Rabu, 24 July 2019

Implementasi Perhutanan Sosial Era Jokowi Dipertanyakan

 

(Baca: Aturan Moratorium Perizinan Hutan Perlu Dirombak dan Diperkuat)

 

Boy menyayangkan di tengah minimnya pemanfaatan perhutanan sosial oleh masyarakat secara langsung, pemerintah justru mempermudah perizinan kepada korporasi. Hal ini dikhawatirkan akan memperparah konflik lahan antara masyarakat dengan korporasi. Sebab, dia menjelaskan penyebab utama terjadinya konflik lahan yaitu pemberian konsesi kepada korporasi.

 

“Sayangnya saat dibandingkan dengan perizinan korporasi justru ada deregulasi dengan skema land swap untuk perusahaan HTI (hutan tanaman industri),” jelasnya.

 

Protes terhadap perizinan pemanfaatan perhutanan sosial ini juga disampaikan Akiat, petani dari Desa Kepau Baru, Kepulauan Riau. Dia menyatakan telah mengajukan perizinan bersama kelompok tani sejak 2017 namun perizinan tersebut hingga saat ini.

 

“Desa kami saat ini telah dikepung konsesi (perkebunan korporasi). Masyarakat desa kami berharap punya wilayah untuk dikelola sendiri tidak menumpang di lokasi-lokasi tokeh (korporasi). Kami sudah lama ajukan perizinan tapi belum dileuarkan padahal sudah ada tim yang turung ke lapangan untuk verifikasi,” jelas Akiat saat dijumpai hukumonline.

 

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomain Darmin Nasution mengemukakan, sumber lahan Reforma Agraria berasal dari tanah-tanah eks-HGU atau HGU yang tidak diperpanjang, tanah terlantar, lahan transmigrasi, serta kawasan hutan yang dilepaskan untuk Reforma Agraria. Sementara lahan Perhutanan Sosial seluruhnya bersumber dari kawasan hutan yang dicadangkan untuk masyarakat sekitar hutan.

 

“Reforma agraria dan perhutanan sosial ada dalam kebijakan pemerataan ekonomi. Kebijakan ini untuk mendukung perbaikan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan,” kata Darmin saat mewakili Presiden RI dalam acara Hari Koperasi, di Purwokerto, Jawa Tengah, Jumat (12/7) seperti dikutip dalam situs setkab.

 

Menurut Darmin, satu koperasi dapat mengelola sekurang-kurangnya satu klaster. Dengan sistem klaster, lahan dikelola secara berkelompok dengan satu jenis komoditas unggulan tertentu, misalnya sengon dan jagung. Dengan sistem ini, usaha tani diharapkan dapat memiliki daya saing, mencapai skala ekonomi, dan produktivitas yang cukup.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua