Kamis, 08 Agustus 2019

Konferensi HTN VI Usung Tema Perkuat Kabinet Presidensial

Presiden Jokowi menyambut baik inisiatif ini karena sejalan dengan keinginannya untuk mengefektifkan pemerintahannya, sekaligus membantu mendorong diskursus akademik bidang hukum ketatanegaraan mengenai sistem pemerintahan presidensial yang efektif.
Aida Mardatillah
Pengurus APHTN-HAN berfoto bersama Presiden Jokowi usai menyampaikan rencana perhelatan KNHTN V di Istana Negara, Rabu (7/8). Foto: Istimewa

Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) akan menggelar Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 pada 2-6 September 2019 mendatang. Hal ini terungkap saat pengurus APHTN-HAN menyampaikan rencana penyelenggaraan Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-6 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Rabu (7/8/2019).   

 

Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSPKAPSI) Universitas Jember Bayu Dwi Anggono mengatakan KNHTN ke-6 ini bakal diikuti 250-an akademisi HTN dari seluruh Indonesia. Konferensi ini akan mengusung tema “Memperkuat Kabinet Presidensial yang Efektif.”

 

“Presiden Jokowi menyambut baik inisiatif ini karena sejalan dengan keinginannya untuk mengefektifkan pemerintahannya, sekaligus membantu mendorong diskursus akademik bidang hukum ketatanegaraan mengenai sistem pemerintahan presidensial yang efektif,” kata Bayu saat dikonfirmasi Hukumonline, Kamis (8/8/2019).

 

Menurut rencana konferensi ini akan dihadiri Pengurus Pusat APHTN-HAN diantaranya Ketua Umum APHTN-HAN Prof Moh. Mahfud MD; Prof Widodo Eka Tjahjana, Prof Suko Wiyono, Harjono. Selain itu, Ketua Panitia KNHTN ke-6 ini yakni Bivitri Susanti, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari, dan Direktur Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (PUSKAPSI) Universitas Jember Bayu Dwi Anggono. Dalam pertemuan ini, Presiden Joko Widodo direncanakan bakal hadir bersama Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

 

Bayu menerangkan dalam konferensi ini Pengurus Pusat APHTN-HAN secara resmi meminta kesediaan Presiden Jokowi untuk membuka konferensi ini di Istana Negara pada 2 September 2019. Nantinya pihaknya berharap Presiden dapat menerima rekomendasi yang dihasilkan dari konferensi selama beberapa hari ini.

 

Dia menerangkan alasan mengusung tema tersebut mengingat pasca Pemilu 2019 sudah saatnya agar Presiden dan Wakil Presiden terpilih dapat membentuk kabinet yang mampu mewujudkan janji-janji kampanyenya. Sebab, penyusunan kabinet yang meliputi jumlah kementerian, nama kementerian, personal yang mengisi pos-pos menteri momentum sangat strategis mewujudkan kabinet presidensial yang efektif.

 

Menurutnya, sudah saatnya Presiden perlu didukung agar tidak semata-mata menggunakan pendekatan politik dalam membentuk susunan kabinetnya. Namun, perlu menggunakan parameter lain yaitu prinsip-prinsip yang biasa diterapkan oleh negara yang menganut sistem presidensial.

 

“Salah satunya anggota kabinet harus diisi oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan mumpuni dan fokus mensukseskan agenda-agenda kerja presiden, serta mempunyai rekam jejak yang baik agar tidak menjadi beban presiden di kemudian hari,” katanya.

 

Sebelumnya, dalam KNHTN ke-5, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang menjadi tuan rumah yang berlangsung pada 9-12 November 2018. Perhelatan nasional ini akan dilaksanakan di Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat. (Baca Juga: Bahas Masalah-Masalah Pemilu, Konferensi Hukum Tata Negara 2018 Dibuka)

 

Konferensi ini merupakan forum akademik yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, seperti akademisi, organisasi masyarakat sipil, peneliti, perwakilan lembaga pemerintah, mahasiswa, dan komponen pemangku kepentingan lain. Tema yang diangkat dalam KNHTN ke-5 adalah Tantangan Menjaga Daulat Rakyat dalam Pemilihan Umum.” Sebab, tema konferensi ini relevan dengan persiapan Indonesia memasuki tahun politik pada Pemilu 2019.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua