Kamis, 25 Juli 2019

Perpres Reforma Agraria Perlu Diperkuat Menjadi UU

Ketimbang mendorong RUU Pertanahan, pemerintah dan DPR diusulkan mengubah Perpres Reforma Agraria menjadi UU. Ini sebagai salah satu upaya mengatasi masalah ketimpangan penguasaan tanah.
Ady Thea DA
Lahan pertanian sebagai salah satu objek redistribusi tanah dalam reforma agraria. Foto: MYS

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No.86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat regulasi itu merupakan aturan pertama yang diterbitkan pemerintah sejak pemerintahan Soekarno untuk mengatur pelaksanaan reforma agraria. Meski Perpres ini untuk mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan penggunaan tanah, tapi Perpres ini dinilai belum memperjuangkan reforma agraria sejati.

 

Pakar Agraria Noer Fauzi Rachman, mengatakan Perpres Reforma Agraria belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat. Pelaksanaan reforma agraria masih menghadapi berbagai tantangan, salah satunya dari pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah daerah penting dalam pelaksanaan reforma agraria. Sebab, Perpres ini dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Reforma Agraria Nasional dibentuk gugus tugas reforma agraria di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

 

Salah satu tugas tim reforma agraria tingkat Kabupaten/Kota yakni memberikan usulan dan rekomendasi tanah-tanah untuk ditegaskan sebagai tanah negara sekaligus ditetapkan sebagai tanah obyek reforma agraria (Tora) kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Karena itu, Fauzi berpendapat tingkat keberhasilan pelaksanaan reforma agraria di daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah daerah menggerakkan strukturnya sampai ke tingkat paling bawah, seperti desa. Pemerintah daerah juga memiliki anggaran cukup  untuk melaksanakan reforma agraria.

 

Dalam rangka mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah, Fauzi mengusulkan kepada pemerintah dan DPR untuk memperkuat kebijakan ini dengan membentuk UU Reforma Agraria. Menurut Fauzi, RUU Pertanahan yang saat ini yang didorong Kementerian ATR/BPN dan DPR tidak akan mampu mengatasi persoalan agraria yang dihadapi masyarakat.

 

“Jika pemerintah dan DPR serius mau mengatasi ketimpangan (penguasaan tanah, red), maka Perpres Reforma Agraria harus diperkuat menjadi UU. Jangan malah membuat RUU Pertanahan yang sifatnya mengatur seacara luas dan umum,” kata Fauzi dalam diskusi di Jakarta, Rabu (24/7/2019). Baca Juga: Aturan Moratorium Perizinan Hutan Perlu Dirombak dan Diperkuat

 

Peneliti PSA-IPB, Mohamad Shohibuddin mengatakan ketimpangan penguasaan lahan di era reformasi lebih besar ketimbang masa orde baru. Ketimpangan ini meliputi dua hal yakni dalam distribusi tanah yakni antara petani gurem, kecil, menengah dan kaya. Kemudian ketimpangan alokasi tanah apakah untuk pertanian rakyat atau korporasi. Kedua jenis ketimpangan ini mempengaruhi kemakmuran masyarakat, khususnya dalam mengakses SDA sebagaimana mandat Pasal 33 UUD RI 1945.

 

“Ketimpangan ini bisa menimbulkan konflik, bukan hanya petani dengan perusahaan, tapi juga memicu separatisme,” papar Shohibuddin.

 

Ketimpangan penguasaan tanah ini sama seperti ketimpangan kepemilikan aset dalam keuangan nasional. Shohibuddin mencatat mayoritas tanah dikuasai oleh 0,2 persen populasi, dan 0,11 persen pemilik rekening punya simpanan di atas Rp2 milyar. Di tingkat global, Indonesia berada di peringkat 4 negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi setelah Thailand, Rusia, dan China.

 

Sejatinya, UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mengatur secara jelas kebijakan yang perlu dilakukan untuk menangani persoalan ketimpangan penguasaan tanah yakni melalui redistribusi atau reforma agraria. Selain itu, UU No.5 Tahun 1960 mengatur segala usaha bersama di lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk gotong-royong lainnya.

 

“Pemerintah diamanatkan untuk mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.”

 

Menurut Shohibuddin, ketimpangan terjadi khususnya di sektor pertanian rakyat karena politik alokasi tanah yang selama ini bergulir tidak adil. Perusahaan atau swasta mendapat alokasi yang sangat besar ketimbang pertanian rakyat. Dia mencatat di era orde baru tanah yang dialokasikan untuk dikelola swasta mencapai 6 juta hektar, dan di era SBY lebih dari 17 juta hektar pelepasan kawasan hutan untuk korporasi.

 

Mengacu data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Shohibuddin menghitung 95 persen pelepasan kawasan hutan tahun 2018 diberikan kepada swasta. Tahun 2015 tercatat 5,1 juta hektar lahan dikuasai 25 grup korporasi untuk perkebunan sawit.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua