Senin, 22 Juli 2019

Mengenal Perubahan Perilaku: Bisa Kurangi Hukuman Tapi Harus Mengaku Bersalah

ICLA menilai persyaratan tersebut bisa berdampak dengan proses dan strategi pembelaan yang akan dilakukan lawyer, mengingat suatu pengakuan jelas akan sangat sulit untuk ditarik kembali.
Hamalatul Qur'ani
Gedung KPPU di Jakarta. Foto: RES

Konsep perubahan perilaku sebetulnya bukan merupakan barang baru dalam praktik penanganan perkara di KPPU. Guru Besar Hukum Persaingan Usaha Universitas Sumatera Utara (USU), Ningrum Natasha Sirait, berpendapat saat Perkom KPPU No. 1 Tahun 2006 berlaku, metode perubahan perilaku sebetulnyasudah lebih dahulu dipraktikkan, kemudian dicabut keberlakuannya melalui Perkom 1/2010 dan dimunculkan kembali pada Perkom No.1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

 

“Hanya saja, ada beberapa unsur pembeda yang sangat menonjol antara Perubahan Perilaku yang diatur dalam Perkom 1/2019 KPPU dengan versi lama,” kata Ningrum kepada hukumonline, beberapa waktu lalu.

 

Pada Perkom 1/2019, Perubahan Perilaku berlaku sebagai sebuah ‘kesempatan’ yang diberikan Majelis Komisi kepada terlapor. Di situ, terlapor akan diberikan pilihan untuk menandatangani atau tidak sebuah Pakta Integritas. Bila memilih menandatangani maka kesempatan perubahan perilaku itu akan diberikan kepada Terlapor, sebaliknya bila enggan menandatangani maka terlapor akan kehilangan kesempatan itu.

 

Masalahnya, salah satu persyaratan mencolok dalam Pakta Integritas yang harus ditandatangani terlapor itu berisi soal keharusan terlapor untuk mengakui dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP). Artinya, syarat mutlak Perubahan Perilaku adalah terlapor harus mengaku bersalah terlebih dahulu, (vide: Pasal 33 & 34).

 

Ketua Indonesian Competition Lawyers Association (ICLA) Asep Ridwan menegaskan persyaratan tersebut bisa berdampak dengan proses dan strategi pembelaan yang akan dilakukan lawyer, mengingat suatu pengakuan jelas akan sangat sulit untuk ditarik kembali.

 

Bila menarik konsep pengakuan di perdata, sebuah pengakuan bisa dikategorikan sebagai pembuktian yang sempurna. “Bila KPPU akan men-treat seperti itu jelas akan sangat susah dan merugikan,” katanya.

 








Pasal 34:



(2) Pakta Integritas perubahan perilaku, sedikitnya memuat:




  1. Pernyataan Terlapor mengakui dan menerima Laporan Dugaan Pelanggaran;

  2. Pernyataan Terlapor untuk tidak melakukan perilaku anti persaingan sebagaimana tertuang dalam LDP;

  3. Pernyataan Terlapor untuk melaporkan pelaksanaan Pakta Integritas Perubahan Perilaku; dan

  4. Tanda tangan Terlapor.


Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua