Rabu, 07 August 2019

Constitutional Question dan Peraturan Daerah yang Bermasalah Oleh: Timothée K. Malye & Mochamad Adib*)

Wewenang seorang hakim untuk mengajukan constitutional question dapat diadopsi di Indonesia.
RED
Timothée Kencono Malye dan Mochamad Adib Zain. Foto: Istimewa

Dalam konteks Indonesia sebagai negara kesatuan, sebuah undang-undang dirumuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden. Khususnya peraturan yang bersifat membatasi hak asasi manusia, seperti peraturan pidana, harus dirumuskan pada tingkat undang-undang, yang merupakan produk dari Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden.

 

Sekadar informasi, contoh pembatasan hak asasi manusia dalam hukum pidana adalah, antara lain, hukuman penjara. Rasio di balik gagasan ini adalah karena dalam negara kesatuan yang demokratis, para pelaksana kedaulatan rakyat adalah mereka yang dipilih melalui pemilihan langsung dalam hal ini adalah perwakilan rakyat di DPR bersama presiden. Dengan demikian, legitimasi mereka dalam merumuskan peraturan dengan sifat membatasi hak asasi manusia bisa dikatakan lebih valid. Gagasan peraturan pidana yang harus ditetapkan pada tingkat undang-undang ini adalah selaras dengan pendapat Profesor Andi Hamzah.

 

Konstruksi hukum yang disebutkan di atas menjadi ambigu sejak diterbitkannya UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Dalam UU tersebut, dengan dalih otonomi daerah, pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengeluarkan peraturan yang dianggap relevan dengan konteks lokal mereka. Peraturan juga dapat berisi materi pemidanaan. Ini berarti bahwa para hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan peraturan pemerintah daerah, yang meliputi hukum pidana, melalui mekanisme persidangan, dengan bentuk akhir berupa vonis hakim.

 

Terkait ini, perlu diingat bahwa hasil studi Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah menyebutkan bahwa 50,5% dari 1.082 peraturan daerah yang dikaji bermasalah, mencakup masalah yang terkait dengan kecenderungan diskriminasi. Dari data tersebut kita dapat simpulkan bahwa ada potensi inkonstitusionalitas dalam peraturan daerah.

 

Masalahnya adalah, meskipun misalnya seorang hakim berpikir bahwa sebuah peraturan daerah mempunyai tendensi inkonstitusionalitas, ia masih memiliki kewajiban untuk mengimplementasikannya melalui putusan. Sebagai gambaran, dalam situasi di mana hakim memimpin sidang tindak pidana ringan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang No. 8 tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran.

 

Peraturan tersebut menetapkan bahwa siapa pun di Kota Tangerang yang melakukan tindakan pelacuran akan diancam kurungan maksimal tiga bulan. Juga dalam peraturan itu, kata "pelacuran" didefinisikan sebagai tindakan seksual di luar pernikahan yang dilakukan oleh pria atau wanita dengan tujuan mendapatkan pembayaran.

 

Terkait dengan hal ini, perlu diketahui bahwa pengaturan tersebut tidak sejalan dengan semangat pasal-pasal serupa dalam Wetboek van Strafrecht (KUHP Indonesia). KUHP, yang berlaku secara nasional, hanya mengancam pidana seorang perantara dari tindakan pelacuran. Para perantara, yang biasa disebut sebagai mucikari, dapat dipenjara karena perilakunya menyerupai tindakan perdagangan manusia.

 

Kembali ke peraturan Kota Tangerang yang disebutkan di atas, kita dapat simpulkan bahwa peraturan tersebut tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga asas “lex superiori derogat legi inferiori” (“peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah”) dapat digunakan dalam kasus ini.

 

Di level yang lebih fundamental, Penulis berpendapat bahwa kriminalisasi terhadap pekerja seks melanggar hak asasi manusia. Pada prinsipnya, hukum pidana hanya dapat dirumuskan dan diterapkan jika terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat John Stuart Mill bahwa satu-satunya alasan kekuasaan (negara) dapat dipakai untuk membatasi hak seorang warga masyarakat adalah untuk melindungi hak warga masyarakat lainnnya.

 

Terkait hal di atas, Penulis berpendapat bahwa meskipun ada beberapa norma masyarakat yang dirasa perlu diakomodasi dengan menggunakan kekuatan pemerintah daerah, hal itu dapat dilakukan, misalnya, dengan hanya memindahkan area operasi pekerja seks komersial. Selain itu, operasi yustisi dapat dilakukan untuk memulangkan pekerja seks komersial yang bukan warga Tangerang. Bahkan jika pemerintah daerah benar-benar serius, kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk melakukan pelatihan keterampilan dapat dilakukan, sehingga pekerja seks komersial dapat beralih profesi.

 

Jika pekerja seks dipandang sebagai "individu tidak bermoral", itu berarti Kementerian Sosial memiliki tugas untuk membimbing mereka menjadi "individu bermoral", walaupun mengenai definisi “moral” ini juga bisa diperdebatkan dan menjadi satu tesis tersendiri. Sementara untuk Kementerian Kesehatan, mereka malah boleh jadi memiliki alasan yang lebih konkret untuk terlibat dalam kasus pekerja seks komersial, misalnya, dalam rangka mencegah penyebaran penyakit menular seksual.

 

Solusi yang disebutkan di atas bukanlah merupakan hal yang baru atau unik, karena poin dari tulisan ini adalah untuk menunjukkan bahwa ada beberapa opsi dalam menegakkan nilai-nilai kedaerahan yang dianut tanpa sedikit-sedikit melakukan kriminalisasi dengan peraturan perundangan. Hukum pidana bukanlah hal-hal yang dapat dibuat sesuai dengan selera, preferensi, atau nilai yang dipegang oleh penguasa. Sanksi kurungan adalah pembatasan hak asasi manusia yang sifatnya ultimum remedium, berarti hanya dapat digunakan sebagai solusi terakhir untuk menyelesaikan gangguan pada harmoni dalam masyarakat.

 

Selain itu, karena pembatasan hak asasi manusia dalam bentuk kurungan hanya dapat diberikan oleh hakim, muncul masalah. Hakim harus menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar putusannya, dan dalam hal ini mereka juga harus menggunakan peraturan pemerintah daerah, yang boleh jadi dipertanyakan kualitas dan konstitusionalitasnya. Ini seperti kasus seorang prajurit yang diperintahkan berperang menggunakan senjata dengan cacat pabrik.

 

Untuk menyelesaikan masalah yang telah dijabarkan di atas, Penulis berpendapat bahwa wewenang seorang hakim untuk mengajukan constitutional question dapat diadopsi di Indonesia. Constitutional question dapat didefinisikan sebagai setiap kasus legal konkret yang harus diselesaikan dengan terlebih dahulu dibenturkan dengan konstitusi negara dalam penyelesaiannya. Misalnya, sebuah kasus di Jepang antara Pemerintah Pusat Jepang v. Prefektur Okinawa, yang di negara kita dapat dianalogikan menjadi Pemerintah Pusat RI v. Pemerintah Daerah.

 

Sekadar informasi, Konstitusi Jepang menjamin otonomi pemerintah daerah. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bukanlah merupakan hubungan atasan-bawahan, namun lebih kepada hubungan kemitraan yang setara. Jika ada perselisihan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kedudukan hukum mereka setara di mata hukum.

 

Dalam hal ini, Pemerintah Pusat Jepang menggugat Prefektur Okinawa karena mereka mencabut izin reklamasi tanah untuk relokasi Pangkalan Militer Marinir AS dari daerah satu ke daerah lainnya di dalam yurisdiksi Prefektur Okinawa. Urgensi relokasi, menurut Pemerintah Pusat Jepang, adalah demi keamanan dan hubungan luar negeri. Sementara Prefektur menolaknya atas dasar kondisi kedaerahan dan persepsi masyarakat setempat, yang tentu saja lebih dipahami oleh pemerintah daerah.

 

Hal yang hendak Penulis soroti dalam contoh kasus di atas adalah ketika Prefektur Okinawa mempertanyakan konstitusionalitas dari “paksaan” yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah untuk membatalkan pencabutan izin reklamasi. Prefektur mempertanyakan tindakan tersebut karena dianggap bertentangan dengan Konstitusi Jepang, yang menganut kesetaraan posisi antara pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan demikian, “paksaan” tersebut boleh jadi tidak konstitusional. Pertanyaan yang diajukan oleh Prefektur Okinawa adalah tindakan yang biasa disebut dengan constitutional question.

 

Para pihak maupun hakim dalam sebuah persidangan di Indonesia tidak memiliki hak istimewa untuk mengajukan constitutional question dalam sebuah kasus konkret. Padahal dalam kasus-kasus di mana dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah daerah yang mungkin mengandung ketentuan pidana yang tidak konstitusional, mekanisme ini sebetulnya dapat menjadi sarana guna menghapus keraguan tentang peraturan perundangan setempat yang digunakan untuk menentukan nasib entitas manusia yang didudukkan sebagai terdakwa.

 

*)Timothée Kencono Malye dan Mochamad Adib Zain adalah Calon Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua