Selasa, 23 Juli 2019

Mungkinkah Kasus Novel Baswedan Dibawa ke Ranah Internasional?

Hal tersebut tengah diupayakan oleh Amnesty Internasional Indonesia.
Fitri Novia Heriani
Penyidik Senior KPK Novel Baswedan. Foto: RES

Sudah dua tahun sejak tragedi penyiraman air keras kepada Novel Baswedan, pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) belum mampu mengungkap dalang dibalik kejahatan ini. Bahkan guna mempercepat proses penyelidikannya, dibentuk satu tim independen yang disebut dengan Tim Pencari Fakta (TPF).

 

Pada awalnya, kehadiran TPF diharapkan dapat menguak kasus yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu. Namun sayang, enam bulan berlalu sejak dibentuk, TPF gagal menyeret nama pelaku. Alih-alih menemukan siapa pelakunya, pernyataan Tim Pakar justru menyebut adanya motif penyerangan karena adanya penyalahgunaan kewenangan yang berlebihan oleh Novel berkaitan dengan profesinya sebagai penyidik KPK. Novel diketahui pernah menangani beberapa kasus besar seperti e-KTP, Simulator SIM, dan mantan Ketua MK Akil Mochtar.

 

Hasil TPF itu kemudian mendapatkan reaksi keras dari berbagai pihak, salah satunya adalah Amnesty Internasional Indonesia bersama Koalisi Masyarakat Sipil. Kedua lembaga itu mengaku telah berkomunikasi dengan parlemen Amerika Serikat membahas kasus penyerangan. Bahkan dalam pekan ini akan ada semacam petisi dari Partai Republik maupun Demokrat di Amerika Serikat untuk mendorong penyelesaian kasus Novel. Tak hanya itu, Amnesty bersama koalisi juga telah membawa kasus ini ke Dewan HAM Internasional PBB. Isu ini sudah mendapat perhatian internasional.

 

Campaign Manager Amnesty International Indonesia, Puri Kencana Putri, menegaskan jika pihaknya tengah mengupayakan agar kasus Novel Baswedan tersebut dapat terhubung dengan dunia internasional, terutama ke Dewan HAM Internasional PBB. “Karena setiap komunikasi yang dikeluarkan oleh Amnesty Internasional itu terhubung dengan mekanisme pelaporan yang ada di PBB,” kata Putri saat diwawancara oleh hukumonline, Senin (22/7).

 

Menurut Putri, bentuk kasus yang menimpa Novel dapat dilaporkan ke Dewan HAM Internasional PBB karena dalam perkara tersebut Novel mengalami risiko teror, kekerasan dan ancaman. Dalam hal ini, status individual at risk Novel terkait dengan integritasnya dan identitas sebagai pembela HAM juga melekat di dalam figur Novel Baswedan. Hal ini masuk dalam pengertian Pasal 1 Deklarasi Pembela HAM Tahun 1998.

 

Pasal 1 Deklarasi Pembela HAM Tahun 1998 menyatakan, Setiap   orang   mempunyai   hak,   secara   sendiri-sendiri   maupun   bersama-sama,   untuk memajukan dan  memperjuangkan  perlindungan dan  pemenuhan  hak  asasi  manusia  dan kebebasan dasar di tingkat nasional dan international.

 

“Teror yang membuat 95 persen mata kiri rusak sampai hari ini belum ada pertanggungjawaban dari negara untuk bisa mengungkap teror pelaku, itu masuk dalam kategori tersebut. Karena akan menyebabkan tidak cuma teror terhadap integritas Novel Baswedan, tapi juga lamanya proses untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab itu juga akan menciptakan suatu kejahatan baru yang kami sebut dengan impunitas,” ungkapnya.

 

Di dalam struktur dan mekanisme PBB, lanjutnya, perkara semacam ini dapat dilaporkan oleh Pelapor Khusus. Pelapor Khusus adalah gelar yang diberikan kepada orang-orang yang bekerja atas nama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam lingkup mekanisme "Prosedur Khusus". Orang-orang ini membawa mandat dari Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, baik itu mandat negara atau mandat bertema.

 

Adapun bentuk komunikasi yang selama ini dibangun oleh Amnesty International Indonesia memang diarahkan untuk mendapatkan perhatian dari Pelapor Khusus mengenai situasi perlindungan pembela HAM. Tujuannya adalah agar Dewan HAM Internasional PBB, melalui Pelapor Khusus ini dapat berkomunikasi dengan Indonesia khususnya terkait dengan proses penyelesaian yang dilakukan di tingkat nasional.

 

“Karena proses yang ada di dalam PBB ini sangat memprioritaskan proses-proses yang ada ditingkat nasional untuk ditempuh terlebih dahulu. Di sisi lain, proses ini juga bisa memberikan tekanan psikis dan diplomatis kepada pemerintah Indonesia untuk segera bisa menyelesaikan kasus Novel,” tambahnya.

 

Dalam prosesnya, akan ada ruang komunikasi antara PBB khusus untuk Urusan HAM PBB dengan pemerintah Indonesia yang biasanya akan diwakili oleh Kementerian Luar Negeri yang ada di Jenewa. Kemudian, komunikasi akan dibangun Jenewa dengan Jakarta dan diharapkan pemerintah Indonesia dapat merespons dengan baik sesuai dengan komitme untuk menyelesaikan kasus Novel.

 

(Baca: Jika Dibentuk TPF Lagi Diusulkan Anggotanya Dipilih Masyarakat)

 

Dalam konteks ini, akan ada semacam pemantauan yang dilakukan Dewan HAM PBB terkait setiap proses penegakan hukum yang dilakukan di Indonesia. Pemantauan bertujuan untuk memantau apakah sistem hukum dan mekanismenya yang digunakan oleh pemerintah Indonesia sudah berjalan dengan transparan.

 

Dikutip dari artikel Klinik Hukumonline yang berjudul Mekanisme Pelaporan HAM Internasional di PBB, PBB telah mengakomodir mekanisme pelaporan yang dibedakan menjadi 2 (dua) mekanisme sebagai berikut; Pertama, mekanisme berdasarkan Perjanjian HAM internasional (The Treaty Based Mechanism). Treaty Based Mechanism adalah mekanisme pengaduan yang dibentuk berdasarkan perjanjian atau konvensi HAM Internasional. Perjanjian internasional ini hanya berlaku dan mengikat bagi negara yang telah menandatangani dan meratifikasi perjanjian terkait.

 

Contohnya, pengajuan laporan kepada Human Rights Comittee (“HRC”) yang pembentukannya didasarkan pada International Convenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”) 1976 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

 

Kedua, mekanisme berdasarkan Piagam PBB (The Charter Based Mechanism). Charter Based Mechanism adalah prosedur penegakan HAM yang tidak dibentuk oleh konvensi-konvensi HAM akan tetapi berdasarkan Piagam PBB sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Piagam PBB (antara lain tentang tujuan PBB memajukan pemecahan masalah-masalah internasional dan penghormatan HAM seantero jagad serta kebebasan-kebebasan dasar bagi semua), serta mandat yang dimiliki oleh Dewan Ekonomi dan Sosial (“ECOSOC”) yang antara lain adalah; “.... Mendorong penghormatan universal dan diterapkannya hak asasi dan kebebasan dasar manusia.”

 

Mekanisme pelaporan ini dapat dilakukan seluruh negara anggota, orang, kelompok masyarakat atau organisasi non-pemerintahan apabila mempunyai pengetahuan langsung atau tidak langsung mengenai dugaan pelanggaran, meskipun tidak mendatangani dan meratifikasi perjanjian HAM internasional.

 

Berdasarkan 2 (dua) mekanisme di atas, jika negara tidak meratifikasi perjanjian internasional di bidang HAM, maka negara tersebut hanya dapat melakukan pelaporan dengan mekanisme kedua, yaitu berdasarkan Piagam PBB (The Charter Based Mechanism).

 

Mekanisme pelaporan berdasarkan Piagam PBB dilakukan melalui Dewan Hak Asasi Manusia (dahulu Komisi Hak Asasi Manusia) dan subdivisi-subdivisi di bawah Dewan, serta dua mekanisme yang dibentuk menurut Prosedur 1235 dan Prosedur 1503 sebagai berikut: Pertama, melalui Dewan HAM PBB. Dewan HAM adalah badan PBB yang dibentuk berdasarkan Resolusi Majelis Umum 60/251 tertanggal 15 Maret 2006 sebagai bagian pembaruan untuk memperkuat kegiatan perlindungan HAM PBB. Mekanisme pelaporan sekaligus kepada Dewan HAM PBB dapat dilakukan melalui Prosedur Khusus, Kelompok Kerja, dan Sub Dewan tentang Pemajuan dan Perlindungan HAM.

 

Untuk bagian Prosedur Khusus, tugas kerja dari prosedur khusus adalah sebagai mekanisme pencarian fakta dan investigasi, mengadakan kunjungan ke negara yang tertentu, dan menjalankan misi pencarian fakta dengan menerima laporan langsung dari masyarakat umum. Laporan investigasi disampaikan kepada Dewan HAM yang kemudian akan digunakan sebagai dasar perdebatan politik dan resolusi.

 

Kemudian Kelompok Kerja terbuka untuk partisipasi semua negara dan organisasi non pemerintah. Kegiatan kelompok kerja bercirikan perdebatan, diskusi, serta pembuatan rekomendasi atas dugaan pelanggaran HAM, yang hasilnya akan disampaikan kepada Dewan HAM.

 

Sub Dewan tentang Pemajuan dan Perlindungan HAM yang mempunyai mandat untuk melakukan penelitian, membuat rekomendasi, berpartisipasi dalam pembuatan konvensi dan mekanisme-mekanisme HAM, menerima laporan, dan memeriksa dugaan pelanggaran HAM.

 

Kedua, Prosedur 1235 dan Prosedur 1503. Pada bagian ini, ECOSOC memberikan kewenangan dalam bidang HAM kepada Dewan HAM PBB dengan mengadopsi dua prosedur yaitu melalui Resolusi 1235 (XLII) tertanggal 6 Juni 1967 dan Resolusi 1503 (XLVIII) tertanggal 27 Mei 1970.

 

Melalui Prosedur 1235, Dewan HAM diberikan kuasa untuk melakukan pemeriksaan keterangan yang relevan terkait pelanggaran HAM yang diterima dari perseorangan, organisasi non pemerintah, dan negara sebagaimana dimuat dalam surat pengaduan yang didaftar oleh Sekretaris Jendral, kemudian melakukan studi terhadap pola pelanggaran HAM tersebut. Pada dasarnya Prosedur 1235 bukanlah prosedur pengaduan individual. Dalam hal pelaporan diajukan oleh individual, maka Dewan HAM akan mengarahkan informasi pelanggaran HAM pada survei umum negara yang bersangkutan.

 

Sementara, Prosedur 1503 disusun sebagai prosedur pengaduan individual. Dewan HAM diberi kewenangan untuk mempelajari secara konfidensial komunikasi individual. Komunikasi dari korban, dan organisasi non pemerintah yang telah melewati pengujian dan diterima oleh Sekretaris Jenderal. Philip Alston, sebagaimana dikutip oleh Pranoto Iskandar dalam bukunya Hukum HAM Internasional Sebuah Pengantar (hal. 345) menyebut Prosedur 1503 sebagai “petition-information” bukan “petition-redress”, dikarenakan ketiadaan ganti rugi kepada pihak korban. Dengan kata lain, prosedur ini hanya bersifat informatif kepada masyarakat internasional bahwa telah terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara tertentu.

 

Oleh karenanya, sanksi yang paling dimungkinkan adalah sebatas timbulnya rasa malu “shaming” bagi negara pelanggar, sebab pelanggaran akan dibahas dalam diskusi yang berifat terbuka.

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka negara yang tidak meratifikasi sebuah Perjanjian Internasional dalam bidang HAM tetap dapat melakukan pelaporan khusus HAM di PBB melalui mekanisme Piagam PBB (The Charter Based Mechanism) yaitu melalui Dewan HAM PBB, Prosedur 1235 maupun Prosedur 1503.

 

Sebelumnya, Tim Pakar atau Tim Pencari Fakta kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mensinyalir bahwa terjadinya kasus ini dipicu karena profesi Novel sebagai penyidik KPK.

 

Juru Bicara Tim Pakar Nur Kholis mengatakan adanya kemungkinan motif sakit hati pelaku penyerangan terhadap Novel. "Tim menemukan fakta terdapat probabilitas bahwa kasus yang ditangani korban menimbulkan serangan balik atau balas dendam akibat dugaan penggunaan wewenang yang berlebihan," kata Nur Kholis dalam konferensi pers di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu.

 

Dari hasil investigasi, Tim Pakar menyebut bahwa cairan yang digunakan oleh pelaku yakni zat kimia asam sulfat dengan kadar tidak pekat sehingga tidak mengakibatkan kerusakan wajah permanen pada wajah korban serta tidak menyebabkan kematian.

 

Ia juga menyebut setidaknya ada enam perkara yang ditangani Novel sebelum terjadinya penyerangan. Ada kasus korupsi KTP-e yang melibatkan sejumlah pihak di DPR, pengusaha, dan Kementerian Dalam Negeri; kasus tindak pidana suap yang melibatkan eks-Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar; kasus suap Panitera PN Jakarta Pusat yang menyeret nama mantan pejabat tinggi kesekretariatan Mahkamah Agung; kasus suap Bupati Buol Amran Batalipu; kasus korupsi Wisma Atlet; dan kasus sarang burung walet.

 

Namun di luar kasus tersebut ada kemungkinan perkara lain yang ditangani Novel menjadi penyebab penyerangan ini. "Jadi sebenarnya tidak terbatas hanya pada enam kasus ini. Masa kerja kami kan terbatas, hanya enam bulan, kami baru menemukan enam perkara ini yang sempat ditangani Novel yang berpotensi dendam," terangnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua