Senin, 22 July 2019

Memaknai Pasal 70 huruf (b) UU Arbitrase: Dilihat dari Dua Perkara Oleh: Kristian Takasdo Simorangkir*)

Terdapat pertentangan dalam menentukan bagaimana suatu dokumen bersifat menentukan harus dianggap ditemukan setelah putusan arbitrase dikeluarkan.
RED
Kristian Takasdo Simorangkir. Foto: Istimewa

Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) memberikan hak kepada para pihak bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Syarat agar permohonan tersebut dikabulkan adalah apabila putusan arbitrase yang ingin dibatalkan terbukti mengandung unsur-unsur berikut:


  1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;

  2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau

  3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

 

Menurut Penulis, dari perumusan kata-katanya, Pasal 70 huruf b) bersifat kumulatif dan dapat dimaknai dalam tiga unsur: (i) ada dokumen yang bersifat menentukan; (ii) dokumen bersifat menentukan itu disembunyikan oleh pihak lawan; dan (iii) dokumen bersifat menentukan itu baru ditemukan setelah putusan arbitrase diambil. Perumusan pasal ini tidak menjelaskan siapa pihak yang harusnya dianggap “menemukan” dokumen bersifat menentukan tersebut. Menurut Penulis, secara logis, pihak pemohon pembatalan putusan arbitrase yang seharusnya dianggap “menemukan” dokumen bersifat menentukan itu.

 

Dalam tulisan ini, Penulis akan menyoroti penerapan ketentuan Pasal 70 huruf b) UU Arbitrase, namun Penulis tidak akan membahas pengertian dari “dokumen bersifat menentukan”. Poin utama pembahasan akan diarahkan pada: (i) bagaimana suatu dokumen bersifat menentukan dianggap “ditemukan” setelah putusan arbitrase diambil; dan (ii) ditemukan oleh siapa.

 

Dari Pasal 70 huruf b), Penulis berpandangan bahwa hal pertama yang seharusnya dinilai para hakim, sebelum menilai apakah suatu dokumen bersifat menentukan dan disembunyikan oleh pihak lawan, adalah apakah dokumen tersebut baru ditemukan oleh pihak yang mengajukan permohonan pembatalan setelah putusan arbitrase diambil. Konsekuensi logisnya adalah apabila pihak yang mengajukan permohonan pembatalan sepatutnya dianggap sudah memiliki dokumen bersifat menentukan tersebut sebelum putusan diambil maka unsur Pasal 70 huruf b) “...setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan...” menjadi tidak terbukti.

 

Lalu, bagaimana dengan pandangan pengadilan Indonesia? Berdasarkan penelusuran Penulis, ada dua putusan Mahkamah Agung (MA) yang menarik untuk dikaji dan menggunakan Pasal 70 huruf b) UU Arbitrase untuk membatalkan suatu putusan arbitrase, yakni:

 


  1. Putusan MA No. 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 12 Mei 2016 yang menguatkan Putusan PN Jakarta Pusat No. 207/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst antara (i) PT Asuransi Purna Artanugraha (Pemohon); (ii) Badan Arbitrase Nasional Indonesia cq. Majelis Arbitrase Ad Hoc PCA Nomor AA461 (Termohon); (iii) Salamander Energy (North Sumatr Limited (Turut Termohon I); dan (iv) PT Lekom Maras (Turut Termohon II) (“Putusan MA 220”), yang secara ringkas sebagai berikut:

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua