Senin, 05 Agustus 2019

Pemerintah Mendatang Diminta Tidak Lemahkan Penegakan Hukum Demi Investasi

Pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan antara kemudahan investasi dan penegakan hukum sehingga kedua hal tersebut dapat berjalan.
Mochamad Januar Rizki
Simposium Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia di Jakarta, Senin (5/8). Foto: MJR

Pasca terpilih sebagai Presiden 2019-2024, Joko Widodo berulang kali dalam berbagai kesempatan menyatakan kemudahan berinvestasi merupakan fokus utama pemerintah dalam lima tahun mendatang. Bahkan, Jokowi akan menindak tegas bagi pihak-pihak yang dianggap menghambat arus investasi tersebut.

 

Sayangnya, komitmen presiden tersebut dikhawatirkan memberi pengaruh buruk terhadap penegakan hukum di sektor usaha. Sebab, tidak terhindarkan kegiatan bisnis tanpa penegakan hukum memiliki dampak negatif seperti konflik sosial, kerusakan lingkungan hingga korupsi. Atas kondisi tersebut, pemerintah diharapkan mampu menyeimbangkan antara kemudahan investasi dan penegakan hukum sehingga kedua hal tersebut dapat berjalan.

 

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Laode Muhammad Syarif, dalam Simposium Menggagas Visi Kerakyatan dan Lingkungan Hidup Indonesia di Jakarta, Senin (5/8). Laode menjelaskan prinsip rule of law atau berbasis hukum harus ditegakkan. “Kemudahan investasi jangan dihadap-hadapkan dengan penegakkan hukum. Sebenarnya, yang diperlukan investor adalah kepastian hukum,” jelas Laode.

 

Menurutnya, penegakan hukum di sektor bisnis saat ini masih lemah sehingga pelanggaran-pelanggaran yang melibatkan korporasi sering terjadi. Misalnya, hilangnya pendapatan negara pada sektor migas akibat tidak patuhnya perusahaan menyetorkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

 

“Ada piutang negara dari migas puluhan triliun tidak diambil. Kami tanya SKK Migas alasannya mereka (perusahaan) melarikan diri, pailit. Saya enggak rela kalau investor yang datang seperti itu, yang kami butuhkan adalah investor mau patuh dengan tata kelola Indonesia,” jelasnya. 

 

Di sektor pertambangan, Laode menjelaskan sebagian besar perusahaan tambang belum patuh terhadap kewajiban reklamasi. Sehingga, terdapat lubang-lubang besar yang merusak lingkungan sisa pasca-tambang. Menurutnya, penegakkan hukum secara tegas harus dilakukan kepada perusahaan-perusahaan tambang tersebut.

 

“Harusnya ada uang jaminan reklamasi dari perusahaan tambang tapi implementasinya tidak ada. Kalau dia perusahaan asing disuruh pulang saja ke negaranya. Sedangkan, kalau itu investor Indonesia harus masuk penjara. Harus ada kepastian hukum sehingga tidak ada suap,” jelasnya. 

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua