Senin, 22 July 2019

Apa Bedanya 4 Hak ‘Sakti’ Presiden: Amnesti, Abolisi, Grasi, dan Rehabilitasi?

Hak istimewa yang selektif penggunaannya. Harus melibatkan perwakilan rakyat dan Mahkamah Agung.
Norman Edwin Elnizar
Ilustrasi amnesti. Ilustrator: BAS

Ada empat hak ‘sakti’ milik Presiden yang bisa mengubah nasib tersangka atau terpidana. Hak ini bukan termasuk cabang kekuasaan Presiden sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, namun juga tidak bisa dikatakan sebagai kekuasaan intervensi pada kekuasaan kehakiman. Ahli hukum tata negara Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono memberikan penjelasan rinci kepada hukumonline soal keempat hak tersebut.

Dilansir dari Antara, Rapat Badan Musyawarah DPR RI, telah menugaskan Komisi III DPR membahas surat Presiden Joko Widodo perihal pemberian amnesti kepada Baiq Nuril. Komisi III memiliki lingkup tugas di bidang hukum, HAM, dan Keamanan.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Fakultas Hukum Universitas Jember, Bayu Dwi Aggono menjelaskan secara rinci soal empat hak ‘sakti’ Presiden yaitu amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi. Keempatnya disebutkan secara langsung dalam konstitusi sejak awal kemerdekaan. “Empat hak istimewa ini warisan bentuk monarki yang dulu dimiliki Raja, pengaruhnya kini melekat pada hak istimewa Presiden dalam sistem presidensial,” kata Bayu, Senin (22/7).

Empat hak istimewa tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif. Bukan pula hak intervensi terhadap kekuasaan yudikatif. “Tujuannya untuk memenuhi nilai kemanusiaan, negara mengedepankan kemanusiaan sebagai kepentingan publik,” ujarnya. Hak istimewa ini tidak menyoal posisi benar atau salah, namun mempertimbangkan kepentingan umum dalam urusan kemanusiaan yang menjadi kepentingan negara.

Sebagai hak istimewa, Presiden harus hati-hati menggunakannya. Mengacu Pasal 14 UUD 1945 hanya menyebutkan bahwa Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Ketentuan ini sempat berubah dalam konstitusi UUD Sementara 1950. Pasal 107 konstitusi yang hanya sementara itu mengatur bahwa pemberian amnesti, abolisi, dan grasi harus dengan kuasa undang-undang dan meminta pendapat Mahkamah Agung. Kelanjutan dari ketentuan ini adalah terbitnya UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

(Baca juga: Ada Keyakinan Amnesti Baiq Nuril Bakal Disetujui DPR).

Setelah amandemen UUD 1945 di masa reformasi, ada perubahan ketentuan soal empat hak istimewa tersebut. Pemberian grasi dan rehabilitasi harus dengan pertimbangan Mahkamah Agung. Sementara itu pemberian amnesti dan abolisi harus dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. “Agar Presiden benar-benar selektif dalam menggunakannya, meskipun tidak mengurangi hak Presiden,” katanya.

Bayu menyebutkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan lebih lanjut keempat hak istimewa itu. Misalnya amnesti dan abolisi pernah diatur dalam UU Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua