Kamis, 08 Agustus 2019

DJKI Susun Renstra Untuk Capai Visi The Best IP Office In The World

Hamalatul Qur'ani

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sebagai kantor KI berkelas dunia saat ini bisa dipastikan bukan merupakan jargon-jargon penyemangat saja. Komitmen itu diwujudkan dengan diadakannya Forum Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) DJKI Tahun 2020-2024, di Hotel JW Marriot Surabaya, Kamis (8/8).

 

Dalam rilis yang diterima hukumonline, Kamis (8/8), kegiatan ini merupakan ajang inventarisasi aspirasi dari para stakeholder Kekayaan Intelektual (KI) khususnya yang ada di kota Surabaya dan sekitarnya. Diharapkan Renstra DJKI yang disusun mampu berdampak pada peningkatan layanan publik khususnya pelindungan Kekayaan Intelektual.

 

Sekretaris DJKI yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Program dan Pelaporan Rani Nuradi menjelaskan,Aspirasi dari para stakeholder KI akan menjadi pertimbangan DJKI dalam penyusunan Renstra DJKI periode 2020-2024 yang dapat menerjemahkan secara tepat dan efektif dari visi besar DJKI mencapai The Best IP Office in The World.

 

“Ini wujud semangat DJKI untuk menjadi pelayan public di bidang Kekayaan Intelektual yang memiliki peran vital dalam Ekosistem Kreatif Nasional,” ujar Rani Nuradi.

 

Pemilihan Surabaya sebagai tempat diselenggarakannya kegiatan ini bukan tanpa alasan. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan permohonan KI terbesar di Indonesia. Pada tahun 2018, permohonan paten yang masuk sejumlah 237 permohonan, desain industri sejumlah 109 permohonan dan merek sejumlah 3.527 permohonan.

 

Universitas-universitas di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 termasuk yang paling aktif mengajukan permohonan KI. Sebagai contoh untuk bidang paten, Universitas Negeri Surabaya mengajukan 78 permohonan dan Universitas Brawijaya 58 permohonan.

 

“Diharapkan renstra yang tersusun nanti akan memberikan layanan publik di bidang KI dengan mengedepankan asas perlindungan dan penegakkan di bidang KI yang berkepastian dan berkeadilan bagi masyarakat,” tutur Susy Susilawati, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur.

 

Saat ini DJKI juga sedang mempersiapkan sistem permohonan merek, paten dan desain industri secara daring, sehingga akan lebih memangkas birokrasi dan mempermudah masyarakat dalam melindung KI yang dimiliki. Sistem permohonan ini diharapkan mampu mengulang kesuksesan sistem pencatatan Hak Cipta yang berhasil meningkatkan angka pencatatan ciptaan secara signifikan.

 

Sebagai informasi kegiatan FGD dihadiri oleh 40 peserta dari Sentra KI, Dinas Perindustri dan Perdagangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dewan Kreasi Nasional Daerah, PTSP Surabaya, Mall Pelayanan Publik, Dinas Koperasi dan UMKM serta perwakilan dari Kelompok Usaha.

 

Dalam penyusunan Renstra ini, DJKI juga menggandeng fasilitator akademi UI-CSGAR (Universitas Indonesia-Center for Study Governance and Administrative Reform sebagai konsultan mitra.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua