Senin, 05 August 2019

Soal Polusi Udara di DKI, PP Pengendalian Pencemaran Udara Juga Perlu Direvisi

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga perlu melakukan inventarisasi emisi secara berkala sebagai dasar kajian ilmiah untuk mengetahui sumber pencemaran udara Jakarta.
M. Agus Yozami
Ilustrasi: BAS

Manajer Lingkungan dan Pembiayaan Mikro Dompet Dhuafa Indonesia Syamsul Adriansyah mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1999 mengenai Pengendalian Pencemaran Udara harus segera direvisi mengingat kondisi lingkungan yang sudah tidak relevan.

 

"Pemerintah masih mengasumsikan pencemaran itu pada kategori parameter PM 10, sedangkan secara dunia WHO mengacu pada PM2.5," kata Syamsul seperti dilansir Antara, Sabtu (3/8).

 

Menurut Syamsul, saat ini pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta sudah dapat dikatakan sebagai bencana karena sudah berdampak buruk dalam segala aspek mulai dari keterpaparan, kerentanan, dan bahaya yang menyebabkan kerugian material hingga jiwa.

 

Pencemaran udara di wilayah DKI Jakarta dapat dikategorikan dalam jenis Slow Onset Disaster atau dikenal dengan bencana yang berlangsung perlahan-lahan namun memberi dampak yang signifikan.

 

Diharapkan jika PP 41/1999 telah direvisi, pemerintah menjadi serius dalam menangani kasus pencemaran udara di DKI Jakarta seperti menangani masalah bencana yang timbul secara cepat atau Fast Onset Disaster.

 

Sementara, pakar hukum lingkungan Kristanto P. Halomoan mengatakan regulasi percepatan pembangunan infrastruktur bagi pejalan kaki yang dibentuk Gubernur DKI Jakarta dalam bentuk Instruksi Gubernur No.66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara harus menjadi solusi tepat bagi masyarakat, khususnya warga DKI Jakarta terkait pengontrolan kualitas udara.

 

"Pembangunan di Jakarta tidak akan pernah berhenti. Kita harus melihat pembangunan- pembangunan selanjutnya ditata agar tetap menunjang warganya," kata Kristanto seperti dikutip Antara di Jakarta, Jumat (2/8) lalu.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua