Kamis, 01 August 2019

Segera Diluncurkan! Ini Beda OSS Versi 1.1 dengan Versi 1.0

Salah satu persoalan yang paling disorot pelaku usaha selama ini soal penambahan persyaratan tertentu di luar NSPK masing-masing sektor yang biasa dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Kab/Kota.
Hamalatul Qur'ani
Foto ilustrasi: easybiz.id

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah memasuki tahap finalisasi untuk merampungkan rancangan peraturan BKPM yang mengatur soal pembaharuan sistem OSS Versi 1.0 menjadi OSS Versi 1.1. Masukan dari dunia usaha sekaligus hal-hal yang  belum cukup spesifik diuraikan dalam PP 24 Tahun 2018 tentang Online Single Submission diakomodir melalui rancangan peraturan ini. Rancangan peraturan BKPM ini juga telah dievaluasi melalui tahap konsultasi publik yang melibatkan notaris maupun pengacara.

 

“Harapannya, dalam dua hari ini proses penyempurnaannya bisa selesai, tinggal harmonisasi di Kementrian Hukum dan HAM,” ungkap Deputi Pengembangan iklim penanaman modal BKPM, Yuliot, Kamis (1/8).

 

Salah satu persoalan yang paling disorot pelaku usaha selama ini, soal penambahan persyaratan tertentu di luar NSPK masing-masing sektor yang biasa dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Kab/Kota. Memang notifikasi dilakukan pemda melalui OSS 1.0, namun tetap saja di lapangan ditambahkan persyaratan baru seperti misalnya untuk mendapatkan izin tertentu harus memperoleh persetujuan dari bupati terlebih dahulu.

 

Untuk mengantisipasi celah tambahan syarat baru itu, kini Pasal 62 RP BKPM telah mengunci tegas bahwa praktik seperti itu tak lagi dibenarkan. “Jadi untuk menghindari yang kayak-kayak gini dikunci dulu melalui peraturan BKPM, jadi daerah enggak boleh menambah-nambahkan syarat lagi,” ujarnya.

 

Pasal 62:

Dalam rangka persetujuan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha, DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota dilarang menambahkan persyaratan tambahan di luar NSPK masingmasing sektor dan pertimbangan teknis.

 

Soal kesalahan dalam input data yang biasanya tak bisa diubah kecuali NIB-nya dihapus atau dirobek, juga telah diakomodir dalam sistem baru ini. Proses perubahannya bisa dilakukan langsung oleh pelaku usaha melalui sistem OSS. “Mengingat sifat dari OSS ini adalah self assessment, maka pelaku usaha sendirilah yang melakukan perubahan datanya di sistem OSS bila dirasa tak sesuai,” jelasnya.

 

Intinya, katanya, RP BKPM ini disusun dalam rangka pengisian kekosongan hukum berupa pedoman pelaksanaan PP OSS pasca dialihkannya fungsi lembaga OSS dari Kementerian Perekonomian ke BKPM. Bila sebelumnya mengenai semua pengaturan baik fasilitas, notifikasi, NSPK yang diterbitkan Kementerian/Lembaga hanya merujuk pada PP OSS maka RP BKPM ini adalah pedoman pelaksanaan yang menjabarkan aturan secara lebih terperinci.

 

(Baca: Sistem OSS Versi Terbaru Bakal Hadir Sempurnakan Sistem Sebelumnya)

 

Senada dengan Yuliot, notaris Aulia Taufani menyebut RP BKPM memang merupakan peraturan pelaksana dari PP OSS, sehingga tidak ada norma baru yang diciptakan di situ. Ia juga mengungkapkan beberapa hal yang selama ini menjadi masalah dan harus ditampung dalam RP BKPM, salah satunya soal pembekuan NIB. Selama ini, semua perusahaan apapun bentuknya harus mempunyai NIB, namun hanya 20 sektor yang perizinannya dikelola melalui OSS.

 

Artinya, di luar 20 sektor itu prosesnya terhenti hingga perolehan NIB, namun dalam sistem OSS pasca perolehan NIB harus terus berlanjut ke proses pengurusan izin, jika tidak maka NIB bisa dibekukan.

 

“Nah di sini harus ada dasar hukum seperti RP BKPM ini agar lembaga OSS tidak akan melakukan pembekuan terhadap NIB perusahaan yang melakukan usahanya di luar 20 sektor itu yang memang dikecualikan dalam PP OSS,” katanya.

 

Kedua, soal elemen data. Selama ini lembaga OSS menarik data dari AHU dengan masih men-generalisir sebutan antara elemen data untuk pengelola PT, yayasan, CV dan firma dengan sebutan direksi dan komisaris. Padahal, katanya, untuk yayasan sebutan seharusnbya adalah Pembina, pengawas, pengurus, sedangkan untuk CV adalah sekutu komanditer misalnya. “Ini harus disesuaikan,” tukasnya.

 

Ketiga, banyak pertanyaan soal apakah KBLI yang ada di NIB jumlahnya harus sama dengan KBLI yang dimaksud dalam data AHU? Sejak perpindahan lembaga OSS ke BKPM, terkait masalah ini Ia mengaku BKPM cukup moderat. Misalnya, di akta notaris dan di AHU pelaku usaha bisa mencantumkan banyak KBLI, namun hanya izin tertentu saja yang diurus melalui OSS dan hal itu diperkenankan oleh BKPM. Jadi cukup disimpan dalam database tapi tidak dimunculkan dalam NIB.

 

“Masalahnya, dalam praktik ada kejadian misalnya NIB nya 5, kemudian dalam perjalanan karena pelaku usaha tak bisa memenuhi komitmen, dia mau tarik yang 5 tadi jadi tinggal 2 atau 3 KBLI saja. Nah ini belum ada menu menghapus KBLI yang ada di NIB,” ungkapnya.

 

Akibatnya, hanya karena satu isu KBLI saja, maka bisa terjadi pembatalan, penghapusan atau pencabutan izin. Alhasil NIB-nya harus dirobek, padahal NIB untuk identitas pelaku usaha itu sudah tersebar luas. Untuk itu, ia berharap agar konsep OSS 1.1 yang dikembangkan BKPM betul-betul user-friendly, dan itu harus ada basis legalnya.

 

“Rancangan peraturan ini sebetulnya yang merupakan basis legal untuk yang 1.1,” pungkasnya.

 

Soal ketentuan alih status dari PMA ke PMDN maupun sebaliknya dalam sistem OSS ini, Ia menyebut tak ada persoalan yang signifikan. Bila dulu PT PMA wajib mendapatkan izin prinsip dari BKPM sebelum membentuk PT, membuat akta notaris dan lainnya, dengan adanya OSS izin prinsip tersebut tak lagi diperlukan.

 

Sehingga yang menentukan status pelaku usaha itu tergolong asing atau PMDN, cukup sistem OSS saja yang mendeteksi. Pelaku usaha akan terdeteksi PMA bilamana dalam kepemilikan saham ada unsur asing, atau ketika ada perubahan kepemilikan saham dari lokal ke asing dan lainnya.

 

Sebelumnya, Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Keamanan dan Jaringan BKPM, Helmi Satriawan juga pernah menjelaskan apa yang terbaru dari OSS V.1.1 dibanding OSS versi 1.0? Menurutnya, OSS V.1.1 menyempurnakan sistem OSS V.1.0. 

 

Beberapa kelebihan OSS V. 1.1 adalah terdapat penjelasan atau defenisi jenis pelaku usaha, tahapan terpisah sesuai output, format isian legalitas sesuai jenis badan hukum dan badan usaha, dan kegiatan utama dan penunjang sudah dapat dibedakan.

 

Selain itu, OSS V.1.1 mengakomodir izin lokasi daratan, perairan dan hutan. Status izin usaha tidak tertulis, tapi disertakan list persyaratan yang belum terpenuhi, dan liist komitmen dilengkapi Cover Letter OSS + PDF IOK.

 

"List komitmen yang dilengkapi dengan cover letter OSS yang menjelaskan bahwa komitmen telah dipenuhi. Penerbitan IOK melalui OSS diakomodir dengan memperhatikan notifikasi dari instansi yang berwenang. Apabila instansi menotifikasi ke OSS, maka OSS akan menerbitkan cover letter-nya sementara IOK-nya diupload oleh instansi terkait," jelasnya.

 

Sementara untuk NIK, Akta AHU, NPWP (Perusahaan, Pemegang Saham, NPWP Suami), RDTR, DNI, KBLI dan Tax Holiday, tetap sama dengan OSS V.1.0. Hanya saja, OSS V.1.1 menambahkan KBLI terintegrasi, validasi, KEK, dan validasi terkait akta perusahaan.

 

Selanjutnya terkait pengurusan KP3A, BUJKA, STPW Luar Negeri (waralaba) hanya ditambah dengan KPPA dalam OSS V.1.1. Lalu pencabutan izin berdasarkan likuidasi dan non likuidasi, total investasi berdasarkan lima digit KBLI, terdapat fitur untuk mengakomodir kantor cabang, serta sudah terdapat fitur LPKM.

 

"Soal pencabutan, pada OSS V.1.0, pencabutan izin dilakukan melalui likuidasi (mencabut entity). Di OSS V.1.1 pencabutan berdasarkan likuidasi dan non likuidasi (mencabut izin usaha/proyek). Terdapat penambahan metode pencabutan izin. Contoh pelaku usaha hanya ingin mencabut izin usahanya atau salah satu izin usahanya," tambahnya.

 

Pembaharuan sistem ini, lanjut Helmi, merupakan bentuk evaluasi atas pelaksanaan OSS yang sudah berjalan selama satu tahun. Beberapa keluhan dan masukan dari pelaku usaha dilakukan perbaikan dan kemudian disajikan dalam sistem OSS V.1.1.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua