Jumat, 09 Agustus 2019

Pemerintah Diminta Segera Sodorkan DIM RUU Daerah Kepulauan

RUU Daerah Kepulauan dipandang penting sebagai jawaban mengatasi sejumlah persoalan di daerah kepulauan. Mulai kesejahteraan, keamanan, pendidikan, kemiskinan, hingga pengangguran di banyak daerah kepulauan.
Rofiq Hidayat
Gedung MPR/DPR/DPD. Foto: SGP

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan terkatung-katung yang seharusnya sudah dibahas di internal DPR. Penyebabnya, hingga kini pemerintah belum menyodorkan/mengirimkan daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Daerah Kepulauan.


Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono meminta pemerintah responsif atas RUU tentang Daerah Kepulauan yang merupakan usul insiatif DPD ini. Sebab, RUU Daerah Kepulauan ini masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2019 nomor urut 27.

 

“DPD memang minta pembahasan RUU tersebut dapat dinamis dan cepat untuk kemudian dibahas secara tripatrit antara DPR, DPD, dan pemerintah. Namun apalah daya, kendala berada di internal pemerintah,” kata Nono dalam acara Focus Grup Discussion (FGD)  bertemakan “Percepatan Pembangunan Provinsi Kepulauan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat” di Jakarta, Kamis (8/8/2019) kemarin.

 

Nono mengakui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas) telah menyusun DIM RUU Daerah Kepulauan. Hanya saja, lembaga atau kementerian terkait belum rampung penyusunannya. “Kita berharap agar semua segera mempercepat DIM-nya. Karena kami dari Senayan baik dari DPD atau DPR, menghendaki ini selesai paling tidak di periode ini,” kata dia berharap.

 

Senator asal Maluku itu hanya pasrah mengingat pendeknya waktu yang tersisa hingga akhir September. Setidaknya, keanggotaan DPD periode berikutnya bisa berjuang lagi agar RUU Daerah Kepulauan dapat masuk lagi dalam daftar Prolegnas Prioritas tahunan berikutnya. Baca Juga: Pembahasan RUU Terkatung-Katung, Solusi Carry Over Diperjuangkan

 

Meski begitu, dia tetap berupaya agar RUU Daerah Kepulauan bisa disahkan secepatnya di periode keanggotaan DPR-DPD 2014-2019 ini. Mengingat RUU Daerah Kepulauan dianggap penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat daerah kepulauan. Seperti masalah kesejahteraan, keamanan, pendidikan, kemiskinan, ataupun pengangguran yang banyak ditemui di daerah kepulauan.

 

Dia menilai regulasi atau peraturan yang ada belum mampu memberi solusi atas sejumlah permasalahan yang terjadi di daerah kepulauan. Bila persoalan ini tidak diatasi dalam bentuk UU, tentu permasalahan yang ada bakal terus terjadi. Selain itu, bila hanya merevisi UU terkait yang ada, terlampau banyak yang perlu diperbaiki/direvisi.

 

“Kalau aturannya Peraturan Pemerintah, itu tidak akan bisa merevisi undang-undang. Oleh karena itu, harus ada undang-undang yang khusus mengatur tentang ini,” katanya.

 

Wakil Ketua Komite I DPD Fahira Idris menilai regulasi yang ada belum memberi modal bagi pembangunan yang layak bagi daerah kepulauan. Menurutnya, pengelolaan sumber daya di daerah kepulauan masih terpusat. Padahal, berbagai sumber daya di daerah kepulauan memiliki nilai yang sangat besar.

 

Misalnya, senator asal DKI Jakarta itu melihat secara de facto UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah belum memenuhi asas kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah laut. Sekalipun ada UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, faktanya banyak daerah yang belum merasakah dana desa. “Pada akhirnya, masih ada disparitas (kesenjangan antar desa, red).”

 

Karena itu, dalam upaya mengatasi berbagai persoalan daerah kepulauan, keberadaan RUU tentang Daerah Kepulauan menjadi mendesak untuk dapat segera dilakukan pembahasan dan disahkan menjadi UU. “Ini untuk kepentingan orang-orang di daerah kepulauan agar bisa merasakan percepatan pembangunan seperti kita,” katanya.

 

Wakil Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali punya pandangan serupa. Menurutnya, meskipun terdapat sejumlah UU yang mengatur tentang pemerintah daerah, namun berbagai tuntutan adanya disparitas kesejahteraan di daerah masih belum mampu diatasi. Penyebabnya, UU yang ada belum memadai.

 

Zainudin Amali menilai RUU Daerah Kepulauan menjadi jawaban atas berbagai tuntutan yang muncul di banyak daerah. Apalagi, RUU tersebut sudah masuk dalam Prolegnas Prioritas 2019, maka tak ada alasan untuk tidak membahasnya. “Komitmen tentang penyelesaian undang-undang ini, semua fraksi sepakat. Kalau pemerintah bisa segera masukkan DIM, kita akan kebut.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua