Rabu, 07 August 2019

Ragam Jenis Pelanggaran ASN Sepanjang Penyelenggaraan Pemilu 2019

Hak politik yang masih melekat kepada diri setiap ASN menjadikan ASN sebagai salah satu alat yang digunakan oleh politisi.
Moh. Dani Pratama Huzaini
Diskusi soal netralitas ASN dalam penyelenggaran Pemilu 2019. Foto: DAN

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan fungsi ASN adalah ujung tombak pelayan publik dan sebagai perekat serta pemersatu bangsa. Oleh karena itu, ASN dituntut bersikap netral dalam menjalankan pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Netralitas merupakan bagian dari disiplin, kode etik dan kode perilaku bagi ASN yang harus dipatuhi. Pelanggaran terhadap netralitaas berarti pelanggaran terhadap disiplin, kode etik dan kode perilaku tersebut.

 

Dalam konteks penyelenggaraan Pemilu 2019, terdapat sejumlah kasus terkait netralitas ASN. Hasil Pemantauan sejumlah lembaga pemantau di empat kota yakni Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya, selama dua hari menjelang pemungutan suara, Maret hingga Mei 2019 ditemukan sedikitnya 89 kasus pelanggaran.

 

“Dari keseluruhan jumlah tersebut, 66 di antaranya banyak ditemukan di media sosial,” ujar Manajer Program Pattiro, Bedjo Untung, dalam sebuah diskusi di Kantor Bawaslu, Selasa (6/8).

 

Menurut Bedjo, jenis pelanggaran di media sosial yang biasanya dilakukan oleh ASN adalah dengan mengunggah gambar atau foto peserta Pemilu dan menanggapinya dalam bentuk komentar dan tanda like. Selain melaui media sosial, Bedjo menyebutkan terdapat sejumlah bentuk pelanggaran lain seperti ketika ASN menghadiri deklarasi dukungan terhadap peserta Pemilu, di mana Pattiro mencatat dalam pemantauannya terdapat 8 kasus terkait hal ini.

 

Selain itu, di jumlah yang sama juga terdapat pelanggaran netralitas ASN dalam bentuk ikut terlibat dalam kampanye dan mengadakan kegiatan yang menunjukan keperpihakan terhadap pasangan calon tertentu.

 

Kemudian terdapat 4 kasus di mana ASN melakukan mobilisasi terhadap orang lain untuk mendukung peserta Pemilu. Ada pula bentuk pelanggaran netralitas, di mana ASN hadir sebagai narasumber dalam acara yang diselenggarakan oleh peserta Pemilu. Terakhir, terdapat 1 kasus dimana ASN terlibat dalam memasang alat peraga kampanye.

 

“Temuan ini menunjukan di mana netralitas masih menjadi tantangan tersendiri,” ujar Bedjo.

 

Di tempat yang sama, Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nuraida Mokhsen menguraikan sejumlah bentuk lain dari pelanggaran terhadap netralitas ASN yang selama ini menjadi catatan KASN. Nuraida menyinggung praktik politisasi birokrasi yang selama ini kerap ditemukan oleh KASN. Hal ini yang menurut Nuraida menjadi bentuk pelanggaran netralitas yang paling sering terjadi, namun secara kasat mata tidak terlihat.

 

“Mereka memulai dari prioritas penggangaran program. (Pelanggaran) Yang jauh lebih besar adalah netralitas dalam membuat keputusan. Membuat kebijakan anggaran beawiswa, bansos, dalan lain-lain,” ujar Nuraida.

 

Nuraida mengevaluasi keberadaan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang notabene merupakan Kepala Daerah yang juga terpilih melalui proses politik atau Pemilu. Menurut Nuraida, Pemilu langsung yang seharusnya meningkatkan kualitas demokrasi dan pertisipasi masyarakat, namun secara bersamaan mendorong mobilisasi dukungan dari pegawai ASN.

 

“PPK itu karena kepala daerah maka dia bisa memobilisasi ASN. Terjadi jual beli jabatan, jadi menggunakan kewenangan mengangkat, memindahkan, dan mempromosikan ini yang membuat ASN di daerah di mobilisir,” ujar Nuraida.

 

Dengan kata lain, terdapat hubungan timbal balik antara kepala daerah dan ASN yang mendorong terjadinya pelanggaran asas netralitas. Hal ini menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip merit dan berkembangnya spoil system dalam manajemen ASN.

 

(Baca Juga: Ini Isi SE Menteri PANRB Terkait Netralitas PNS dalam Pilkada Serentak)

 

Berdasarkan data KASN pada Pemilu Kepala Daerah serentak tahun 2018, dari 171 daerah yang melaksanakan Pilkada serentak, terdapat 507 laporan atau pengaduan menyangkut pelanggaran netralitas ASN. Sementara di Pemilu serentak 2019, terdapat 299 laporan pelanggaran netralitas ASN. Angka ini per bulan Juli 2019.

 

Sejumlah bentuk atau jenis pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2018, seperti mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan kepada salah satu peserta Pilkada terdapat 270 kasus. Kemudian kampanye dan sosialisasi lewat media sosial sebanyak 218 kasus. ASN juga terlibat dalam kegiatan kampanye sebanyak 150 kasus, menghadiri deklarasi pasangan calon sebanyak 83 kasus, dan menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS sebanyak 82 kasus.

 

Nuraida menyebutkan sejumlah alasan yang sering ditemukan oleh KASN ketika terjadinya pelanggaran netralitas KASN. Penyebab yang paling banyak adalah adanya motif untuk mendapatkan atau mempertahankan jabatan, materi, atau bahkan proyek. Terdapat 43,4 persen dari total yang ditemukan oleh KASN. Penyebab lain yang juga tidak kalah tingginya adalah kurangnya pemahaman aturan atau regulasi tentang netralitas ASN. Jumlahnya sekitar 12,1 persen.

 

Sebab lainnya dari pelanggaran Netralitas ini adalah adanya intervensi atau tekanan dari pimpinan atau atasan yang jumlahnya sekitar 7,7 persen. Kemudian adanya hubungan kekeluargaan dengan calon, pemberian sanksi yang rendah, ketidaknetralan ASN yang dianggap sebagai hall umrah, serta ada pula Hasrat untuk terjun ke politik. Hal lain yang juga terungkap adalah dilema ASN yang memiliki hak pilih.

 

Terkait penyebab terakhir, Ketua Bawaslu Abhan Misbah, mengakui berdasarkan pantauan Bawaslu, posisi ASN merupakan posisi yang serba dilematis. Hak politik yang masih melekat kepada diri setiap ASN menjadikan ASN sebagai salah satu alat yang digunakan oleh politisi. Di daerah misalnya, kepala daerah yang akan kembali mencalonkan diri potensial menggunakan posisi ASN untuk memobilisasi suara. 

 

“ASN itu posisi yang agak susah. Dia masih punya hak politik. Apa lagi dia daerah yang ada Pilkada. Dia diam aja bisa diartikan salah apalagi bergerak,” ungkap Abhan menggambarkan situasi ASN menghadapi Pilkada.  

 

Abhan menyinggung sanksi pidana yang mengintip setiap ASN yang melakukan pelanggaran. Ia mengakui Bawaslu tidak sendirian dalam menangani perkara pidana terkait ASN karena ada Gakkumdu yang menangani perkara pidana. Menurut Abhan, situasi ini akan sangat menyulitkan aparat Bawaslu di daerah. Terutama daerah-daerah yang mana pejabat petahan pencalonkan diri kembali.

 

“Yang namanya petahana kapitalnya lebih besar. Birokrasi dia bisa dikenal,” ujar Abhan.

 

Di sisi yang lain, sanksi administrasi yang dijatuhkan ke ASN dipandang tidak efektif. Hal ini kembali berkaitan dengan keberadaan PPK yang merupakan kepala daerah. “Ini gak efektif karena PPK nya pejabat politik. Seorang Camat yang melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan. Terbukti pidananya begitu Bupatinya terpilih, dia malah dipromosikan menjadi kepala dinas,” ungkap Abhan.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua