Senin, 05 August 2019

Aneka Ragam Kamus Hukum: Dari ‘Injilnya’ Hukum Hingga Kamus Multilingual

Ada banyak kamus dan  buku istilah hukum yang ditulis untuk kebutuhan akademis dan praktis di Indonesia. Apa saja?
Muhammad Yasin/Normand Edwin Elnizar
Ilustrasi. Foto: MYS

Bertarikh 8 Desember 1972. Empat paragraf kalimat itu ditulis oleh Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH. Bagi orang yang berkecimpung di dunia hukum, apalagi akademisi, nama ini sudah tidak asing lagi. Ia pernah menjadi Ketua Mahkamah Agung (1952-1966). Hasil karyanya terbilang banyak dan beragam bidang hukum. Setelah pensiun sebagai hakim agung, Wirjono menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan Bandung.

 

Paragraf pertama tulisan Prof. Wirjono menyinggung kenyataan bahwa di Indonesia masih banyak peraturan perundang-undangan yang berasal dari zaman kolonial Belanda dan masih berlaku hingga sekarang. Mungkin sudah ditambal di sana sini sesuai kebutuhan. Di paragraf kedua ia menyebut teks orisinil peraturan perundang-undangan itu adalah dalam bahasa Belanda, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia meskipun tak pernah ada terjemahan resmi. Jika ada keraguan terhadap terjemahan itu, maka aparat penegak hukum harus mengecek ke teks aslinya dalam bahasa Belanda.

 

Paragraf ketiga, ia memuji upaya penerjemahan istilah-istilah hukum Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Terakhir, paragraf keempat, Wirjono, mungkin saja ada orang yang keberatan atas terjemahan kata atau istilah tertentu. Keempat paragraph ini secara khusus ditulis Wirjono sebagai pendahuluan untuk buku Sekumpulan Istilah-Istilah Hukum dalam Bahasa Belanda yang ditulis Mr. Paulus Moeljadi Dwidjodarmo, seorang dosen sekaligus praktisi hukum. Edisi perdana buku Mr Paulus itu diterbitkan pada 1973.

 

Penulisan istilah dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia adalah salah satu ciri awal penulisan kamus hukum di Indonesia. Dalam konteks tulisan ini, sengaja dimasukkan buku istilah-istilah hukum sebagai kamus. Selain itu adalah lagi bentuk thesaurus hukum dan enksiklopedia hukum.

 

Para penyusun mendefinisikan istilah hukum yang lazim dipakai dalam bahasa Belanda ke dalam bahasa Indonesia. Warga Indonesia yang lahir sekitar 1930-an, dan mempergunakan bahasa Belanda dalam kehidupan sehari-hari, mungkin tidak ada hambatan menghadapi istilah hukum tertentu. Demikian pula yang mengenyam pendidikan hukum pada dekade 1940-an dan 1950-an. Tetapi mereka yang lahir dan besar setelahnya, pemahaman terhadap istilah-istilah hukum berbahasa Belanda makin berkurang. Dalam konteks inilah, karya Mr Paulus dan de schrijver (penulis) lain dapat dipahami.

 

Sekadar menyebut contoh adalah Pembahasan Hukum: Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia yang ditulis Imam Radjo Mulano alias Martias; dan buku Pengenalan tentang Hukum dan Istilah-Istilah Hukum (Kennismaking met recht en rechtstermen) karya dosen Fakultas Hukum USU Medan, Basrah Amershah. Pada tahun 1958, pernah diterbitkan Kamus Istilah Hukum Asing-Indonesia oleh Dinas Penerbitan Balai Pustaka Jakarta.

 

Tetapi pola pengenalan istilah Belanda-Indonesia ini tidak bersifat mutlak. Penelusuran hukumonline justru menemukan sebuah kamus hukum yang dimulai dari bahasa Indonesia, lalu dicari padanannya dalam bahasa Perancis dan Belanda. Yang dimaksud adalah karya Labberton van Hinloopen: Dictionaire de Termes de Droit Coutumier Indonesien (1934).

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua