Rabu, 07 August 2019

Hakim Tipikor Anggap Menag Lukman Terbukti Terima Uang

Lukman terbukti menerima Rp70 juta terkait pengangkatan Haris sebagai Kakanwil Kemenag Jawa Timur.
Aji Prasetyo
Mantan Kakanwil Kemenag Jawa Timur Haris Hasanudin saat diperiksa penyidik KPK. Foto: RES

Kepala Kantor Kementerian Agama Gresik Muafaq Wirahadi dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur Haris Hasanudin divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta karena memberi suap kepada Ketua Fraksi sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy atau Romy masing-masing sebesar Rp91,4 juta dan Rp255 juta. 

 

Pemberian uang tersebut terkait dengan jual beli jabatan mereka yaitu Muafaq sebagai Kepala Kantor Kemenag Gresik dan Haris Kakanwil Kemenag Jawa Timur. Keduanya terbukti melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a UU Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Juncto Pasal 64 KUHP. 

 

Atas perbuatannya itu, Muafaq diganjar dengan hukuman pidana selama 1 tahun 6 bulan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan. Sementara Haris dihukum sedikit lebih berat yaitu pidana selama 2 tahun denda Rp150 juta subsider 3 bulan kurungan. 

 

Perbedaan hukuman kepada keduanya dipengaruhi pertimbangan majelis mengenai status Justice Collaborator (JC). Permohonan Muafaq sebagai JC dikabulkan majelis dan masuk dalam pertimbangan yang meringankan. Sementara Haris sebaliknya, permohonan JC yang diajukannya ditolak majelis.

 

"Permohonan sebagai JC tidak cukup beralasan," ujar Ketua Majelis Hakim Hastopo saat membacakan putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (7/8/2019). Baca Juga: Kakanwil Kemenag Jatim Didakwa Menyuap Romahurmuziy dan Menteri Agama

 

Atas putusan ini, Muafaq menerimanya. "Setelah berunding dengan tim penasihat hukum, kami menerima putusan," kata Haris yang juga menerima putusan tersebut. Sementara penuntut umum memilih untuk pikir-pikir.  

 

Uang ke Menag

Selain uang ke Romy, majelis hakim dalam putusan Haris juga menyatakan pemberian uang kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebesar Rp70 juta. Pemberian kepada Lukman ini memang sebelumnya disampaikan penuntut umum dalam surat tuntutan.

 

"Pada tanggal 1 Maret 2019 di Hotel Mercure Surabaya, terdakwa (Haris) melakukan pertemuan dengan saksi Lukman Hakim Saifuddin. Dalam kesempatan tersebut, terdakwa memberikan uang kepada saksi Lukman Hakim Saifuddin sejumlah Rp50 juta," kata majelis. 

 

Setelah itu, pada tanggal 4 Maret 2019 Haris diangkat sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/04118 dan dilantik pada tanggal 5 Maret 2019.

 

Padahal, pencalonan Haris sebagai Kakanwil sempat dipermasalahkan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Alasannya Haris sedang menjalani hukuman berupa penundaan kenaikan pangkat selama 5 tahun dan ia baru menjalaninya selama 3 tahun. 

 

Tetapi Menag, menurut majelis, tetap pada keputusannya, apapun resiko yang dihadapi nanti. "Terdakwa (Haris) berasumsi saksi Lukman Hakim Saifuddin pasang badan," ujar majelis dalam persidangan. 

 

Pemberian selanjutnya terjadi pada 9 Maret 2019 bertempat di Tebu Ireng Jombang. Haris memberikan uang senilai Rp20 juta kepada Lukman melalui ajudannya Herry Purwanto sebagai honor tambahan. Dalam persidangan, Herry yang pernah dihadirkan sebagai saksi mengakui hal itu. Namun ia mengaku tidak langsung melaporkannya kepada Lukman. 

 

Dan ketika dilaporkan beberapa waktu kemudian, Lukman, menurut pengakuan Herry menolaknya. Tetapi penuntut umum mempunyai pertimbangan lain, sehingga memasukkan hal tersebut ke dalam surat tuntutan dan diamini oleh majelis hakim. 

 

"Menimbang bahwa pertimbangan hukum diatas, majelis hakim berpendapat bahwa pemberian uang Haris Hasanudin kepada saksi Romahurmuziy dan saksi Lukman Hakim Saifuddin yang mana pemberian uang tersebut terkait terpilih dan diangkatnya terdakwa sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur sebagaimana diuraikan diatas, maka majelis hakim menyatakan unsur memberi suatu dalam perkara a quo terpenuhi dan ada dalam perbuatan terdakwa," simpul majelis.  

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua