Senin, 12 August 2019

Tarif Tiket Pesawat Harus Berimbang Antara Konsumen dan Airlines

Konsumen dianggap sebagai korban dari persaingan industri penerbangan dan regulasi di Indonesia.
Fitri Novia Heriani
Seminar bertajuk “Polemik Harga Tiket Pesawat dalam Perspektif Hukum, Bisnis dan Investasi”, yang diselenggarakn Perhimpunan Advokat Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Jakarta Pusat, Jumat (9/8). Foto: RES

Harga tiket pesawat yang dinilai terlampau mahal menimbulkan pro kontra di lapangan. Beberapa pihak menilai jika harga tiket pesawat yang diterapkan saat ini adalah harga normal yang seharusnya diterapkan sejak dulu. Namun di sisi lain, kenaikan harga tiket pesawat dinilai terlalu tinggi sehingga menimbulkan kecurigaan adanya kartel yang dilakukan oleh dua raksasa, yakni Airlines Lion Group dan Garuda Group.

 

Koordinator Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi, berpendapat penerapan tarif tiket pesawat harus memperhatikan dua aspek, baik dari sisi konsumen maupun operator. Tarif harus berkeadilan untuk konsumen dan operator. Di sisi lain, harga tiket pesawat tidak boleh berada di bawah biaya pokok yang dikeluarkan oleh operator.

 

“Tarif apapun harus memperhatikan biaya pokok, enggak boleh di bawah biaya pokok. Tarif bagi konsumen seharusnya juga memperhatikan aspek daya beli, kalau tarif itu diterapkan kira-kira akan mengganggu daya beli konsumen akan masalah. Aspek itu jadi sangat penting,” kata Tulus dalam dalam seminar bertajuk Polemik Harga Tiket Pesawat dalam Perspektif Hukum, Bisnis dan Investasi”, yang diselenggarakn Perhimpunan Advokat Indonesia Dewan Pimpinan Cabang Jakarta Pusat, Jumat (9/8).

 

Tulus menjelaskan bahwa di dalam Pasal 127 UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, konsumen mendapatkan proteksi terkait mahalnya tiket pesawat. Namun, perlindungan tersebut diberikan berhubungan dengan aspek persaingan usaha tidak sehat, bukan daya beli.

 

Tapi pertanyaannya, apakah mahalnya harga tiket pesawat seperti yang terjadi saat ini benar-benar sebagai akibat dari persaingan usaha tidak sehat? Atau harga tiket saat ini adalah harga normal?

 

Tulus menilai bahwa penerapan harga tiket pesawat yang terlalu murah pada masa lalu berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Selama ini, lanjutnya, regulator melakukan obral perizinan terkait rute dan jadwal penerbangan. Akibatnya, maskapai berlomba menambah pesawat dan membuka rute baru.

 

Kemudian, maskapai mulai menyediakan tiket pesawat berbiaya murah atau LCC, memberikan free bagasi untuk tiket LCC dan saling ‘mematikan’ antar operator. Namun sayangnya, di sisi lain pengawasan regulator melemah. Pelayanan maskapai kedodoran, On Time Performance (OTP) menurun dan puncaknya terjadi kecelakaan pesawat.

 

(Baca: Harga Tiket Pesawat Saat Ini Diyakini Hasil Predatory Pricing Masa Lalu)

 

Sementara di sisi konsumen, tarif LCC yang bahkan lebih murah daripada tarif bus, kerata api, dan kapal laut justru membuat konsumen happy. Konsumen hanya mengetahui tarif real cost, dan minim edukasi dan informasi mengenai komponen harga tiket pesawat.

 

“Secara regulasi, maskapai LCC bagasinya harus berbayar. Tapi demi persaingan, hal ini tak pernah diterapkan. Tidak ada sosialiasi dan diseminasi juga, penerapannya terlalu ujug-ujug,” tambah Tulus.

 

Hingga pada akhirnya, penerapan tiket LCC menyebabkan sejumlah persoalan saat ini. Dan konsumen pun berada pada posisi ‘korban’ dari persaingan industri dan kebijakan penerbangan.

 

“Tingginya tarif saat ini apakah ada kartel? Atau murahnya tarif waktu itu adanya persaingan usaha tidak sehat? Jadi, konsumen berhak atas harga atau tarif yang wajar, dan operator juga berhak atas tarif berkelanjutan dengan margin profit yang wajar. Pemerintah harus percaya diri dan konsisten dengan regulasinya, dan maskapai komitmen menjada performa pelayanan, khususnya sisi OTP. Yang terpenting, konsumen harus di edukasi,” imbuhnya.

 

Sementara itu, Policy Advisor Kementerian Koordinator Perekonomian (Menko) Lin Che Wei menyebut bahwa industri airline adalah bisnis dengan skala investasi yang besar, nyaman, dan cepat. Jika tarif LCC terus diterapkan, maka seluruh modal airlines akan habis.

 

Dengan pelayanan yang diberikan dari transportasi udara, maka sudah sewajarnya harga tiket pesawat lebih mahal dibanding transportasi lain. Namun pada kenyataannya, selama ini harga tiket pesawat terlalu murah sehingga menimbulkan distorsi terhadap trnasportasi lain.

 

“Mana yang normal, dulu atau sekarang (harga tiket pesawat)? Sekarang yang normal, dan dulu tidak normal,” katanya pada acara yang sama.

 

Dulu, lanjutnya, harga tiket pesawat memasuki area extreme competition. Dalam situasi ini sangat dimungkinkan terjadinya predatory pricing. Akibatnya, konsumen sudah terbiasa mendapatkan harga tiket pesawat yang murah.

 

“Waktu dulu kasusnya tiket murah, ke mana KPPU? Tidak ada karena masyarakat tidak mengeluh,” tambahnya.

 

Namun, terlepas dari persoalan yang terjadi di sektor industri penerbangan di Indonesia, Lin Che Wei menilai ini adalah waktu yang tepat untuk menata penerbangan menjadi lebih baik lagi.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua