Kamis, 25 July 2019

Perpres Reforma Agraria Perlu Diperkuat Menjadi UU

 

Ketimpangan penguasaan tanah ini sama seperti ketimpangan kepemilikan aset dalam keuangan nasional. Shohibuddin mencatat mayoritas tanah dikuasai oleh 0,2 persen populasi, dan 0,11 persen pemilik rekening punya simpanan di atas Rp2 milyar. Di tingkat global, Indonesia berada di peringkat 4 negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi setelah Thailand, Rusia, dan China.

 

Sejatinya, UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mengatur secara jelas kebijakan yang perlu dilakukan untuk menangani persoalan ketimpangan penguasaan tanah yakni melalui redistribusi atau reforma agraria. Selain itu, UU No.5 Tahun 1960 mengatur segala usaha bersama di lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk gotong-royong lainnya.

 

“Pemerintah diamanatkan untuk mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.”

 

Menurut Shohibuddin, ketimpangan terjadi khususnya di sektor pertanian rakyat karena politik alokasi tanah yang selama ini bergulir tidak adil. Perusahaan atau swasta mendapat alokasi yang sangat besar ketimbang pertanian rakyat. Dia mencatat di era orde baru tanah yang dialokasikan untuk dikelola swasta mencapai 6 juta hektar, dan di era SBY lebih dari 17 juta hektar pelepasan kawasan hutan untuk korporasi.

 

Mengacu data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Shohibuddin menghitung 95 persen pelepasan kawasan hutan tahun 2018 diberikan kepada swasta. Tahun 2015 tercatat 5,1 juta hektar lahan dikuasai 25 grup korporasi untuk perkebunan sawit.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua