Senin, 22 July 2019

Apa Bedanya 4 Hak ‘Sakti’ Presiden: Amnesti, Abolisi, Grasi, dan Rehabilitasi?

Hak istimewa yang selektif penggunaannya. Harus melibatkan perwakilan rakyat dan Mahkamah Agung.
Norman Edwin Elnizar
Ilustrasi amnesti. Ilustrator: BAS

Ada empat hak ‘sakti’ milik Presiden yang bisa mengubah nasib tersangka atau terpidana. Hak ini bukan termasuk cabang kekuasaan Presiden sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, namun juga tidak bisa dikatakan sebagai kekuasaan intervensi pada kekuasaan kehakiman. Ahli hukum tata negara Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono memberikan penjelasan rinci kepada hukumonline soal keempat hak tersebut.

Dilansir dari Antara, Rapat Badan Musyawarah DPR RI, telah menugaskan Komisi III DPR membahas surat Presiden Joko Widodo perihal pemberian amnesti kepada Baiq Nuril. Komisi III memiliki lingkup tugas di bidang hukum, HAM, dan Keamanan.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Aggono menjelaskan secara rinci soal empat hak ‘sakti’ Presiden yaitu amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi. Keempatnya disebutkan secara langsung dalam konstitusi sejak awal kemerdekaan. “Empat hak istimewa ini warisan bentuk monarki yang dulu dimiliki Raja, pengaruhnya kini melekat pada hak istimewa Presiden dalam sistem presidensial,” kata Bayu, Senin (22/7).

Empat hak istimewa tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Bukan pula hak intervensi terhadap kekuasaan yudikatif. “Tujuannya untuk memenuhi nilai kemanusiaan, negara mengedepankan kemanusiaan sebagai kepentingan publik,” ujarnya. Hak istimewa ini tidak menyoal posisi benar atau salah, namun mempertimbangkan kepentingan umum dalam urusan kemanusiaan yang menjadi kepentingan negara.

Sebagai hak istimewa, Presiden harus hati-hati menggunakannya. Mengacu Pasal 14 UUD 1945 hanya menyebutkan bahwa Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Ketentuan ini sempat berubah dalam konstitusi UUD Sementara 1950. Pasal 107 konstitusi yang hanya sementara itu mengatur bahwa pemberian amnesti, abolisi, dan grasi harus dengan kuasa undang-undang dan meminta pendapat Mahkamah Agung. Kelanjutan dari ketentuan ini adalah terbitnya UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

(Baca juga: Ada Keyakinan Amnesti Baiq Nuril Bakal Disetujui DPR).

Setelah amandemen UUD 1945 di masa reformasi, ada perubahan ketentuan soal empat hak istimewa tersebut. Pemberian grasi dan rehabilitasi harus dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Sementara itu pemberian amnesti dan abolisi harus dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. “Agar Presiden benar-benar selektif dalam menggunakannya, meskipun tidak mengurangi hak Presiden,” katanya.

Bayu menyebutkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan lebih lanjut keempat hak istimewa itu. Misalnya amnesti dan abolisi pernah diatur dalam UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Hanya saja Bayu mengatakan bahwa regulasi darurat ini sebenarnya sudah tidak berlaku. “Sudah tidak valid, norma konstitusi yang jadi rujukannya sudah gugur dengan pasal 14 ayat UUD 1945 setelah amandemen,” ia menambahkan. Alasannya karena UU Darurat No.11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi adalah pelaksana pasal 107 UUD Sementara 1950 yang sudah tidak berlaku.

Pengaturan grasi ada pada UU No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2010 juncto putusan Mahkamah Konstitusi No. 107/PUU-XIII/2015. Sedangkan rehabilitasi selalu mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Grasi tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana. “Grasi itu ujungnya tidak selalu berujung pada menghapus pemidanaan,” kata Bayu.

Sanksi pidana yang dapat diberikan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling rendah dua tahun. Terpidana mengakui kesalahannya atas putusan berkekuatan hukum tetap lalu meminta pengampunan Presiden.

Rehabilitasi adalah pemulihan hak seseorang setelah terbukti tidak bersalah atau terjadi salah penerapan hukum dalam rangkaian proses peradilan pidana. Rehabilitasi otomatis diberikan dalam putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap jika terdakwa dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan. Rehabilitasi juga bisa diajukan melalui praperadilan terhadap kesalahan prosedur.

Amnesti adalah menghapus semua akibat hukum pidana pada terpidana. Sementara itu abolisi adalah meniadakan penuntutan dalam proses peradilan pidana. Bayu menekankan bahwa pembedaan lembaga yang menjadi tempat meminta pertimbangan semata-mata karena perbedaan akibat hukum dari penggunaan hak istimewa. “Tidak ada hubungannya dengan perkara politik atau non politik, diberikan untuk individu atau kelompok, ini karena berbeda akibat hukumnya,” katanya.

Menurut Bayu, saat ini hanya grasi yang diatur lebih rinci dalam suatu undang-undang khusus. Ia mengusulkan agar pemerintah segera menyusun undang-undang secara lengkap mengenai prosedur pelaksanaan keempat hak istimewa tersebut. “Apalagi rehabilitasi dalam KUHAP itu berbeda dengan yang ada dalam UUD 1945,” ia menambahkan.

(Baca juga: Pertimbangan MA dan DPR dalam Pemberian Grasi, Rehabilitasi, Amnesti, dan Abolisi).

Pendapat Bayu ini diamini pakar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Jimmy Z. Usfunan. Bedanya, Jimmy menganggap UU Darurat No.11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi tetap berlaku karena belum ada undang-undang baru yang mengatur soal amnesti.

Hanya saja ketentuan soal lembaga yang menjadi tempat pertimbangan mengikuti pasal 14 UUD 1945 setelah amandemen. Salah satu alasannya dapat dilihat bahwa bahwa pasal 14 UUD 1945 setelah amandemen merujuk amnesti dan abolisi dengan pertimbangan DPR. Ketentuan ini nampak masih mengikuti rumusan kriteria amnesti dan abolisi dalam UU Darurat No.11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Disebutkan dalam undang-undang darurat tersebut secara jelas bahwa amnesti dan abolisi dilakukan atas dasar kepentingan negara. “Nah, kepentingan negara itu adalah kebebasan Presiden untuk menafsirkannya,” ujar Jimmy. Tidak ada mitra yang paling tepat untuk mengukur kepentingan negara ini selain lembaga perwakilan rakyat.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua