Selasa, 23 Juli 2019

Penyelenggaraan Umrah Digital Bersifat Pilihan

Bisa melalui unicorn atau konvensional. Unicorn tidak akan menyelenggarakan teknis perjalanan ibadah haji dan umrah karena itu kewenangan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kemenag.
Rofiq Hidayat
Foto: cendekia.sch.id

Sikap kebijakan pemerintah Indonesia dalam penyelenggaraan bisnis umrah digital dengan melibatkan unicorn Tokopedia dan Traveloka yang dituangkan dalam nota kesepahaman pemerintah Saudi mendapat sorotan. Selain tidak adanya payung hukum yang mengaturnya, langkah tersebut berpotensi mengancam bisnis usaha travel umrah dan haji konvensional.

 

Anggota Komisi I DPR yang membidangi informasi dan komunikasi menyoroti langkah Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudi Antara yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Arab Saudi terkait kerja sama penyelenggaraan ibadah umrah dan haji digital. Namun, dia mengingatkan kerja sama yang menggandeng Traveloka dan Tokopedia dalam penyelenggaraan umrah dan haji ini harus tetap sesuai dengan UU No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

 

“Menggandeng dua unicorn itu berpotensi mematikan biro haji dan umrah yang sudah ada yang jumlahnya ribuan,” ujar Sukamta di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (23/7/2019). Baca Juga: Perlu Payung Hukum Bisnis Travel Umrah Berbasis Digital

 

Dia mengakui pemerintah Saudi tengah gencar menerapkan sistem digitalisasi dalam pelayanannya, sehingga biro haji dan umrah yang ada di Indonesia atau negara-negara lain harus bisa menyesuaikan. Namun, kata dia, banyaknya biro atau travel agen haji dan umrah yang menyerap banyak tenaga kerja harus dipikirkan.

 

Sukamta meminta pemerintah tetap menggandeng perusahaan digital seperti Traveloka dan Tokopedia dan atau melakukan pembinaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di bidang layanan travel haji dan umrah. Namun, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendorong pemerintah lebih berpihak pada UMKM penyedia layanan travel haji dan umrah yang telah ada.

 

Ini agar pemerintah dapat melakukan pembinaan untuk mengejar perkembangan digital dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Sebab, pelaku usaha travel umrah yang tidak mampu mengikuti perkembangan teknologi dimungkinkan bakal gulung tikar. “Yang offline kalau tidak adaptasi, ya akan mati,” kata dia.

 

Menanggapi kebijakan ini, Menkominfo Rudiantara menerangkan Traveloka dan Tokopedia  tak akan menjadi penyelenggara ibadah umrah. Rudi mengaku telah memberikan laporan kepada Kementerian Agama terkait rencana tersebut. Menurutnya, nota kesepahaman dengan pemerintah Saudi tak akan diteken sepanjang belum diteliti oleh Kementerian Luar Negeri.

 

Dalam hal ini, kata Rudiantara, pemerintah Saudi memiliki daya tawar yang lebih tinggi dibanding pemerintah Indonesia. Karena itu, pihaknya berupaya mencari cara agar hubungan baik tetap terjaga antara Indonesia dan Saudi. Dia berharap mendapat posisi aman dalam penyelenggaraan umrah minimal 10 tahun ke depan. Sebab, visi pemerintah Saudi saat ini meningkatkan biaya umrah dari Rp10 juta menjadi 30 juta.

 

“Mereka akan membuat proses bisnis yang baru, saya tidak ingin Indonesia hanya menjadi pasar,” dalihnya.

 

Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Arfi Hatim menegaskan pengembangan umrah secara digital nantinya bersifat pilihan (optional). Artinya, masyarakat yang bakal berangkat menunaikan ibadah umrah dapat memilih dua cara. Pertama, mendaftar di Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang berjalan selama ini.

 

Kedua, memilih paket PPIU yang ada di market place (online) dengan keberangkatan tetap pada PPIU. Menurutnya, pengembangan umrah digital dalam rangka meningkatkan standar manajemen pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat di era digital saat ini. “Karenanya, PPIU juga dituntut untuk terus berinovasi memanfaatkan teknologi informasi,” kata Arfi Hatim, sebagaimana dikutip dari laman Setkab.

 

Baginya, Kemenag berupaya menyamakan persepsi terkait inisiatif Kemenkominfo dalam pengembagan umrah digital. Untuk itu, Kemenag juga menekankan agar semua pihak mematuhi UU No.8 Tahun 2019 Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji. Sebab, kesepahaman pengembangan umrah digital dimulai dari prinsip penyelenggaraan ibadah sebagaimana diatur UU itu.

 

“Traveloka atau Tokopedia tidak akan menjadi penyelenggara umrah. Komitmen ini berlaku bagi unicorn lainnya,” tegasnya.

 

Lebih jauh Arfi menerangkan Kemenag dan Kemenkominfo terus berkoordinasi dalam mensinergikan kebijakan ini. Sebab, Kemenkominfo memiliki otoritas mengatur unicorn. Sedangkan Kemenag mengatur teknis penyelenggaraan umrah. Namun begitu, Kemenag berkomitmen menciptakan iklim usaha yang sehat dan menjamin umat Muslim dapat beribadah dengan aman dan nyaman.

 

Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI Khatibul Umam Wiranu mengatakan keterlibatan Traveloka dan Tokopedia dalam kancah bisnis umrah ini diperlukan aturan khusus sebagai payung hukum. Tujuannya agar persaingan usaha agen perjalanan umrah melalui sistem digital bisa berjalan secara adil dengan memperhatikan agen umrah yang ada atau konvensional.

 

“Duduk bersama dengan seluruh stakeholder, cari jalan keluar dan siapkan regulasi agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil,” ujar Umam melalui keterangan tertulis kepada hukumonline, Sabtu (20/7) kemarin.

 

Menurutnya, penerapan aturan khusus dalam kancah bisnis umrah digital ini penting mengingat belum ada regulasi yang mengaturnya selama ini. Ibadah umrah cenderung dilakukan oleh travel agen yang memberikan pelayanan mulai tiket pesawat, hotel, makan, hingga manasik secara konvensional.

 

Dia khawatir munculnya umrah digital bakal menjadi ancaman bagi dunia usaha agen perjalanan umrah konvensional. Apalagi, agen umrah konvensional terdapat di seluruh Indonesia. Dampak keterlibatan unicorn, dua perusahaan besar tersebut dipastikan bakal menggulung bisnis travel di Indonesia. “Hanya travel besar yang bisa bertahan,” katanya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua