Kamis, 01 August 2019

Segera Diluncurkan! Ini Beda OSS Versi 1.1 dengan Versi 1.0

Salah satu persoalan yang paling disorot pelaku usaha selama ini soal penambahan persyaratan tertentu di luar NSPK masing-masing sektor yang biasa dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Kab/Kota.
Hamalatul Qur'ani
Foto ilustrasi: easybiz.id

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) telah memasuki tahap finalisasi untuk merampungkan rancangan peraturan BKPM yang mengatur soal pembaharuan sistem OSS Versi 1.0 menjadi OSS Versi 1.1. Masukan dari dunia usaha sekaligus hal-hal yang  belum cukup spesifik diuraikan dalam PP 24 Tahun 2018 tentang Online Single Submission diakomodir melalui rancangan peraturan ini. Rancangan peraturan BKPM ini juga telah dievaluasi melalui tahap konsultasi publik yang melibatkan notaris maupun pengacara.

 

“Harapannya, dalam dua hari ini proses penyempurnaannya bisa selesai, tinggal harmonisasi di Kementrian Hukum dan HAM,” ungkap Deputi Pengembangan iklim penanaman modal BKPM, Yuliot, Kamis (1/8).

 

Salah satu persoalan yang paling disorot pelaku usaha selama ini, soal penambahan persyaratan tertentu di luar NSPK masing-masing sektor yang biasa dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi Kab/Kota. Memang notifikasi dilakukan pemda melalui OSS 1.0, namun tetap saja di lapangan ditambahkan persyaratan baru seperti misalnya untuk mendapatkan izin tertentu harus memperoleh persetujuan dari bupati terlebih dahulu.

 

Untuk mengantisipasi celah tambahan syarat baru itu, kini Pasal 62 RP BKPM telah mengunci tegas bahwa praktik seperti itu tak lagi dibenarkan. “Jadi untuk menghindari yang kayak-kayak gini dikunci dulu melalui peraturan BKPM, jadi daerah enggak boleh menambah-nambahkan syarat lagi,” ujarnya.

 








Pasal 62:



Dalam rangka persetujuan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha, DPMPTSP provinsi dan kabupaten/kota dilarang menambahkan persyaratan tambahan di luar NSPK masingmasing sektor dan pertimbangan teknis.


 

Soal kesalahan dalam input data yang biasanya tak bisa diubah kecuali NIB-nya dihapus atau dirobek, juga telah diakomodir dalam sistem baru ini. Proses perubahannya bisa dilakukan langsung oleh pelaku usaha melalui sistem OSS. “Mengingat sifat dari OSS ini adalah self assessment, maka pelaku usaha sendirilah yang melakukan perubahan datanya di sistem OSS bila dirasa tak sesuai,” jelasnya.

 

Intinya, katanya, RP BKPM ini disusun dalam rangka pengisian kekosongan hukum berupa pedoman pelaksanaan PP OSS pasca dialihkannya fungsi lembaga OSS dari Kementerian Perekonomian ke BKPM. Bila sebelumnya mengenai semua pengaturan baik fasilitas, notifikasi, NSPK yang diterbitkan Kementerian/Lembaga hanya merujuk pada PP OSS maka RP BKPM ini adalah pedoman pelaksanaan yang menjabarkan aturan secara lebih terperinci.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua