Rabu, 07 Agustus 2019

Constitutional Question dan Peraturan Daerah yang Bermasalah Oleh: Timothée K. Malye & Mochamad Adib*)

 

Kembali ke peraturan Kota Tangerang yang disebutkan di atas, kita dapat simpulkan bahwa peraturan tersebut tidak sejalan dengan peraturan yang lebih tinggi, sehingga asas “lex superiori derogat legi inferiori” (“peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah”) dapat digunakan dalam kasus ini.

 

Di level yang lebih fundamental, Penulis berpendapat bahwa kriminalisasi terhadap pekerja seks melanggar hak asasi manusia. Pada prinsipnya, hukum pidana hanya dapat dirumuskan dan diterapkan jika terjadi pelanggaran terhadap hak seseorang oleh orang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat John Stuart Mill bahwa satu-satunya alasan kekuasaan (negara) dapat dipakai untuk membatasi hak seorang warga masyarakat adalah untuk melindungi hak warga masyarakat lainnnya.

 

Terkait hal di atas, Penulis berpendapat bahwa meskipun ada beberapa norma masyarakat yang dirasa perlu diakomodasi dengan menggunakan kekuatan pemerintah daerah, hal itu dapat dilakukan, misalnya, dengan hanya memindahkan area operasi pekerja seks komersial. Selain itu, operasi yustisi dapat dilakukan untuk memulangkan pekerja seks komersial yang bukan warga Tangerang. Bahkan jika pemerintah daerah benar-benar serius, kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial untuk melakukan pelatihan keterampilan dapat dilakukan, sehingga pekerja seks komersial dapat beralih profesi.

 

Jika pekerja seks dipandang sebagai "individu tidak bermoral", itu berarti Kementerian Sosial memiliki tugas untuk membimbing mereka menjadi "individu bermoral", walaupun mengenai definisi “moral” ini juga bisa diperdebatkan dan menjadi satu tesis tersendiri. Sementara untuk Kementerian Kesehatan, mereka malah boleh jadi memiliki alasan yang lebih konkret untuk terlibat dalam kasus pekerja seks komersial, misalnya, dalam rangka mencegah penyebaran penyakit menular seksual.

 

Solusi yang disebutkan di atas bukanlah merupakan hal yang baru atau unik, karena poin dari tulisan ini adalah untuk menunjukkan bahwa ada beberapa opsi dalam menegakkan nilai-nilai kedaerahan yang dianut tanpa sedikit-sedikit melakukan kriminalisasi dengan peraturan perundangan. Hukum pidana bukanlah hal-hal yang dapat dibuat sesuai dengan selera, preferensi, atau nilai yang dipegang oleh penguasa. Sanksi kurungan adalah pembatasan hak asasi manusia yang sifatnya ultimum remedium, berarti hanya dapat digunakan sebagai solusi terakhir untuk menyelesaikan gangguan pada harmoni dalam masyarakat.

 

Selain itu, karena pembatasan hak asasi manusia dalam bentuk kurungan hanya dapat diberikan oleh hakim, muncul masalah. Hakim harus menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar putusannya, dan dalam hal ini mereka juga harus menggunakan peraturan pemerintah daerah, yang boleh jadi dipertanyakan kualitas dan konstitusionalitasnya. Ini seperti kasus seorang prajurit yang diperintahkan berperang menggunakan senjata dengan cacat pabrik.

 

Untuk menyelesaikan masalah yang telah dijabarkan di atas, Penulis berpendapat bahwa wewenang seorang hakim untuk mengajukan constitutional question dapat diadopsi di Indonesia. Constitutional question dapat didefinisikan sebagai setiap kasus legal konkret yang harus diselesaikan dengan terlebih dahulu dibenturkan dengan konstitusi negara dalam penyelesaiannya. Misalnya, sebuah kasus di Jepang antara Pemerintah Pusat Jepang v. Prefektur Okinawa, yang di negara kita dapat dianalogikan menjadi Pemerintah Pusat RI v. Pemerintah Daerah.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua