedangkan, pelanggaran administratif masuk dalam ranah kewenangan Bawaslu.

 

“Pemohon, hanya mendalilkan pelanggaran administrasi, pelanggaran pemilu, dan penggelembungan suara tanpa menguraikan secara detail. Ini semakin memperkuat alasan mengapa MK harus menolak permohonan ini,” ujar Rio di ruang sidang MK, Kamis (19/7/2019) seperti dikutip dari laman MK. 

 

Rio juga menilai permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan MK No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (PHPU Anggota DPD) yakni Permohonan Pemohon tidak ditandatangani kuasa hukumnya.

 

Sementara Evi Apita Maya selaku Pihak Terkait melalui kuasa hukum D.A Malik menyebutkan permohonan kabur (obscuur libel). Sebab, Pemohon tidak memuat secara tegas mengenai hasil perhitungan suara versi Termohon dalam permohonan. Selain itu, terdapat inkonsistensi dalam mengkonstruksikan dalil posita dan petitum dalam permohonan ini.

 

Malik mengacu pada Pasal 182 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dimana dari 18 syarat pencalonan DPD tidak ada aturan mengenai syarat pasfoto. “Sebelum naik cetak, ada proses verifikasi administrasi terkait kertas suara. Dimana semua calon DPD diminta mengecek dan jika setuju kemudian ditandatangani. Kenapa baru sekarang hal ini dipermasalahkan?”

 

Sebelumnya, salah satu kuasa hukum Pemohon, Heppy Hayati Helmi mengatakan pihaknya mendalilkan pelanggaran administrasi dan pelanggaran proses pemilu legislatif terhadap Evi. Untuk memperkuat dalil permohonan ini, Pemohon bakal menghadirkan ahli di persidangan.

 

"Calon anggota DPD No. urut 26 atas nama Evi Apita Maya diduga telah melakukan manipulasi atau melakukan pengeditan terhadap pasfoto di luar batas kewajaran yang tidak sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) huruf j Peraturan KPU No. 30 Tahun 2018," kata Heppy Hayati Helmi dalam sidang pendahuluan, Jumat (12/7/2019) lalu.

 

Setelah mengedit pasfotonya sendiri, Evi memasang foto editan pada alat peraga kampanye berupa spanduk atau baliho dan membubuhi logo DPR RI di dalamnya. Padahal, kata Heppy, yang bersangkutan sebelumnya tidak pernah tercatat sebagai anggota DPR RI.

 

“Banyak masyarakat NTB memilih yang bersangkutan hanya karena pertimbangan kecantikan parasnya pada foto yang ada di spanduk. Perbuatan calon nomor urut 26 atas nama Evi Apita Maya ini telah nyata mengelabui dan menjual lambang negara demi mendapat simpati rakyat NTB," tudingnya.

 

Calon anggota DPD RI yang lain untuk dapil Provinsi NTB juga disebutnya merugi atas perbuatannya itu. Ia dituduh melanggar asas pemilu soal kejujuran. "Pemilih, Pemohon beserta calon anggota DPD RI lain merasa tertipu dan dibohongi. Dengan demikian telah melanggar asas pemilu karena tidak jujur," tegasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua