Senin, 22 July 2019

Menyoal Batasan Hukum Kerugian Bisnis dan Keuangan Negara di Sektor Migas

Risiko dan nilai investasi yang tinggi menjadikan industri migas salah satu sektor usaha rawan korupsi. Namun, perlu diperjelas batasan hukum antara kerugian negara dengan kerugian bisnis pada sektor ini.
Mochamad Januar Rizki
Seminar Nasional

Sudah menjadi pandangan umum bahwa industri minyak dan gas (migas) merupakan salah satu sektor padat modal atau memerlukan investasi tinggi. Seiring hal tersebut, sektor migas juga merupakan salah satu industri yang memiliki kompleksitas regulasi mulai dari pemerintah tingkat pusat hingga daerah.

 

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan pada sektor migas yaitu mengenai kepastian hukum dalam membedakan antara kerugian bisnis dengan keuangan negara. Sebab, investasi yang digelontorkan perusahaan migas belum tentu berujung profit. Namun di sisi lain, perusahaan migas tersebut harus menjalankan kewajiban bagi hasil dengan pemerintah.

 

Perlu diketahui dalam industri migas terdapat skema cost recovery atau penggantian operasional migas yang menggunakan anggaran negara. Selain itu, perusahaan migas juga memiliki kewajiban lain berupa pembayaran pajak hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

 

Salah satu kasus terbaru sehubungan persoalan ini yaitu vonis 8 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider 4 bulan kurungan terhadap Direktur Utama PT Pertamina Persero, Karen Agustiawan. Dia didakwa karena keputusan berinvestasi Blok Migas Basker Manta Gummy (BMG) di Australia justru menyebabkan kerugian negara.

 

Temuan kerugian negara pada sektor migas juga pernah termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2017 yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).Terdapat kerugian pada penerimaan negara senilai US$ 1,18 miliar atau Rp 15,89 triliun pada sektor migas. Kerugian ini disebabkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas perhitungan hasil migas.

 

(Baca: Adakah Dampak Putusan Karen Agustiawan Terhadap Bisnis Pertamina?)

 

Melihat kondisi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan menyatakan perlu ada sinergi antara pemerintah dengan lembaga pemeriksa seperti BPK dan KPK serta penegak hukum. Sinergi tersebut bertujuan untuk menyamakan kesepahaman mengenai defenisi antara kerugian bisnis dan negara.

 

“Sektor hulu migas unsur ketidakpastian sangat tinggi. Karena itu banyak sifatnya asumsi dan prediksi. Ini sepakat dulu. Ini penting. Kalau berkenan BPK kirim surat ke inspektur migas atau inspektur tambang nanti dikirim dari sana menjadi pegawai BPK. Supaya ada sharing pemahaman apa yang terkandung di perut bumi atau laut tidak bisa diprediksi,” jelas Jonan dalam acara Memetakan Makna Risiko Bisnis dan Risiko Kerugian Keuangan Negara di Sektor Migas di Jakarta, Senin (22/7).

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua