Kamis, 01 Agustus 2019

Mimpi tentang ‘Kamus Hukum Lengkap’ dari Markas Babinkumnas

Sejarah pembuatan kamus hukum di Indonesia tak bisa dilepaskan dari Badan Pembinaan Hukum Nasional. Ada keinginan besar membuat ‘Kamus Hukum Lengkap’.
Muhammad Yasin
Gedung BPHN. Foto: RES

Teuku Mohammad Radhie (1930-1992) kini telah tiada. Pria asal Aceh itu meninggal dunia pada 1992 silam. Menteri Kehakiman (kala itu) Mochtar Kusumaatmadja berjasa menariknya dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ke Badan Pembinaan Hukum Nasional. Di LIPI, Radhie menjadi Kepala Proyek Pengembangan Penelitian Hukum. Dalam buku biografi Mochtar yang disusun Nina Pane, Rekam Jejak Kebangsaan Mochtar Kusuma-Atmadja (2015), disinggung alasan Mochtar menarik Radhie. Saat memberikan sambutan pelantikan Radhie, Mochtar mengatakan bahwa dalam banyak hal, pemikiran Teuku Radhie sering ‘mengejutkan’. Daya analisisnya demikian tajam sehingga kerapkali ia sudah mengantisipasi apa-apa yang belum terpikirkan oleh orang lain.

 

Semula Mochtar meminta Radhie menduduki jabatan Kepala Pusat Penelitian Pengembangan Hukum, di bawah Kepala BPHN saat itu, JCT Simorangkir. Jabatan ini memungkinkan Radhie mengembangkan kajian-kajian hukum sebagaimana diamanatkan Mochtar. Begitu diangkat menjadi Kepala BPHN pada Maret 1982, Radhie makin punya kesempatan bekerja keras mewujudkan amanah yang diberikan. Salah satu ‘mimpinya’, adalah menjadikan Badan Pembinaan Hukum Nasional –kala itu disingkat Babinkumnas—semacam law center, mengadopsi model centre de droit di Perancis, atau model institutions di Universitas Bologna.  

 

Babinkumnas menjadi pusat perencanaan dan penggodokan hukum nasional. Segala produk hukum nasional digodok dan dibicarakan di Babinkumnas. Termasuk referensi-referensi hukum. Hingga berubah menjadi Badan Pembinaan Hukum Nasional, badan ini menjadi pusat legislasi nasional.

 

Dalam buku Kumpulan Tulisan Mengenang TM Radhie, yang diedit E. Suherman, Mulyana, dan Sidharta (1993), Mochtar kembali mengungkapkan bahwa Radhie adalah seseorang yang pantas untuk dikenang. Perhatiannya terhadap dunia hukum tidak perlu diragukan lagi. Apatah lagi saat bertugas di BPHN. Maka, tidak mengherankan jika Radhie pernah menulis sebuah ‘mimpi’ lain yang tercatat: Indonesia harus punya ‘Kamus Hukum Lengkap’. Kamus Hukum Lengkap itu kemudian diterjemahkan ke dalam Seri Kamus Hukum.

 

Ini adalah bagian tidak terpisahkan dari sejarah penulisan kamus hukum di Indonesia. Meskipun sebelumnya sudah ada upaya mendokumentasikan istilah-istilah hukum, penulisan kamus hukum secara khusus melalui pembentukan tim patut menjadi bagian penting yang menentukan sejarah.

 

Baca juga:

 

Kamus Prapublikasi

Pada 1980-an BPHN membentuk sebuah tim penyusunan Kamus Hukum Pidana. Konsultannya adalah dua pakar kebahasaan dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Anton M Moeliono dan Sri Sukesi Adiwimarta. Koordinatornya adalah TM Daud Sah, dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang juga Sekretaris BPHN. Anggotanya dibagi dua kelompok, yaitu kelompok penilai dan kelompok definitor (pembuat definisi—red). Kelompok pertama beranggotakan Prof. A. Karim Nasution dari Kejaksaan, Adi Andojo Soetjipto dari Mahkamah Agung, Budiarti, R. Soegondo Kartanegara, dan dosen Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, Lamya Moeljatno. Tim definitor terdiri dari Estiana Hermina, Ny Nayla Widharma, Tadjuddin, Sri Budiarti Hennijoso, dan Letkol Pol Wijaya Tejalaksana. Mereka dibantu oleh Thodos PH Siahaan, Suhariyono AR, dan Pocut Eliza.

 

Hasil tim kerja adalah sebuah ‘Kamus Hukum Pidana’ (Prapublikasi). Disebut prapublikasi karena masih terbatas cakupannya, rumusan-rumusannya berlum bersifat final, serta belum dijadikan rujukan ilmiah. Penerbitan terbatas ini justru dimaksudkan untuk mengundang memberi masukan, atau apa yang disebut Radhie, ‘tergerak untuk menyampaikan pendapat serta koreksi yang diperlukan. Ketika memberikan kata sambutan pada penerbitan September 1985, Radhie –selaku Kepala BPHN,  menyatakan penerbitan Kamus Hukum Pidana itu merupakan suatu usaha permulaan dan masih terbatas bidang cakupannya.

 

Pada 1985, lewat Kamus Hukum Pidana tersebut, BPHN menerbitkan seri pertama dari Seri Kamus Hukum. Pada tahap berikutnya, Radhie berkeinginan membuat Kamus Hukum Perdata. Upaya penulisan kamus hukum itu tetap mendapat lampu hijau dari Ismail Saleh, Menteri Kehakiman pengganti Mochtar. Ismail memimpin Departemen Kehakiman selama periode 1984-1993.

 

Kala itu Saleh mengatakan bahasa hukum Indonesia merupakan bagian dari bahasa nasional. Sebagai bahasa hukum nasional, bahasa hukum harus mengikuti ketentuan-ketentuan, aturan-aturan dan kaidah yang ditetapkan dalam bahasa Indonesia. Karena itu pada 10 Juni 1985 ditandatangani kerja sama BPHN dengan Dirjen Kebudayaan yang dalam pelaksanaannya dilakukan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

 

Selanjutnya Saleh menyatakan bahwa dalam kehidupan hukum, bahasa hukum atau bahasa perundang-undangan yang tidak jelas akan membawa ketidakjelasan isi dan makna hukum, dan pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian hukum. Bahasa perundang-undangan yang susunan kalimatnya panjang-panjang, bertele-tele dan semrawut, jelas tidak akan dapat dicerna oleh masyarakat, dan tidak dapat dihayati oleh para pemakai perundang-undangan. Ingat, bahwa pada saat itu, jika ada kata yang tidak jelas dalam Undang-Undang, belum ada mekanisme judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

 

Menurut Ismail Saleh, jika pemerintah berkeinginan masyarakat dan rakyat mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan, mematuhi dan menaati ketertiban, maka bahasa hukum dan bahasa perundang-undangan itu sendiri harus tertib, harus jelas, dan dapat dimengerti. Bahasa hukum dan bahasa perundang-undangan yang tidak tertib dan tidak jelas akan menyulitkan masyarakat memahami teks-teks hukum sehingga mereka juga sulit patuh. Ini tidak akan mendorong berkembangnya kesadaran hukum masyarakat. Salah satu cara untuk dapat membina bahasa hukum, tulis Saleh, adalah menciptakan rumusan-rumusan hukum yang tepat, baik dari segi peristilahan maupun dari segi isinya.

 

Jika rumusan teks hukum beragam, dalam arti tidak jelas maksudnya, akan muncul beragam tafsiran pula. Penafsiran yang terus menimbulkan perdebatan akan menggerus kewibawaan hukum. Menghindari hal inilah, kata Saleh, yang mendorong Departemen Kehakiman menjadikan pembentukan Seri Kamus Hukum sebagai salah satu prioritas pembangunan. Kamus Hukum Pidana (Prapublikasi), tegas Saleh, adalah awal untuk program jangka panjang penerbitan kamus-kamus hukum di bidang lainnya.

 

Baca juga:

 

Kamus Hukum Pidana

Tiga tahun setelah terbitnya dokumen prapublikasi tersebut, terbitlah ‘Kamus Hukum Pidana’ yang diterbitkan BPHN, dicetak PT Cicero Indonesia, dan disebutkan bersifat ‘tidak diperdagangkan’. Buku 1988 ini adalah versi kamus hukum pidana yang lebih lengkap dibandingkan versi prapublikasi. Ada sekitar seribu istilah hukum pidana dan acara pidana yang dimuat. Mulai dari kata aberration ictus (bermakna penyimpangan dari arah yang sebenarnya sehingga tidak mengenai sasaran, contohnya tembakan yang tidak mengenai sasaran orang yang dituju tetapi mengenai orang lain; atau ‘melenceng’) hingga kata zware vermoedens di halaman 150 yang berarti ‘dugaan keras’.

 

Selain menambahkan kata-kata baru bidang pidana dan hukum acara pidana, anggota penyusunnya pun bertambah. Teuku M. Daud Sjah menjadi ketua tim 1985-1987, kemudian dilanjutkan M. Budiarto (1987-1988). Anggota Tim Perumus adalah Estiana Hermina, Sri Budiarti, Budiarti, Nayla Widharma Tadjuddin, Wijaya Tejalaksana, Ani Chairani Sumantri. Pakar hukum pidana yang berlatar belakang jaksa, Andi Hamzah, juga ikut sebagai anggota Tim Perumus ini.

 

Adapun komposisi Tim Penimbang adalah Adi Andojo Sutjipto (Ketua Muda MA Bidang Pidana), M. Hasan Wargakusumah (Kepala Puslitbang Hukum BPHN), TM Radhie (Kepala BPHN), M. Saleh Baharis (kepala Pusat Perancangan Perundang-undangan BPHN), A Karim Nasution (Kejaksaan Agung), Lamya Moeljatno (Fakultas Hukum UGM Yogyakarta), Sri Sukesi Adiwimarta (Pusat Bahasa), Wahjono Darmabrata (Pusat Dokumentasi Hukum UI), Asis Safioeddin, Soegondo Kartanegara (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta), dan Lies Sulistianingsih (Kabid Pembakuan BPHN). Mereka dibantu pelaksana dan pembantu teknis. Tercatat dalam dokumen yang ditelusuri hukumonline dari Perpustakaan Hukum BPHN, pakar bahasa, Anton M. Moeliono, memberikan nasihat di bidang leksikografi dan penyuntingan untuk penerbitan Kamus Hukum Pidana.

 

Dari komposisi anggota tim tampak jelas latar belakang mereka sangat beragam dan melibatkan profesi hukum. Salah satu yang tersirat dari keberhasilan menerbitkan kamus pidana ini adalah keinginan besar meneruskan penulisan bidang lain. Menteri Kehakiman Ismail Saleh berharap agar segera disusun Kamus Hukum Perdata. Tim penulisan kamus ini sudah dibentuk dan bekerja. Tetapi hasil karya mereka pada akhirnya adalah sebuah Kamus Hukum Umum, yang diterbitkan pada 2004.

 

Sejatinya, sesuai ‘mimpi’ Radhie, Indonesia akan memiliki kamus hukum berseri. Pria kelahiran Idi Aceh Timur 17 Agustus 1930 itu pernah menuliskan sebuah harapan: kelak kamus-kamus hukum tersebut dapat digabungkan menjadi satu kesatuan ‘Kamus Hukum Lengkap’ yang terdiri atas beberapa seri”. Sayang, Radhie wafat sebelum melihat ‘mimpinya’ terwujud. Tetapi jejaknya dalam penulisan kamus hukum pada khususnya dan pembangunan hukum pada umumnya sudah tercatat dalam sejarah.

 

Kamus Lain

Serpihan-serpihan gagasan Radhie masih terasa bertahun-tahun setelah kepergiannya. Para penerusnya di BPHN melanjutkan beragam upaya untuk mendokumentasikan istilah-istilah hukum, termasuk melibatkan akademisi dan praktisi. Ketika H.A.S Natabaya mengepalai BPHN, terbit buku Penyusunan Kamus Hukum Umum Bahasa Belanda-Bahasa Indonesia (Oktober 1999). Penyusunan kamus ini di bawah koordinasi AF Elly Erawaty, seorang dosen di Universitas Parahyangan Bandung.

 

Elly menulis dalam pengantar buku ini bahwa selama enam tahun Tim kamus Hukum bentukan BPHN diberi tugas menyusun sebuah kamus yang lebih lengkap menyangkut bidang pidana, perdata dan dagang. Tim menggali dari referensi yang ada, baik berupa kamus maupun istilah yang terdapat dalam perundang-undangan.

 

Kata pertama yang termuat adalah ‘aanbieden’, aanbod, penawaran. Artinya, salah satu unsur untuk membentuk suatu perjanjian, yaitu ajakan dari pihak penawar kepada pihak lain untuk membuat perjanjian dengannya, apabila penawaran ini diterima maka terjadilah perjanjian. Kata terakhir yang termuat pada halaman 161 adalah ‘zwijgerecht’ yang bermakna hak diam, hak tutup mulut. Hak tidak berbicara untuk memberi keterangan dan kesaksian dalam proses peradilan, misalnya karena rahasia jabatan, pekerjaan, dan golongan atau karena hubungan keluarga.

 

Elly mencatat, ada dua kekurangan besar dalam penerbitan kamus hukum ini. Pertama, masih ada istilah-istilah lain yang terlewatkan sehingga belum terhimpun dalam laporan kali ini. Kedua, belum adanya penjelasan berupa petunjuk cara pemakaian kamus ini. Berharap di masa mendatang ada penyempurnaan.

 

Pada era kepemimpinan Abdulgani Abdullah di BPHN, pada 2006 terbit pula Kamus Hukum Umum. Inilah kamus yang semula dipersiapkan untuk kamus hukum perdata, tetapi dalam perjalanannya berubah menjadi kamus hukum umum. Tim penyusun masih melibatkan sebagian penyusun kamus terdahulu, seperti M. Budiarto.

 

Budiarto didaulat menjadi ketua tim berdasarkan SK Menteri kehakiman dan HAM No. G-29.PR.09.03 Tahun 2004. Sekretaris tim adalah Robinson Siburian. Anggotanya adalah Made Sudirasih, Haryanti, Widi Asmoro, Tana Mantiri, Imran Gunawan, Linus Dolujawa, dan Tumpak Rajagukguk.

 

Sejak era Elly AF Erawati dan Budiarto, fungsi kamus hukum semakin disadari, sehingga publikasinya semakin terbuka. Budiarto menulis dalam kata pengantar bahwa kamus hukum yang disusun tim BPHN itu adalah salah satu ‘sumber informasi hukum yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan pembinaan hukum’.

 

Buku kamus ini disusun oleh tim sejak 2004, digabung dengan hasil tim yang sudah bekerja 15 tahun 1987-2004, kecuali hasil laporan periode 1994-1995 dan 1996-1997 karena tidak dapat ditemukan berkasnya.

 

Abdulgani Abdullah menulis di salah satu kamus itu bahwa hadirnya sebuah Kamus Hukum sangat ditunggu oleh semua kalangan yang bidang tugasnya berkenaan dengan hukum. Hukum bermanfaat antara lain bagi legal drafter sebagai penuntut dalam pembuatan peraturan perundang-undangan untuk secara cermat memilih dan menggunakan istilah yang tepat agar tidak menimgbuilkan salah pengertian di kemudian hari.

 

Abdulgani Abdullah digantikan Romli Atmasasmita, dan terus menerus Kepala BPHN berganti. Namun upaya menulis kamus hukum sejatinya tidak pernah berhenti meskipun dengan intensitas yang berubah dan pegiat yang berbeda. Anggota Tim Pelaksana Penyusunan Kamus Hukum bisa berubah, dan hingga kini belum ada Kamus Hukum Lengkap berseri untuk beberapa bidang. Penulisan kamus yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan hukum sudah waktunya dilakukan.

 

Kini, di tengah pekerjaan rumah mewujudkan mimpi TM Radhie itu, seorang pegawai BPHN, Rachmat Trijono, menuliskan sebuah Kamus Hukum, yang diterbitkan Pustaka Kemang (2016). Dalam suatu acara peluncuran hasil penelitian BPHN, Rahmat menceritakan sedikit upayanya menuliskan kamus setebal 272 halaman itu. Ia memilih beragam nomenklatur yang dianggap penting lalu menuliskan definisinya. Kamus ini bukan uraian kata semata, tetapi ada juga istilah-istilah hukum seperti ‘acara pemeriksaan singkat (hukum acara pidana), ‘ganti rugi karena perbuatan melawan hukum’, ‘jabatan fungsional’, dan ‘kriteria baku kerusakan lingkungan hidup’.

 

Seperti ditulis Rachmat Trijono dalam kamus ini, pengertian dari sebuah nomenklatur hukum terkadang berubah dari waktu ke waktu. Pada 1975, BPHN menerbitkan Laporan Penelitian Pembakuan Istilah Hukum. Lalu berubah menjadi kerja besar penulisan kamus hukum (harapannya) secara berseri. Bisa jadi, jalan menuju penulisan dan penerbitan Kamus Hukum Lengkap belum berujung.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua