Senin, 22 Juli 2019

Memaknai Pasal 70 huruf (b) UU Arbitrase: Dilihat dari Dua Perkara Oleh: Kristian Takasdo Simorangkir*)

Terdapat pertentangan dalam menentukan bagaimana suatu dokumen bersifat menentukan harus dianggap ditemukan setelah putusan arbitrase dikeluarkan.
RED
Kristian Takasdo Simorangkir. Foto: Istimewa

Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) memberikan hak kepada para pihak bersengketa untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Syarat agar permohonan tersebut dikabulkan adalah apabila putusan arbitrase yang ingin dibatalkan terbukti mengandung unsur-unsur berikut:

  1. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
  2. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
  3. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

 

Menurut Penulis, dari perumusan kata-katanya, Pasal 70 huruf b) bersifat kumulatif dan dapat dimaknai dalam tiga unsur: (i) ada dokumen yang bersifat menentukan; (ii) dokumen bersifat menentukan itu disembunyikan oleh pihak lawan; dan (iii) dokumen bersifat menentukan itu baru ditemukan setelah putusan arbitrase diambil. Perumusan pasal ini tidak menjelaskan siapa pihak yang harusnya dianggap “menemukan” dokumen bersifat menentukan tersebut. Menurut Penulis, secara logis, pihak pemohon pembatalan putusan arbitrase yang seharusnya dianggap “menemukan” dokumen bersifat menentukan itu.

 

Dalam tulisan ini, Penulis akan menyoroti penerapan ketentuan Pasal 70 huruf b) UU Arbitrase, namun Penulis tidak akan membahas pengertian dari “dokumen bersifat menentukan”. Poin utama pembahasan akan diarahkan pada: (i) bagaimana suatu dokumen bersifat menentukan dianggap “ditemukan” setelah putusan arbitrase diambil; dan (ii) ditemukan oleh siapa.

 

Dari Pasal 70 huruf b), Penulis berpandangan bahwa hal pertama yang seharusnya dinilai para hakim, sebelum menilai apakah suatu dokumen bersifat menentukan dan disembunyikan oleh pihak lawan, adalah apakah dokumen tersebut baru ditemukan oleh pihak yang mengajukan permohonan pembatalan setelah putusan arbitrase diambil. Konsekuensi logisnya adalah apabila pihak yang mengajukan permohonan pembatalan sepatutnya dianggap sudah memiliki dokumen bersifat menentukan tersebut sebelum putusan diambil maka unsur Pasal 70 huruf b) “...setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan...” menjadi tidak terbukti.

 

Lalu, bagaimana dengan pandangan pengadilan Indonesia? Berdasarkan penelusuran Penulis, ada dua putusan Mahkamah Agung (MA) yang menarik untuk dikaji dan menggunakan Pasal 70 huruf b) UU Arbitrase untuk membatalkan suatu putusan arbitrase, yakni:

 

  1. Putusan MA No. 220 B/Pdt.Sus-Arbt/2016 tertanggal 12 Mei 2016 yang menguatkan Putusan PN Jakarta Pusat No. 207/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst antara (i) PT Asuransi Purna Artanugraha (Pemohon); (ii) Badan Arbitrase Nasional Indonesia cq. Majelis Arbitrase Ad Hoc PCA Nomor AA461 (Termohon); (iii) Salamander Energy (North Sumatr Limited (Turut Termohon I); dan (iv) PT Lekom Maras (Turut Termohon II) (“Putusan MA 220”), yang secara ringkas sebagai berikut:

 

Dalam Putusan MA 220, diketahui bahwa pihak Pemohon dalam perkara ini mendalilkan ada dokumen-dokumen bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak Turut Termohon I sehingga Pasal 70 huruf b) UU Arbitrase terpenuhi, yakni (i) dokumen risalah rapat 3 Mei 2011; (ii) dokumen risalah rapat 16 Juni 2011; (iii) dokumen Final Contract Earned Value Calculation tanggal 16 Juni 2011; dan (iv) dokumen surat persetujuan tanggal 17 Juni 2011. Terhadap dalil ini, PN Jakarta Pusat mengualifikasikan suatu pertanyaan hukum yaitu “apakah benar dokumen-dokumen tersebut benar bersifat menentukan yang disembunyikan Turut Termohon I.”

 

Kemudian, majelis hakim PN Jakarta Pusat ternyata menemukan bahwa Turut Termohon I dalam jawaban mengakui bahwa benar dokumen-dokumen tersebut tidak diajukan sewaktu persidangan arbitrase karena dokumen-dokumen tersebut tidak memiliki relevansi dengan perkara arbitrase. Terhadap jawaban Turut Termohon I ini, majelis hakim PN Jakarta Pusat menilainya sebagai suatu bukti yang sempurna. Majelis hakim juga menyimpulkan bahwa dokumen-dokumen tersebut ditemukan oleh Pemohon setelah putusan arbitrase dikeluarkan.

 

Mengenai dokumen bersifat menentukan, majelis hakim PN Jakarta Pusat membuat suatu pertimbangan bahwa dokumen-dokumen yang tidak diajukan di persidangan arbitrase tersebut telah memberikan akibat hukum kepada Pemohon sehingga Termohon menjatuhkan putusan arbitrase tanpa mempertimbangkan dokumen-dokumen yang sifatnya menentukan. Selanjutnya, menurut majelis hakim, untuk menentukan apakah dokumen-dokumen tersebut bersifat menentukan yang seharusnya menilai adalah majelis arbitrase sehingga proses pemeriksaan perkara di persidangan arbitrase menjadi transparan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan sengketa yang diperiksa oleh majelis arbitrase harus diajukan agar dapat diketahui oleh para pihak guna melindungi kepentingannya.

 

Oleh karena itu, menurut PN Jakarta Pusat, telah terbukti ada dokumen yang disembunyikan oleh Turut Termohon I sehingga dalil Pemohon yang didasarkan padal Pasal 70 huruf b) UU Arbitrase juga terbukti.

 

Terhadap pertimbangan majelis hakim PN Jakarta Pusat yang demikian, MA dalam Putusan MA 220 membenarkan pertimbangan PN Jakarta Pusat dengan menyatakan bahwa disembunyikannya atau tidak diajukannya bukti-bukti (dokumem bersifat menentukan) oleh pihak Turut Termohon I kepada Termohon (majelis arbitrase) telah menyebabkan putusan arbitrase melanggar ketentuan Pasal 70 huruf b) UU Arbitrase.

 

Dari Putusan MA 220, dapat ditarik suatu kaidah hukum bahwa adanya dokumen yang bersifat menentukan yang sama sekali tidak diajukan sebagai bukti di dalam persidangan arbitrase oleh kedua pihak dan dokumen tersebut baru diketahui atau dikuasai oleh pemohon pembatalan setelah putusan arbitrase merupakan pemenuhan terhadap unsur-unsur Pasal 70 huruf b) UU Arbitrase.

 

  1. Putusan MA No. 104 B/Pdt.Sus-Arbt/2019 tertanggal 31 Januari 2019 yang menguatkan Putusan PN Jakarta Selatan No. 513/Pdt.G.ARB/2018/PN.Jkt.Sel antara (i) PT Grage Trimitra Usaha (Pemohon); dan Shimizu Corporation – PT Hutama Karya (Persero) Joint Operation (Termohon) (“Putusan MA 104”), yang secara ringkas sebagai berikut:

 

Dalam Putusan MA 104, diketahui bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah menyembunyikan dokumen-dokumen yang bersifat menentukan, yakni (i) surat Termohon tanggal 9 Oktober 2015; (ii) dokumen persetujuan method statement tanggal 23 September 2015; dan (iii) dokumen site handover document; dan mendasarkan permohonannya pada Pasal 70 huruf b) UU Arbitrase.

 

Majelis hakim PN Jakarta Selatan mengualifikasikan suatu pertanyaan hukum yaitu apakah setelah putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tanggal 24 Mei 2018 dikeluarkan, ada ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak Termohon? Majelis hakim kemudian membuat suatu patokan bahwa Pasal 70 huruf b) UU Arbitrase bersifat kumulatif yaitu harus membuktikan adanya suatu dokumen yang bersifat menentukan dan dokumen itu disembunyikan pihak lawan pada proses persidangan arbitrase.

 

Hal yang menarik adalah majelis hakim PN Jakarta Selatan mengakui bahwa sebenarnya Pemohon (termohon arbitrase) sendiri telah mengajukan dokumen-dokumen bersifat menentukan yang dituduh telah disembunyikan oleh Termohon, sebagai bukti-bukti dalam persidangan arbitrase. Namun demikian, majelis hakim PN Jakarta Selatan memperhadapkan fakta tersebut dengan (i) fakta bahwa pihak Termohon (pemohon arbitrase) tidak mengajukan dokumen-dokumen bersifat menentukan itu sewaktu persidangan arbitrase; dan (ii) keterangan satu orang saksi Pemohon yang menyatakan bahwa majelis arbitrase tidak mempertimbangkan dokumen-dokumen bersifat menentukan itu sehingga mengeluarkan putusan yang menghukum Pemohon (termohon arbitrase).

 

Berdasarkan hal di atas, majelis hakim PN Jakarta Selatan menyimpulkan bahwa dokumen-dokumen tersebut termasuk dalam dokumen-dokumen bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b) UU Arbitrase.

 

Terhadap pertimbangan yang demikian, MA dalam Putusan MA 104 membenarkan pertimbangan majelis hakim PN Jakarta Selatan dengan menyatakan bahwa terdapat beberapa dokumen yang tidak diajukan oleh pihak Termohon (pemohon arbitrase) pada waktu pemeriksaan perkara arbitrase, yang apabila diajukan oleh Termohon akan menjadikan berbeda putusan arbitrase atau setidaknya tidak akan mengabulkan tuntutan Termohon seluruhnya atau sebagian.

 

Dari Putusan MA 104, dapat ditarik kaidah hukum bahwa walaupun dokumen bersifat menentukan pernah diajukan sebagai bukti dalam pemeriksaan arbitrase oleh pihak pemohon pembatalan (termohon arbitrase), namun jika pihak termohon pembatalan (pemohon arbitrase) tidak pernah mengajukan dokumen tersebut dalam pemeriksaan arbitrase, maka dokumen bersifat menentukan itu harus tetap dianggap “disembunyikan” oleh pihak termohon pembatalan (pemohon arbitrase).

 

Dalam hal ini, Penulis melihat bahwa baik majelis hakim PN Jakarta Selatan dan MA kurang saksama memberikan kualifikasi unsur “dokumen bersifat menentukan ditemukan setelah putusan arbitrase diambil” karena dari fakta yang diakui majelis hakim PN Jakarta Selatan sendiri, dokumen bersifat menentukan yang dianggap “disembunyikan” Termohon (pemohon arbitrase) sebenarnya sudah ”ditemukan” Pemohon (termohon arbitrase) sebelum putusan arbitrase diambil. Hal ini karena nyata-nyata dokumen-dokumen itu telah diajukan sebagai bukti di persidangan arbitrase oleh Pemohon sendiri sehingga tidak logis apabila dokumen-dokumen tersebut dianggap “ditemukan” setelah putusan arbitrase diambil.

 

Berdasarkan kedua Putusan MA di atas, terlihat bahwa terdapat pertentangan dalam menentukan bagaimana suatu dokumen bersifat menentukan harus dianggap ditemukan setelah putusan arbitrase dikeluarkan. Menurut Penulis, dalam hal ini, pertimbangan Putusan MA 220 lebih memberikan kepastian dan kejelasan.

 

Terkait dengan rumusan Pasal 70 huruf b) UU Arbitrase sendiri, Penulis berpandangan seharusnya dibuat lebih tegas dan jelas. Sebagai pembanding, rumusan Pasal 70 UU Arbitrase sangat mirip dengan Pasal 1068 ayat (1) Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering yang dimiliki Belanda, yang diterjemahkan secara bebas oleh Penulis sebagai berikut:

 

Pencabutan hanya dapat dilakukan berdasarkan satu atau lebih dari alasan-alasan di bawah ini:

  1. sebagian atau seluruh putusan arbitrase didasarkan pada tipu muslihat yang ditemukan setelah putusan arbitrase dikeluarkan dan tipu muslihat itu dilakukan sewaktu proses arbitrase oleh atau dengan sepengetahuan dari pihak lawan;
  2. sebagian atau seluruh putusan arbitrase didasarkan pada dokumen-dokumen yang, setelah putusan arbitrase dikeluarkan, ditemukan telah dipalsukan;
  3. setelah putusan arbitrase dikeluarkan, satu pihak mendapatkan dokumen-dokumen yang dapat memiliki pengaruh terhadap putusan majelis arbitrase dan dokumen-dokumen tersebut disembunyikan sebagai suatu akibat dari tindakan pihak lain.

 

Rumusan Pasal 1068 ayat (1) huruf c) Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering di atas lebih tegas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 70 huruf b) UU Arbitrase karena jelas bahwa: (i) pihak yang seharusnya dianggap menemukan dokumen bersifat menentukan adalah pemohon pembatalan; (ii) penemuan dokumen itu harus terjadi setelah putusan arbitrase dikeluarkan; dan (iii) baru ditemukannya dokumen bersifat menentukan harus merupakan akibat dari tindakan pihak lawan.

 

*)Kristian Takasdo Simorangkir adalah advokat.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua