Jumat, 26 July 2019

Begini Tanggapan Dua Ahli Soal Foto Editan Caleg DPD NTB

Ahli Pemohon menilai foto editan evi manipulatif, sedangkan ahli Pihak Terkait (Evi) menilai foto editan Evi tidak ada aturan yang melarang mengedit foto caleg.
Aida Mardatillah
Evi Apita Maya selaku Pihak Terkait saat hadir di sidang PHPU Calon Anggota DPD NTB, Kamis (18/7) di Ruang Sidang Panel 3. Foto: Humas MK

Sidang sengketa hasil pemilu legislatif (pileg) 2019 kembali digelar terhadap permohonan Calon Legislatif DPD Nusa Tenggara Barat (Caleg DPD NTB) Farouk Muhammad, yang mempersoalkan editan foto cantik Caleg DPD NTB lain yakni Evi Apita Maya dalam surat suara. Sidang kali ini mendengarkan keterangan ahli Pemohon dan Pihak Terkait, dalam hal ini Caleg DPD NTB terpilih Evi Apita Maya.  

 

Pemohon yang menggugat kemenangan Evi dituding melanggar Pasal 65 ayat (1) huruf j Peraturan KPU RI Nomor 30 Tahun 2018, menghadirkan ahli Priyadi Sufianto. Sedangkan Evi menghadirkan ahli hukum tata negara Juanda. Kedua ahli tersebut memiliki pendapat atau pandangan yang berbeda satu sama lain.

 

Dalam keterangannya, Priyadi Sufianto menilai pasfoto Evi yang diserahkan ke KPU dan digunakan oleh Evi sebagai alat peraga kampanye telah dimanipulasi. Penilaian itu diketahui usai menganalisa dua contoh foto Evi yang berbeda. Kedua foto itu menunjukkan perbedaan cukup signifikan.

 

“Dalam konteks ini, menurut saya sudah masuk atau bukan saja retouching, tapi sudah masuk dunia manipulasi,” kata Priyadi di sidang Panel 3 yang diketuai I Dewa Gede Palguna beranggotakan Suhartoyo dan Wahiduddin Adams di Gedung MK Jakarta, Kamis (26/7/2019). Baca Juga: Tanggapan KPU-Pihak Terkait Soal Dalil Foto Editan Terlalu Cantik

 

Priyadi menerangkan penggunaan foto di dunia fotografi terdapat tiga wilayah kerja. Pertama, wilayah jurnalistik, dokumenter, dan story. Kedua, wilayah komersial. Ketiga, dunia seni. Dari ketiga dunia foto itu, memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Di dunia jurnalistik kata Priyadi, harus berdasarkan fakta. Sedangkan dunia seni, berkaitan dengan subjektivitas atau opini.

 

Mendengar penjelasan itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo bertanya dimana kategori foto yang digunakan oleh Evi dalam Pileg 2019 untuk calon anggota DPD. "Menurut Anda sebagai ahli, konteks yang dipermasalahkan hari ini konteks foto seperti apa?” tanya Suhartoyo.

 

Priyadi menjawab foto yang digunakan oleh Evi masuk dalam kategori pertama. Sebab, ia menilai Evi merupakan seorang tokoh. Karena itu, foto yang digunakan Evi tidak boleh dimanipulasi. "Presentasi foto disini mewakili tokoh itu, ada kaidah, etika yang harusnya tidak boleh berbeda. Data (foto) yang disampaikan harus sama," ujar Priyadi.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua