Kamis, 08 Agustus 2019

10 Keluhan Konsumen Terkait Transportasi Online

Perlu dilakukan pengaturan terkait hubungan tenaga kerja dan sanksi bagi aplikator.
Fitri Novia Heriani
Para pembicara dalam diskusi transportasi online. Foto: FNH

Kehadiran transportasi berbasis daring atau biasa disebut dengan transportasi online pada dasarnya memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kendati memudahkan masyarakat, keberadaan transportasi ini tetap menyisakan persoalan, khususnya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.

 

Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Agus Sujatno mengatakan terdapat sepuluh jenis keluhan dari konsumen terkait transportasi online yang masuk ke YLKI. Keluhan tertinggi terkait pembatalan order sepihak sebanyak 22,3 persen. Posisi kedua yang menjadi keluhan bagi konsumen adalah order lama atau sulit mendapatkan driver (21,2%).

 

Kemudian diikuti oleh aplikasi eror (13,2%), kendaraan tidak sesuai aplikasi (12%), driver lama atau tidak datang (6,3%), kondisi kendaraan tidak standar (6,1%), memulai perjalanan sebelum bertemu konsumen (4,9%), melanggar lalu lintas (4,7%), tidak mau ditegur (2,8%), dan driver merokok (0,8%).

 

“Satu hal yang menjadi concern adalah masalah driver dan konsumen. Ada survey yang kami lakukan tentang pelanggaran hak konsumen. Pada dasarnya masing-masing aplikator terdapat masalah hampir sama jumlahnya,” kata Agus dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (7/8).

 

Selain itu, untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum kepada konsumen transportasi online, maka Agus menilai perlunya sistem rekruitmen driver yang kapabel. Disamping itu, aplikator juga harus dilibatkan dalam tanggung jawab terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan driver seperti kejahatan, pelanggaran hak konsumen dan lain sebagainya.

 

“Artinya sanksi tidak hanya kepada driver, tapi juga aplikatornya. Dan aplikator yang drivernya banyak melakukan pelanggaran perlu dikenai sanksi,” jelas Agus.

 

(Baca: Kebijakan Ganjil-Genap Diperluas, Tak Berlaku Bagi Disabiltas dan Sepeda Motor)

 

Sementara itu Direktur Angkutan Jalan dan Multimoda Kementerian Perhubungan, Ahmad Yani, menjelaskan bahwa terdapat dilema saat pemerintah diharuskan menerbitkan aturan untuk transportasi online, terutama ojek online. Hal itu dikarenakan kendaraan bermotor roda dua tidak masuk dalam kategori transportasi umum yang diatur dalam UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan.

 

Namun, mengingat pentingnya regulasi untuk mengatur jenis transportasi baru tersebut, maka Kemenhub menggunakan diskresi dalam menerbitkan regulasi transportasi online, termasuk sepeda motor roda dua. Meskipun aturan itu masih sumir.

 

“Di satu sisi dituntut menyiapkan regulasi, ada namanya diskresi, hal yang tidak diatur dalam UU bisa diatur lewat diskresi, meskipun masih sumir. Yang kita atur keselamatan, minta diatur tarif antara aplikasi, mitra dan juga KPPU menengahi bagaimana apakah ini boleh atau tidak, ada pihak kebijakan publik, ada dari asuransi BPJS dan sebagainya, yang tujuannya untuk melindungi semuanya,” kata Ahmad Yani.

 

Di samping itu, Ahmad Yani menegaskan bahwa regulasi tak bisa menyenangkan semua pihak. Di satu sisi ada pihak yang bisa dipayungi secara hukum, namun di sisi lain ada pembatasan.

 

Sementara terkait tarif untuk ojek online, Ahmad Yani mengaku pihaknya masih menerapkan penyesuaian tarif sesuai Kepmenhub No. 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi, secara bertahap. Untuk tahap pertama, penyesuaian tarif sudah dilakukan di Zona I. Targetnya, di bulan September nanti penyesuaian tarif sudah mencapai 80 persen.

 

“Pelaksanaan tidak bisa kita langsung lakukan seluruh Indonesia, harus lihat survei hasilnya seperti apa. Sekarang penerapannya sudab 40 persen, dan bulan depan semoga bisa 80 persen,” jelasnya.

 

Ahmad Yani menambahkan jika pihaknya sudah menerbitkan payung hukum yang cukup untuk mengakomodir transportasi online, terutama ojek online. Namun terkait kendala lain seperti hubungan tenaga kerja antara driver dan aplikator serta pengawasan aplikator, hal tersebut berada di luar kendali Kemenhub.

 

“Payung hukum yang ada di kita (Kemenhub) sudah cukup, kalau terkait tenaga kerja, aplikasi itukita tidak bisa menjangkau. Makanyan enggak bisa ngatur aplikasi, yang kita atur itu sisi transportasinya,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua