Jumat, 19 Juli 2019

Hukuman Diperberat, Idrus Kasasi

Ada perbedaan dalam putusan Pengadilan Tipikor dan PT DKI Jakarta.
Aji Prasetyo
Idrus Marham. Foto: RES

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman mantan Menteri Sosial Idrus Marham menjadi lima tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Idrus dianggap terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Vonis yang dijatuhkan majelis banding sesuai dengan rekuisitor jaksa.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis tiga tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider 2 bulan kurungan. Majelis hakim tingkat pertama menyimpulkan mantan Sekjen Partai Golkar itu bersalah karena menerima suap Rp 2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo terkait proyek listrik yang disebut PLTU Riau-1. Idrus dinyatakan bersalah melanggar Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kuasa hukum Idrus, Samsul Huda, menyatakan keberatan atas putusan majelis hakim banding, dan menegaskan mengajukan upaya hukum kasasi. Menurutnya hakim tinggi tidak mencermati fakra hukum yang sebenarnya terjadi dan telah keliru menerapkan hukum terhadap perkara kliennya tersebut. "Kami akan terus mencari keadilan yang hakiki ke Mahkamah Agung," kata Samsul kepada hukumonline, Jumat (19/7).

(Baca juga: Jaksa Tuntut Idrus Marham 5 Tahun Penjara).

Setidaknya ada dua poin penting yang menjadi alasan kasasi. Pertama, majelis banding yang telah membatalkan putusan tingkat pertama itu dianggap fatal. Sebab pengadilan tingkat pertama yang telah menyidangkan perkara ini berhari hari dengan menguji dakwaan, tuntutan, keterangan saksi, bukti-bukti tertulis lain, seharusnya lebih paham posisi kasusnya. "Makanya kami heran, bagaimana pengadilan banding yang hanya baca berkas dan tidak tahu fakta sidang bisa membatalkan putusan tingkat," tuturnya.

Kedua, ia juga menjelaskan PT DKI Jakarta dianggap salah dalam menerapkan hukum Pasal 12 huruf a UU Pemberantasan Tipikor. Seharusnya, menurut Samsul, Idrus Marham dibebaskan atau setidak-tidaknya diterapkan Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor, karena kliennya hanya pasif dan namanya dicatut oleh Eni Maulani Saragih untuk mendapatkan uang dari Johannes Kotjo. "Ini bersesuaian dengan unsur Pasal 11 UU Tipikor karena Idrus Marham tidak tahu menahu urusan PLTU Riau ini, hanya diajak-ajak saja oleh Eni Saragih," pungkasnya.

Pada kesempatan lain, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pihaknya telah menerima putusan lengkap dari PT DKI Jakarta atas perkara Idrus Marham pada Kamis (18/7). KPK menghargai putusan majelis yang telah menerima banding yang diajukan penuntut umum.

“Kami menghargai pengadilan yang telah menerima banding yang diajukan KPK dan menegaskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi. Vonis yang dijatuhkan adalah 5 tahun penjara dan denda Rp200 juta,” ujarnya.

(Baca juga: Pesan Whatsapp yang Membuat Idrus Marham Terjerat Korupsi).

"Secara substansi, putusan ini sesuai dengan Tuntutan KPK yang menggunakan Pasal 12 a UU Pemberantasan Tipikor, jadi bukan Pasal 11 UU Pemberantasan Tipikor sebagaimana yang dinyatakan terbukti di tingkat pertama," sambungnya.

Saat ini kata Febri, KPK sedang dalam proses mempelajari putusan tersebut dan segera akan menentukan sikap apakah melakukan upaya hukum atau tidak. Namun, jika benar pihak terdakwa mengajukan Kasasi, KPK memastikan akan menghadapinya.

Pasal 253 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan Mahkamah Agung atas permintaan para pihak guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan; dan apakah benar pengadilan telah melampauai kewenangannya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua