Selasa, 23 July 2019

Ragam Cacat Formil Penyebab Kandasnya Sengketa PHPU Pada Tahap Dismisal

Putusan Mahkamah Konstitusi mungkin berbeda, tergantung jenis cacat formilnya.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Ilustrasi pileg. Ilustrator: BAS

Nasib 260 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR, DPD, DPRD yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sudah diputuskan dalam sidang dismissal, Senin (22/7). Perkara sengketa hasil pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang lolos tahap dismissal dilanjutkan ke tahap berikutnya: Pemeriksaan Persidangan. Sementara untuk perkara yang tidak lolos harus puas perkaranya berhenti sampai di sini saja. Hasilnya, Mahkamah memutuskan 122 permohonan lanjut ke pemeriksaan pokok perkara.

Anggota Tim Hukum Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam sengketa PHPU Pilpres yang lalu, Gugum Ridho Putra, terdapat sejumlah alasan mendasar yang menjadi penyebab sengekta PHPU harus kandas pada tahap dismisal akibat cacat formil. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 3 Tahun 2018, ada tujuh bentuk cacat formil yang kerap menjadi penyebab kandasnya Permohonan PHPU Pileg di tahap dismisal.

Pertama, permohonan PHPU diajukan oleh Pemohon yang bukan peserta pemilu. Sekadar mengingat kembali, peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik, dan peserta pemilu DPD adalah perseorangan Caleg DPD. “Jika Pemohon yang mengajukan di luar peserta pemilu, maka dapat dipastikan permohonannya akan dijatuhi putusan NO (niet ontvankelijk verklaard),” ujar Gugum kepada hukumonline, Senin (22/7).

(Baca juga: 122 Perkara Sengketa Pileg Berlanjut ke Sidang Pembuktian).

Begitu juga dengan permohonan PHPU DPR dan DPRD yang diajukan perseorangan Caleg tanpa rekomendasi dari partai pengusung juga akan diputus NO sebab yang bersangkutan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mewakili partai politik peserta pemilu.

Hasil kajian Perkumpulan Pemilu Untuk Demokrasi (Perludem) memperlihatkan ada satu permohonan yang diajukan oleh perseorangan di Provinsi Papua. Pemohon merupakan warga negara aalon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang secara bersamaan mempersoalkan tiga jenis Pemilu, DPR, DPD, dan DPRD. “Warga negara ini dipastikan tidak memiliki legal standing karena dia bukan peserta Pemilu (DPR dan DPRD),” ujar Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini.

Alasan kedua, objek perkara yang diajukan bukan Keputusan Perolehan Suara Pileg. Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 dan No. 3 Tahun 2018 secara tegas menyebutkan bahwa objek perkara PHPU DPR, DPD dan DPRD adalah keputusan tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR, DPD dan DPRD di suatu daerah pemilihan. Untuk itu, perkara PHPU Pileg yang mengajukan objek di luar itu dipastikan akan dijatuhi putusan NO karena keliru objek (error in objecto).

Ketiga, permohonan PHPU Pileg yang melewati batas waktu. Menurut Gugum, Peraturan Mahkamah Konstitusi secara tegas menyebutkan jangka waktu pengajuan permohonan adalah 3x24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan hasil suara DPR, DPD dan DPRD secara nasional. Putusan NO karena alasan ini sangat mungkin terjadi jika Pemohon tidak cermat memperhitungkan jangka waktu yang tersedia.

Keempat, khusus Permohonan PHPU DPR dan DPRD dapat diputus NO apabila diajukan melewati batas waktu permohonan secara daring (online). Permohonan secara daring dapat diajukan dalam jangka waktu 3x24 jam sejak sejak KPU mengumumkan penetapan perolehan hasil suara DPR dan DPRD secara nasional. Dalam waktu 3x24 jam sampai berakhirnya waktu pengajuan perbaikan Permohonan, Pemohon PHPU DPR dan DPRD juga diwajibkan menyerahkan permohonan asli. Untuk itu, jika Pemohon PHPU DPR dan DPRD gagal memenuhi ketentuan ini, permohonannya juga akan diputus NO, namun tidak demikian bagi permohonan PHPU DPD.

(Baca juga: Ini Tiga Dalil Permohonan  Sengketa Pileg Paling Laku).

Alasan kelima, untuk permohonan PHPU DPD dapat diputus NO apabila permohonan tidak secara jelas memuat identitas (nama, alamat Pemohon/kuasa hukum, alamat email, nomor telepon, Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Tanda Anggota Advokat bagi kuasa hukum), posita permohonan (uraian mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan Permohonan, pokok permohonan dan petitum), serta alat bukti dan daftar alat bukti. Jika Pemohon PHPU DPD gagal memenuhi ketentuan ini, permohonannya juga akan diputus NO, namun belum tentu demikian bagi permohonan PHPU DPR dan DPRD.

Alasan keenam, khusus untuk Permohonan PHPU DPD yang patut diperhatikan juga adalah permohonan dapat diputus NO apabila permohonannya tidak ditandatangani oleh Prinsipal Peserta Perseorangan Calon DPD atau tidak ditanda tangani oleh Kuasa hukumnya dalam hal permohonannya diajukan dengan dibantu oleh Kuasa Hukum.

Alasan ketujuh Pemohon PHPU Pileg tidak hadir pada pemeriksaan persidangan (setelah sidang dismissal). Peraturan Mahkamah Konstitusi menegaskan apabila Pemohon, baik itu Pemohon PHPU DPR, DPD dan DPRD yang tetap tidak hadir dalam pemeriksaan persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil Mahkamah secara patut, Mahkamah juga akan menyatakan Permohonannya tidak dapat diterima (NO). “Manakalah ketujuh alasan di atas tidak terdapat dalam perkara PHPU Pileg yang sedang diajukan di MK, maka tak perlu khawatir tentang hal itu,” ungkap Gugum.

Selain akibat cacat formil. Mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2018 dan No. 3 Tahun 2018, Gugum juga menyebutkan alasan lain yang menjadi penyebab sengketa PHPU Pileg kandas di tengah jalan. Alasan tersebut antara lain apabila pemohon berinisiatif menarik perkaranya kembali dan apabila Pemohon tidak hadir dalam pemeriksaan pendahuluan.

Terhadap ketiga kondisi ini, baik cacat formil, Pemohon menarik kembali perkaranya, ataupun tidak hadir dalam pemeriksaan pendahuluan, oleh Mahkamah Konstitusi akan disikapi dengan produk hukum yang berbeda-beda satu sama lain. Menurut Gugum, permohonan PHPU Pileg yang tidak memenuhi aspek formil akan disikapi Mahkamah lewat putusan yang memuat amar permohonan pemohon tidak dapat diterima.

Permohonan PHPU Pileg yang ditarik kembali oleh Pemohonnya akan disikapi Mahkamah lewat Ketetapan yang memuat amar “Menyatakan Permohonan Pemohon ditarik kembali”. Kemudian yang ketiga, untuk perkara PHPU Pileg yang pemeriksaan pendahuluannya tidak dihadiri Pemohon juga akan disikapi Mahkamah dengan ketetapan, namun amarnya berbunyi “Menyatakan Permohonan Pemohon gugur”.

Juru Bcara MK, Fadjar Laksono mengungkapkan, pihaknya telah memanggil seluruh Pemohon dalam sengketa PHPU Pileg untuk mendengarkan putusan pendahuluan. Pemanggilan yang dilakukan kepada Pemohon secara keseluruhan sengaja dilakukan untuk tidak membeda-bedakan antara Pemohon yang lanjut atau tidak lanjut setelah putusan pendahuluan dibacakan. “Semua Pemohon dan Para Pihak dipanggil hadir dalam sidang hari ini,” ujar Fadjar.

Bagi Pemohon yang oleh putusan pendahuluan diputuskan tidak lanjut maka tidak akan mengikuti agenda persidangan berikutnya. Bagi yang diputuskan lolos putusan pendahuluan menurut Fadjar, langsung masuk pada agenda mendengarkan keterangan saksi ataupun ahli pada persidangan berikutnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua