Rabu, 07 August 2019

Constitutional Question dan Peraturan Daerah yang Bermasalah Oleh: Timothée K. Malye & Mochamad Adib*)

 

Sekadar informasi, Konstitusi Jepang menjamin otonomi pemerintah daerah. Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bukanlah merupakan hubungan atasan-bawahan, namun lebih kepada hubungan kemitraan yang setara. Jika ada perselisihan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kedudukan hukum mereka setara di mata hukum.

 

Dalam hal ini, Pemerintah Pusat Jepang menggugat Prefektur Okinawa karena mereka mencabut izin reklamasi tanah untuk relokasi Pangkalan Militer Marinir AS dari daerah satu ke daerah lainnya di dalam yurisdiksi Prefektur Okinawa. Urgensi relokasi, menurut Pemerintah Pusat Jepang, adalah demi keamanan dan hubungan luar negeri. Sementara Prefektur menolaknya atas dasar kondisi kedaerahan dan persepsi masyarakat setempat, yang tentu saja lebih dipahami oleh pemerintah daerah.

 

Hal yang hendak Penulis soroti dalam contoh kasus di atas adalah ketika Prefektur Okinawa mempertanyakan konstitusionalitas dari “paksaan” yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah untuk membatalkan pencabutan izin reklamasi. Prefektur mempertanyakan tindakan tersebut karena dianggap bertentangan dengan Konstitusi Jepang, yang menganut kesetaraan posisi antara pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan demikian, “paksaan” tersebut boleh jadi tidak konstitusional. Pertanyaan yang diajukan oleh Prefektur Okinawa adalah tindakan yang biasa disebut dengan constitutional question.

 

Para pihak maupun hakim dalam sebuah persidangan di Indonesia tidak memiliki hak istimewa untuk mengajukan constitutional question dalam sebuah kasus konkret. Padahal dalam kasus-kasus di mana dasar hukumnya adalah peraturan pemerintah daerah yang mungkin mengandung ketentuan pidana yang tidak konstitusional, mekanisme ini sebetulnya dapat menjadi sarana guna menghapus keraguan tentang peraturan perundangan setempat yang digunakan untuk menentukan nasib entitas manusia yang didudukkan sebagai terdakwa.

 

*)Timothée Kencono Malye dan Mochamad Adib Zain adalah Calon Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

 








Catatan Redaksi:



Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline


Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua