Selasa, 06 August 2019

Pertambangan Rakyat Luput dari Pembahasan Revisi UU Minerba

 

(Baca: Pemerintah Mendatang Diminta Tidak Lemahkan Penegakan Hukum Demi Investasi)

 

Gatot mengatakan komunitas tambang rakyat yang beranggotakan 500 hingga 3.000 penambang hanya membutuhkan 10-50 hektar untuk kegiatan penambangan beberapa puluh tahun. Untuk itu, total lahan pertambangan rakyat seluruh Indonesia yang berjumlah lebih dari 3,6 juta hektar hanya sekitar 18.000 hektar.

 

Selanjutnya, Gatot menilai Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba, sebenarnya sudah mengakomodir keberadaan tambang rakyat, namun masih setengah hati. Hal ini terlihat dengan setelah 10 tahun sejak undang-undangnya disahkan, sejumlah peraturan turunannya belum diselesaikan. Hal ini berdampak pada sebagian besar penambang rakyat mengalami kesulitan bahkan tidak bisa mengurus izin untuk mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

 

Ia mengungkapkan kekecewaannya akibat sikap aparat yang dipandang begitu represif terhadap penambang rakyat. Menurut Gatot, kehadiran negara ternyata bukan untuk membina dan melindungi penambang rakyat. “Kehadiran pemerintah melalui aparat kepolisian justru upaya menghilangkan pertambangan rakyat dari bumi Indonesia. Mata pencaharian penambang rakyat dianggap pekerjaan haram,” ungkap Gatot.

 

Ia menyampaikan sejumlah persoalan hukum yang sering ditemukan oleh penambang rakyat, salah satunya dengan tidak adanya definisi tentang pertambangan rakyatdi dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba. Setiap kaliberbicara mengenai tambang rakyat, pihak ESDM merasa bahwa yang dianggap penambangrakyat adalah yang sudah memiliki Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Semua penambang rakyatyang belum memiliiki IPR dikategorikan illegal mining. “Dianggap penjahat yang harus ditertibkan secara represif,” keluhnya.

 

Jika melihat ketentuan Pasal 24 UU Minerba, wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR. Yang kemudian terjadi di lapangan, pemerintah bukan mengupayakan penetapan WPR, tetapi berusaha menghentikan kegiatan tambang rakyat. Banyak penambang rakyat yang ditangkap, dianggap melanggar Pasal 158 atau 161, UU No.4/2009 yang sebenarnya diperuntukkan bagi pengusaha tambang.

 

Kemudian Pasal 26 UU Minerba, ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Namun sering terjadi pemerintah daerah beralasan belum bisa menetapkan WPR karena belum membuat Perda, tetapi memaksa rakyat untuk memiliki IPR. Hal ini berdampak kepada kesulitan penambang rakyat untuk mengajukan IPR karena belum adanya WPR. Oleh karena itu, kegiatan pertambangan rakyat diperlakukan sebagai tambang ilegal.

 

Ketentuan lain yakni Pasal 23 UU Minerba, dalam menetapkan WPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, bupati/walikota berkewajiban melakukan pengumuman mengenai rencana WPR kepada masyarakat secara terbuka. Menurut Gatot, yang terjadi adalah di Kementerian ESDM baik pusat maupun Provinsi, penambang rakyat dan pengurus Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia (APRI) sulit mendapatkan data Peta WPR.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua