Jumat, 02 August 2019

Andra Agussalam, Lolos e-KTP Hingga Terjaring Suap Bagasi

Andara diduga menerima uang suap sebesar Sing$96.700 proyek pengadaan bagasi di sejumlah bandara yang dikerjakan PT Angkasa Pura Propertindo (APP). Ia pernah disebut menerima uang Rp1 miliar dalam kasus korupsi e-KTP.
Aji Prasetyo
Penyidik KPK bersama Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat menunjukan barang bukti uang senilai Sing$96.700 terkait suap pengadaan Baggage Handling System di PT Angkasa Pura Propertindo (APP) Tahun 2019 di Gedung KPK, Kamis (1/8) malam. Foto: RES

Sepandai-pandainya Tupai melompat akhirnya jatuh juga, begitu kira-kira peribahasa yang cocok untuk Direktur Keuangan PT Angkasa Pura (AP) II, Andra Y Agussalam. Ia baru saja ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka karena diduga menerima uang suap sebesar Sing$96.700.

 

Pemberian suap terkait proyek pengadaan Baggage Handling System (BHS) atau penanganan bagasi di sejumlah Bandar Udara yang dikerjakan PT Angkasa Pura Propertindo (APP), anak perusahaan Angkasa Pura (AP). Andra diduga menerima uang suap dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) yang juga merupakan perusahaan BUMN dari salah seorang staf bernama Taswin Nur.

 

"AYA (Andra Y. Agussalam) diduga menerima uang Sing$96.700 sebagai imbalan atas tindakannya mengawal agar proyek BHS dikerjakan PT INTI," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/8/2019) malam. Baca Juga: Kasus Setnov, Visi ‘Asset Recovery’ Belum Jadi Prioritas

 

Basaria menjelaskan bagaimana peran Andra sekaligus konstruksi perkara dugaan suap ini. Untuk pengadaan proyek BHS dengan nilai Rp86 miliar, PT APP awalnya berencana melakukan tender. Namun Andra justru mengarahkan agar PT APP melakukan penunjukan langsung kepada PT INTI.

 

Padahal, dalam pedoman perusahaan, penunjukan langsung hanya dapat dilakukan apabila terdapat justifikasi dari unit teknis bahwa barang/jasa hanya dapat disediakan oleh satu pabrikan, satu pemegang paten, atau perusahaan yang telah mendapat izin dari pemilik paten.

 

Andra juga mengarahkan adanya negosiasi antara PT APP dan PT INTI untuk meningkatkan pembayaran awal dari 15 persen menjadi 20 persen untuk modal awal PT INTI dlkarenakan ada kendala keuangan di PT INTI. Atas arahan itu, Marzuki Battung selaku Executive Manager Divisi Airport Maintanance PT AP II menyusun spesifikasi teknis yang mengarah pada penawaran PT INTI.

 

"Berdasarkan penilaian tim teknis PT APP, harga penawaran PT INTI terlalu mahal, sehingga kontrak pengadaan BHS belum bisa terealisasi. AYA juga mengarahkan WRA (Wisnu Raharjo, Direktur APP) agar mempercepat penandatanganan kontrak antara PT APP dan PT INTI agar DP segera cair, sehingga PT INTI bisa menggunakan sebagai modal awal," terang Basaria.

 

Atas perbuatannya itu Andra disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Sementara Taswin selaku pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

 

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan Andra ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan KPK Cabang K4, sementara Taswin di Rutan Pomdam Jaya Guntur.

 

Tersangkut kasus e-KTP

Poin yang cukup menarik yaitu Andra disebut dalam putusan kasasi dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto turut kecipratan aliran dana atau turut diperkaya dalam kasus korupsi e-KTP yang merugikan keuangan negara hingga Rp 2,3 triliun pada saat menjabat Direktur Administrasi dan Keuangan PT LEN Industri periode 2008–2015.

 

Dalam putusan MA tersebut, Andra bersama direksi PT LEN Industri lainnya ketika itu, yakni Direktur Pemasaran yang kemudian menjadi Direktur Utama PT LEN Industri Abraham Mose, Kepala Divisi Pengembangan Usaha Agus Iswanto, dan Direktur Teknologi dan Industri Darman Mappangara masing-masing menerima Rp1 miliar serta untuk kepentingan gathering dan SBU masing-masing Rp1 miliar.

 

Ia juga pernah dipanggil sebagai saksi untuk perkara e-KTP ini, salah satunya pada 22 April 2019 lalu. Andra dipanggil bersama Direktur PT LEN Industri Abraham Mose, pegawai BUMN atau Direktur Utama PT SEI Agus Iswanto, staf PT LEN Industri Andi Rahman, Direktur Administrasi, Direktur Teknologi dan Produksi PT LEN Industri Darman Mappangara, dan karyawan PT LEN Industri Musrid Indarto untuk tersangka Markus Nari.

 

Siapa Andra?

Mengutip laman resmi AP II bahwa Andra diangkat menjadi Direktur Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham AP II No: SK-08/MBU/01/2015 pada 15 Januari 2015 lalu. Ia lahir di Jakarta pada 24 Maret 1964 atau saat ini berusia 55 tahun.

 

Sebelum memulai karir, Andra mengenyam pendidikan Doctorandus in Accountary di Universitas Brawijaya, Malang (1982-1987) dan kemudian melanjutkan pendidikan Strata 2 di Southern New Hampshire University, Manchester, Amerika Serikat.

 

Kariernya baru dimulai pada saat menjabat sebagai Staff Officer Bank Rakyat Indonesia (BRI) New York, Amerika Serikat pada 1990. Setahun berselang jabatan Manager di PT Muji Asta Consultant berhasil diraih pada 1991. Dua tahun kemudian Andra diangkat menjadi Wakil Presiden PT Sigma Batara Securities. Sejak 1995, dia menjabat sebagai Komisaris PT Centris Multipersada Pratama Tbk (CMPP).

 

Karirnya terus menanjak hingga pada 2008 dengan menjabat sebagai Direktur Keuangan Badan Layanan Umum Transjakarta Busway selama enam tahun. Selanjutnya, dia diangkat sebagai Direktur Administrasi dan Keuangan PT Len Industri (Persero) hingga 2015. Selanjutnya, ia menjadi Direktur Keuangan AP II sebelum pada akhirnya malah antiklimaks mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

 

Sementara harta kekayaannya dilansir dari laman http://acch.kpk.go.id/ yang terakhir dilaporkan pada 31 Juli 2018, tercatat jumlah harta kekayan Andra dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) mencapai Rp28.664.804.499. Jumlah ini meningkat hampir Rp6 miliar dari harta yang ia laporkan pada 4 November tahun 2015 yakni Rp20.518.328.653 dan AS$171.090.

 

Kekayaan Andra berupa harta tidak bergerak serta harta bergerak. Untuk harta tidak bergerak, ia memiliki 4 tanah dan bangunan di Bogor, Jawa Barat dan Jakarta dengan total senilai Rp20.893.921.375. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2015, dimana ia hanya memiliki 3 tanah bangunan dengan total nilai Rp15.169.093.375.

 

Kemudian, untuk harta bergerak, Andra memiliki 4 kendaraan roda empat dengan total senilai Rp2.008.000.000. Dua diantaranya adalah mobil mewah yakni Mercedez Benz E 400 tahun 2014 dan Toyota Alphard tahun 2010. Sebelumnya pada tahun 2015, Andra tercatat memiliki 6 kendaraan roda empat dengan total nilai Rp2.635.000.000.

 

Ia juga memiliki harta bergerak lainnya yakni senilai Rp305.000.000. Ia juga memiliki surat berharga senilai Rp376.072.500. Selain itu, Andra juga memiliki kas atau setara kas dengan total senilai Rp5.156.577.570. Terakhir, ia tercatat memiliki hutang Rp74.766.946.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua