Rabu, 31 Juli 2019

Dorong e-Rekap Jadi Mekanisme Resmi Penentuan Hasil Pilkada, KPU Siapkan Sejumlah Hal

Sebelumnya, KPU telah menyelenggarakan e-Rekap melalui mekanisme sistem informasi penghitungan.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Acara diskusi Urgensi e-Rekap Dalam Pilkada Serentak 2020. Foto: DAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus berbenah mempersiapkan diri untuk menghadapi penyelenggaraan Pmilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di tahun 2020. Salah satunya dengan mematangkan rencana penggunaan mekanisme rekapitulasi hasil dengan menggunakan teknologi elektronik (e-Rekap). E-Rekap ini nantinya akan menggantikan mekanisme rekapitulasi manual berjenjang yang selama ini digunakan sebagai mekanisme penentuan hasil Pilkada yang resmi.

 

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi menjelaskan sejumlah hal yang saat ini tengah dipersiapkan oleh KPU terkait penerapan mekanisme rekapitulasi elektronik ini. Menurut Pramono, hal pertama yang menjadi pertanyaan ketika rencana ini digulirkan adalah mengenai ada tidaknya dasar hukum yang mengatur terkait hal ini.

 

Jika mekanisme rekapitulasi manual berjenjang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maka Pramono mengungkapkan bahwa mekanisme e-Rekap tengah dicarikan dasar hukumnya di dalam UU Pilkada. Meskipun UU Pilkada tidak secara eksplisit mengatur mengenai e-Rekap, namun Pramono menyebutkan bahwa dalam kajian yang diakukan oleh KPU telah ditemukan adanya petunjuk yang membolehkan dilaksanakannya e-Rekap.

 

Pasal 111 ayat 1 dan 2 UU Pilkada menyebutkan mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara manual atau elektronik diatur dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Menurut ayat 2 UU Pilkada, Peraturan KPU terkait hal ini dikonsultasikan kepada Pemerintah. “Kalau dari sisi UU nya, pesannya sudah memadai. KPU tinggal merumuskan tata caranya,” ujar Pramono, Rabu (31/7), dalam sebuah acara diskusi di Jakarta.

 

Untuk itu, Pramono menyebutkan bahwa pihaknya menganggap dasar hukum dari mekanisme e-Rekap sudah cukup. Ke depan, KPU akan merumuskan Peraturan KPU yang akan mengatur terkait penerapan mekanisme ini secara lebih mendetail. Namun saat ini, KPU masih terus melakukan sejumlah kajian untuk menentukan sejumlah aspek teknis terkat e-Rekap.

 

“Kita harus memperhitungkan e-Rekap akan dilakukan pada tahap mana, dengan cara apa. Kayak begini di Indonesia masih jadi pertanyaan penting. Kemudian proses persetujuan dari peserta pemilunya bagaimana?” ungkap Pramono merinci aspek teknis yang dimaksud.

 

Selain itu, Pramono juga menggaris bawahi aspek kepercayaan publik. Ia mengakui bahwa persoalan terkait kepercayaan publik terhadap hasil penyelenggaraan Pemilu merupakan pekerjaan rumah bagi KPU. Pemilu secrentak yang baru saja rampung penyelenggaraanya menurut Pramono, dapat menjadi contoh. Untuk itu, penting bagi KPU mensosialisasikan rencana penggunaan e-Rekap ini agar semakin banyak publik yang mengetahui dan menjadi percaya dengan mekanisme ini.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua