Selasa, 06 Agustus 2019

Perlu Penyelarasan Regulasi Hadapi Industri 4.0

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan, salah satunya insentif pajak bagi perusahaan yang memiliki program peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Mochamad Januar Rizki
Acara Transforming Indonesia Economy toward Industry 4.0 di Jakarta, Selasa (6/8). Foto: MJR

Pemanfaatan teknologi dalam dunia industri semakin berkembang saat ini. Dengan penggunaan teknologi pekerjaan yang semula dilakukan manusia mulai tergantikan dengan alat. Atas kondisi tersebut, penyelarasan regulasi perlu dipersiapkan agar pemerintah dapat menjawab persoalan dunia usaha dan ketersediaan lapangan kerja.

 

Hal ini disampaikan Ketua EuroCham (Kamar Dagang Eropa), Corine Tap dalam acara Transforming Indonesia Economy toward Industry 4.0 di Jakarta, Selasa (6/8). Dia mengatakan penyesuaian regulasi tersebut diperlukan agar Indonesia dapat bersaing sebagai negara tujuan investasi. Setidaknya, terdapat empat sektor usaha yang harus diperhatikan pemerintah yaitu manufaktur dan industri 4.0, otomotif, farmasi dan energi terbarukan.

 

Dia menjelaskan Eropa memiliki pengalaman dalam pengembangan teknologi pada empat sektor tersebut. Sehingga, dia berharap pengalaman tersebut dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyeleraskan berbagai kebijakannya. “Kami terus menyelaraskan diri dengan perkembangan sektor prioritas pemerintah yang mencakup manufaktur dan industri 4.0, otomotif, farmasi dan energi terbarukan. Penyelarasan ini akan meningkatkan kemitraan Eropa dengan pemerintah,” jelas Corine.

 

EuroCham juga melakukan kajian mengenai transformasi ekonomi Indonesia untuk menyasar industri 4.0. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu acuan bagi pemerintah dalam membentuk regulasi industri 4.0. EuroCham juga bersedia sebagai mitra pemerintah dalam menyusun kebijakan dan penanaman modal dari sektor swasta.

 

Dalam kesempatan sama, Charge d’Affaires Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam, Charles Michel-Geurtsm menambahkan salah satu rekomendasi yang perlu dilakukan yaitu mengesahkan perjanjian dagang antara Eropa-Indonesia. Dengan perjanjian dagang tersebut diharapkan dapat mempercepat arus perdagangan dan investasi kedua pihak. Selain itu, perjanjian dagang tersebut juga dapat meningkatkan sumber daya manusia dan inovasi.

 

“Kami percaya kemitraan antara Uni Eropa dan Indonesia akan menguntungkan kedua negara serta memastikan percepatan alih teknologi dan pengetahuan ke Indonesia,” jelas Geurts.

 

Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto menyatakan perlu ada penyesuaian regulasi untuk menuju industri 4.0. Hingga saat ini, dia menjelaskan pemerintah telah mengeluarkan beberapa aturan salah satunya insentif pajak bagi perusahaan yang memiliki program peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua