Rabu, 31 Juli 2019

Dorong e-Rekap Jadi Mekanisme Resmi Penentuan Hasil Pilkada, KPU Siapkan Sejumlah Hal

Sebelumnya, KPU telah menyelenggarakan e-Rekap melalui mekanisme sistem informasi penghitungan.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Acara diskusi Urgensi e-Rekap Dalam Pilkada Serentak 2020. Foto: DAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berbenah mempersiapkan diri untuk menghadapi penyelenggaraan Pmilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun 2020. Salah satunya dengan mematangkan rencana penggunaan mekanisme rekapitulasi hasil dengan menggunakan teknologi elektronik (e-Rekap). E-Rekap ini nantinya akan menggantikan mekanisme rekapitulasi manual berjenjang yang selama ini digunakan sebagai mekanisme penentuan hasil Pilkada yang resmi.

 

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi menjelaskan sejumlah hal yang saat ini tengah dipersiapkan oleh KPU terkait penerapan mekanisme rekapitulasi elektronik ini. Menurut Pramono, hal pertama yang menjadi pertanyaan ketika rencana ini digulirkan adalah mengenai ada tidaknya dasar hukum yang mengatur terkait hal ini.

 

Jika mekanisme rekapitulasi manual berjenjang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maka Pramono mengungkapkan bahwa mekanisme e-Rekap tengah dicarikan dasar hukumnya di dalam UU Pilkada. Meskipun UU Pilkada tidak secara eksplisit mengatur mengenai e-Rekap, namun Pramono menyebutkan bahwa dalam kajian yang diakukan oleh KPU telah ditemukan adanya petunjuk yang membolehkan dilaksanakannya e-Rekap.

 

Pasal 111 ayat 1 dan 2 UU Pilkada menyebutkan mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara manual atau elektronik diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Menurut ayat 2 UU Pilkada, Peraturan KPU terkait hal ini dikonsultasikan kepada Pemerintah. “Kalau dari sisi UU nya, pesannya sudah memadai. KPU tinggal merumuskan tata caranya,” ujar Pramono, Rabu (31/7), dalam sebuah acara diskusi di Jakarta.

 

Untuk itu, Pramono menyebutkan bahwa pihaknya menganggap dasar hukum dari mekanisme e-Rekap sudah cukup. Ke depan, KPU akan merumuskan Peraturan KPU yang akan mengatur terkait penerapan mekanisme ini secara lebih mendetail. Namun saat ini, KPU masih terus melakukan sejumlah kajian untuk menentukan sejumlah aspek teknis terkat e-Rekap.

 

“Kita harus memperhitungkan e-Rekap akan dilakukan pada tahap mana, dengan cara apa. Kayak begini di Indonesia masih jadi pertanyaan penting. Kemudian proses persetujuan dari peserta pemilunya bagaimana?” ungkap Pramono merinci aspek teknis yang dimaksud.

 

Selain itu, Pramono juga menggaris bawahi aspek kepercayaan publik. Ia mengakui bahwa persoalan terkait kepercayaan publik terhadap hasil penyelenggaraan Pemilu merupakan pekerjaan rumah bagi KPU. Pemilu secrentak yang baru saja rampung penyelenggaraanya menurut Pramono, dapat menjadi contoh. Untuk itu, penting bagi KPU mensosialisasikan rencana penggunaan e-Rekap ini agar semakin banyak publik yang mengetahui dan menjadi percaya dengan mekanisme ini.

 

(Baca juga: Polemik Situng, Ahli Pemohon versus Ahli Termohon)

 

Ia juga mengungkapkan bahwa KPU tengah menyiapkan langkah agar mekanisme ini nantinya akan diselenggarakan secara bertahap. Artinya tidak secara keseluruhan daerah yang melaksanakan Pilkada 2020 akan menggunakan e-Rekap. KPU akan memilih daerah tertentu untuk menjadi pilot project pelaksanaan e-Rekap. Sementara sebagai bagian dari persiapan akan dilakukan uji coba secara terus menerus sebelum e-Rekap di gunakan.

 

Di tempat yang sama, Direktur Eksekutif Konstitusi Demokrasi Inisiatif (KoDe Inisiatif), Veri Junaidi, mengungkapkan pilihan untuk menggunakan e-Rekap merupakan hasil dari evaluasi berbagai pihak terhadap penyelenggaraan Pemilu serentak 2019. KoDe Inisiatif menemukan fakta bahwa pesoalan yang kerap menjadi dalil dalam sengketa hasil Pemilu 2019 adalah terkait penggelembungan dan pengurangan suara.

 

Hal ini menurut potret KoDe Inisiatif, dalil tersebut mengemuka karena tahapan rekapitulasi manual berjenjang yang selama ini digunakan oleh KPU sebagai mekanisme resmi, rawan terjadi kecurangan.

 

“Hal itu terjadi karena tahapan rekapitulasi yang berjenjang. Ditambah lagi beban yang tidak sedikit. Oleh karena itu, ini problem serius yang dihadapi Pemilu kita,” ujar Veri.

 

Selain itu, dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan legislatif di MK, Veri juga melihat persoalan data dan dokumen sebagai hal yang kerap menyulitkan pihak-pihak yang bersengketa. Dokumen seperti C1, DA1, DAA1, maupun Db1, yang seharusnya secara hukum mudah diperoleh oleh para pihak yang bersengketa, namun nyatanya sulit dihadirkan dalam proses pembuktian di MK. Mekanisme e-Rekap, ke depan dipandang dapat mengurangi kesulitan-kesulitan dimaksud.

 

Menurut Veri, e rekap mestinya bukan lagi hal baru bagi KPU. Ini dikarenakan sebelum-sebelumnya KPU telah menyelenggarakan e-Rekap melalui mekanisme sistem informasi penghitungan (Situng). Hanya saja, Situng yang selama ini digunakan KPU tidak menjadi basis utama penetapan hasil Pemilu. Namun secara teknologi hal ini mengindikasikan kesiapan KPU.

 

Selain itu, menurut data yang dimiliki KoDe Inisiatif, dari 170 negara di dunia, lebih dari separuh negara atau 54,7% telah menggunakan sistem e-Rekap. Jika menggunakan sebaran negara berdasarkan letak benua, Amerika, Eropa, dan Afrika menjadi benua yang cukup intens menggunakan sistem elektronik dalam rekapitulasi hasil pemilunya. Ketiga benua ini memilki pengguna e-Rekap lebih dari 50% jumlah negara. Bahkan di Amerika sampai 87% pengguna sistem e-Rekap.

 

Dari segi waktu, kecenderungan proses rekapitulasi dilakukan secara cepat yakni dalam waktu 1 hari. Meskipun ada juga yang proses rekapitulasinya memakan waktu yang sangat lama di mana proses rekapitulasi elektroniknya berlangsung hingga 10 hari, 14 hari, 25 hari atau bahkan ada pula yang 31 hari. “Sistem ini bisa dilakukan dengan cepat dan trend nya positif,” ujar Veri.

 

Manajer Pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Alwan Ola Riantoby, menyebutkan gagasan mengenai e-Rekap ini mestinya dipahami sebagai bentuk dari perubahan tata kelola Pemilu yang lebih baik. Tentu saja dengan tetap memperhatikan kritikan dan masukan dari semua elemen. Alwan menjadikan Situng sebagai percontohan tentang bagaimana kritik dan masukan publik sangat kencang terhadap mekanisme ini sebelumnya.

 

“Ada beberapa persoalan yang kita pelajari dari Situng kita. Ada beberapa catatan mendasar,” ujar Alwan.

 

Selain itu, e-Rekap sangat mungkin meminimalisir kecurangan. Berdasarkan temuan lembaga-lembaga pemantau Pemilu di lapangan, kata Alwan, potensi kecurangan saat rekapitulasi berjenjang diselenggarakan, tingkat kecamatan adalah yang paling rawan. Dengan begitu Alwan menyebutkan perlu disiapkan mekanisme seperti e-Rekap ini, tidak hanya untuk mengurangi kecurangan tapi juga untuk meringkas waktu rekapitulasi.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua