Jumat, 26 July 2019

Pembahasan RUU Minerba Dikebut di Akhir Periode

Arip Yogiawan menilai upaya percepatan pembahasan RUU Minerba kali ini adalah untuk mengakomodir upaya perpanjangan sejumlah perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang sudah dan akan berakhir dalam waktu dekat ini. “Untuk menyelamatkan enam perusahaan yang akan habis masanya,” ujar Arip kepada hukumonline.

Sebelumnya, Presiden telah mengembalikan draft revisi ke-6 Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, kepada Kementerian ESDM yang akan menjadi landasan hukum dalam pemberian perpanjangan usaha kepada sejumlah pemegang PKP2B yang dalam waktu dekat akan berakhir. Karena itu KESDM mencabut kembali Surat Keputusan (SK) pemberian Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang sebelumnya diberikan kepada PT. Tanito Harum yang diterbitkan pada 11 Januari 2019.

DIM Bermasalah

Dalam Rapat Kerja Komisi VII tersebut bersama KESDM terungkap dua belas poin besar dalam DIM yang disampaikan Pemerintah. Diantaranya terkait: 1) Penyelesaian permasalahan antar sektor; 2) Penguatan konsep wilayah pertambangan; 3) Meningkatkan pemanfaatan batu bara sebagai sumber energi nasional; 4) Memperkuat kebijakan peningkatan nilai tambah minerba; 5) Mendorong kegiatan eksplorasi untuk meningkatkan penemuan deposit minerba.

Kemudian yang ke 6) Pengaturan khusus tentang izin pengusahaan batuan; 7) Mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan UU No. 23 Tahun 2014; 8) Tersedianya rencana pertambangan minerba; 9) Penguatan peran pemerintah pusat dalam pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah daerah; 10) Pemberian insentif kepada pihak yang membangun smelter dan PLTU mulut tambang; 11) Penguatan peran BUMN; 12) Perubahan KK/PKP2B menjadi IUPK dalam rangka kelanjutan operasi.

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua