Sabtu, 20 Juli 2019

Menakar Peluang Calon Kepolisian-Kejaksaan Lolos Capim KPK

Ada yang menilai, komposisi pimpinan KPK jilid V wajib terdiri dari unsur kepolisian dan kejaksaan. Pihak lain mengatakan sebaliknya.
Rofiq Hidayat
Ratusan capim KPK saat mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan Pansel. Foto: RES

Wacana perlu tidaknya keberadaan unsur kepolisian dan kejaksan dalam komposisi pimpinan KPK jilid V muncul. Ketua Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan KPK Yenti Ganarsih enggan berspekulasi bahwa capim yang berasal dari unsur kedua lembaga penegak hukum tersebut akan lolos.

 

Menurut pakar pencucian uang itu, capim yang lolos adalah calon yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan Pansel. “Jika memang para penegak hukum tersebut memenuhi syarat dan lolos seleksi, tentunya mereka akan masuk dalam posisi pimpinan KPK,” ujar Yenti di Kompleks Gedung Parlemen.

 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti itu mengatakan, Pansel terus bekerja melakukan seleksi. Setidaknya diharapkan di penghujung Agustus, Pansel telah dapat menetapkan 10 nama calon untuk kemudian diserahkan ke Presiden pada 2 September mendatang dan berujung pada uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR. Dalam menjaring capim, Pansel terbuka menerima masukan dari masyarakat.

 

Sementara itu, Ketua KPK jilid II, Antasari Azhar berpandangan, kepemimpinan KPK Jilid IV dari aspek susunan terindikasi melanggar UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Menurutnya, bila ditelisik dari Pasal 21 ayat (5) UU KPK yang menyebutkan bahwa, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penyidik dan penuntut umum”. Nah, bila dilihat komposisi pimpinan KPK Jilid IV tidak terdapat unsur dari penuntut umum.

 

“Berarti melanggar undang-undang. Nah, yang sekarang saya mau tanya, unsur jaksa siapa? ada gak yang berlima itu, berarti kan sudah melanggar undang-undang, ini pesan saya untuk ibu Yenti Ganarsih -Pansel Capim KPK- jangan sampai terjadi lagi,” ujarnya.

 

Baginya, unsur penuntut dan penyidik mesti terdapat dalam komposisi pimpinan KPK jilid V. Sementara tiga pimpinan lainnya bisa terdapat dari unsur perbankan, akuntan, auditor atau lainnya. Sehingga ketika mereka menggelar rapat dapat saling mengisi kemampuan satu sama lain.

 

“Jadi jangan lupa harus ada unsur penuntut umum, unsur polisi walaupun pendapat saya banyak yang menentang, bahwa tidak perlu unsur jaksa dan polisi. Loh, nanti dulu, itu lembaga negara, di dunia dan di negara manapun itu ada,” tambahnya.

 

Baca:

 

Ia menyarankan, seleksi di Pansel hingga fit and proper test di Komisi III haruslah ketat. Menurutnya, kecakapan, wawasan pengetahuan dan kompetensi menjadi keharusan yang dimiliki calon terpilih. Untuk mengetahui hal tersebut, salah satu cara sederhana yang dapat digunakan Pansel maupun Komisi III dengan  menanyakan perbedaan ‘unsur melawan hukum’ dan ‘menyalahgunakan kewenangan’ kepada capim KPK.

 

“Dua itu saja, dia harus memaparkan itu, dan kalau tidak bisa memaparkan itu, cari pekerjaan lain sajalah,” ujarnya.

 

Terpisah, peneliti Indonesia Corupption Watch (ICW) Kurnia Ramadana berpendapat, dalam Pasal 21 ayat (5) UU KPK, intinya bagi siapapun yang terpilih menjadi pimpinan KPK dengan sendirinya berstatus sebagai penyidik dan penuntut. Namun bukan setiap capim mesti berlatar belakang penyidik dan penuntut.

 

Jadi tidak terlalu masalah kalau pimpinan KPK bukan berasal dari kepolisian dan kejaksaan. Karena dengan sendirinya, sudah seperti itu (penyidik dan penuntut-red),” ujarnya.

 

Kurnia berpandangan, pimpinan KPK sedianya bersifat kolektif kolegial. Maka dengan otomatis bertugas sebagai penyidik dan penuntut. Namun kerja-kerja teknis penyidik dan penuntut telah terdapat di masing-masing departemen di KPK. Mulai direktorat  penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Nah kerja-kerja teknis itulah yang mengharuskan penuntut berasal dari kejaksaan, penyidik dari kepolisian, bukan dilihat dari latar belakang komisionernya. Bahkan KPK diperbolehkan mengangkat penyidik independen.

 

“Jadi sebenarnya satu sisi harus memahani penyidikan dan penuntutan, tapi tidak harus dimaknai yang memahami adalah kepolisian dan kejaksaan,” ujarnya.

 

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jamin Ginting  berpendapat, lima pimpinan KPK terpilih otomatis menjadi penyidik dan penuntut umum sebagaimana Pasal 21 ayat (5) UU KPK. Atas dasar itu, para capim tersebut wajib memiliki pengetahuan dalam mekanisme penyidikan dan penuntutan.

 

“Kenapa? Karena dia akan tandatangan dalam tuntutan dan dalam surat perintah penyidikan, jadi otomatis dia menjadi penyidik, itulah permasalahannya maka dikatakan harus dia menjadi penyidik dan penuntut umum,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua