Jumat, 02 August 2019

Andra Agussalam, Lolos e-KTP Hingga Terjaring Suap Bagasi

Andara diduga menerima uang suap sebesar Sing$96.700 proyek pengadaan bagasi di sejumlah bandara yang dikerjakan PT Angkasa Pura Propertindo (APP). Ia pernah disebut menerima uang Rp1 miliar dalam kasus korupsi e-KTP.
Aji Prasetyo
Penyidik KPK bersama Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat menunjukan barang bukti uang senilai Sing$96.700 terkait suap pengadaan Baggage Handling System di PT Angkasa Pura Propertindo (APP) Tahun 2019 di Gedung KPK, Kamis (1/8) malam. Foto: RES

Sepandai-pandainya Tupai melompat akhirnya jatuh juga, begitu kira-kira peribahasa yang cocok untuk Direktur Keuangan PT Angkasa Pura (AP) II, Andra Y Agussalam. Ia baru saja ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka karena diduga menerima uang suap sebesar Sing$96.700.

 

Pemberian suap terkait proyek pengadaan Baggage Handling System (BHS) atau penanganan bagasi di sejumlah Bandar Udara yang dikerjakan PT Angkasa Pura Propertindo (APP), anak perusahaan Angkasa Pura (AP). Andra diduga menerima uang suap dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) yang juga merupakan perusahaan BUMN dari salah seorang staf bernama Taswin Nur.

 

"AYA (Andra Y. Agussalam) diduga menerima uang Sing$96.700 sebagai imbalan atas tindakannya mengawal agar proyek BHS dikerjakan PT INTI," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019) malam. Baca Juga: Kasus Setnov, Visi ‘Asset Recovery’ Belum Jadi Prioritas

 

Basaria menjelaskan bagaimana peran Andra sekaligus konstruksi perkara dugaan suap ini. Untuk pengadaan proyek BHS dengan nilai Rp86 miliar, PT APP awalnya berencana melakukan tender. Namun Andra justru mengarahkan agar PT APP melakukan penunjukan langsung kepada PT INTI.

 

Padahal, dalam pedoman perusahaan, penunjukan langsung hanya dapat dilakukan apabila terdapat justifikasi dari unit teknis bahwa barang/jasa hanya dapat disediakan oleh satu pabrikan, satu pemegang paten, atau perusahaan yang telah mendapat izin dari pemilik paten.

 

Andra juga mengarahkan adanya negosiasi antara PT APP dan PT INTI untuk meningkatkan pembayaran awal dari 15 persen menjadi 20 persen untuk modal awal PT INTI dlkarenakan ada kendala keuangan di PT INTI. Atas arahan itu, Marzuki Battung selaku Executive Manager Divisi Airport Maintanance PT AP II menyusun spesifikasi teknis yang mengarah pada penawaran PT INTI.

 

"Berdasarkan penilaian tim teknis PT APP, harga penawaran PT INTI terlalu mahal, sehingga kontrak pengadaan BHS belum bisa terealisasi. AYA juga mengarahkan WRA (Wisnu Raharjo, Direktur APP) agar mempercepat penandatanganan kontrak antara PT APP dan PT INTI agar DP segera cair, sehingga PT INTI bisa menggunakan sebagai modal awal," terang Basaria.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua