Senin, 12 Agustus 2019

Dari Soal Tanah Bondo Deso Sampai Soal Aturan Ahli Waris karena Penggantian Tempat

Jika Anda punya pertanyaan, silakan kirim ke Klinik Hukumonline.
Tim Hukumonline

Hukumonline.com melalui salah satu rubriknya Klinik Hukumonline memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban dari para praktisi hukum maupun ahli hukum. Dengan tagline “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum”, Tim Klinik menyajikan informasi hukum yang sulit dipahami ke dalam artikel yang mudah dipahami. Klinik Hukumonline juga merupakan rubrik yang sangat digemari oleh masyarakat.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 5 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir, mulai dari tanah bondo deso sampai soal aturan ahli waris karena penggantian tempat.

 

  1. Masa Daluwarsa Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kewenangan menuntut atas tindak pidana pemalsuan surat akan menjadi hapus karena daluwarsa sesudah 12 (dua belas) tahun.

 

Pasal 79 angka 1 KUHP mengatur tenggang daluwarsa penuntutan tindak pidana pemalsuan surat dihitung sejak surat yang dipalsukan itu digunakan, bukan sejak surat tersebut dipalsukan ataupun sejak pelaku membuat surat palsu tersebut. 

 

Namun bagaimana jika dalam praktiknya korban kerap kali baru mengetahui adanya pemalsuan surat atau akta setelah melewati tenggang waktu daluwarsa? Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan berikut ini.

 

  1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Pecahnya ban motor dapat terjadi akibat faktor di luar kehendak pengemudi ataupun faktor dalam kesadaran pengemudi.

 

Apabila ternyata ban motor pecah akibat sudah terlalu lama pemakaian atau kecerobohan lainnya yang patut disadari pengemudi, maka dapat dikategorikan sebagai kelalaian atau kealpaan dan perbuatan tersebut tergolong sebagai suatu Tindak Pidana Lalu Lintas yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

 

Untuk penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan berikut ini.

 

  1. Tanah Bondo Deso Bukan Tanah Negara

Sebagai salah satu aset desa, tanah bondo deso atau tanah kas desa tidak dapat dikategorikan sebagai tanah negara. Untuk itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas berkewajiban untuk mengembalikan tanah kas desa yang dikuasainya, apabila sebelumnya tidak terdapat perjanjian pemanfaatan antara desa dan UPT tersebut.

 

Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan berikut ini.

 

  1. Mengganti Perjanjian Kerja Bersama dengan Peraturan Perusahaan

Penggantian perjanjian kerja Bersama (PKB) dengan peraturan perusahaan (PP) hanya dapat dilakukan dengan dua syarat. Pertama, di dalam perusahaan tidak lagi terdapat serikat pekerja/serikat buruh; dan kedua, ketentuan di dalam PP tidak boleh lebih rendah dari ketentuan di dalam PKB.

 

Pembuatan PP pengganti PKB tidak boleh dilakukan sepihak oleh pengusaha tanpa mendengar masukan dari pekerja/buruh.

 

Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan berikut ini.

 

  1. Aturan Ahli Waris karena Penggantian Tempat

Hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal adanya Ahli Waris karena Penggantian Tempat (bij plaatsvervulling), yaitu ahli waris yang merupakan keturunan/keluarga sedarah dari pewaris, yang muncul sebagai pengganti tempat orang lain, yang seandainya tidak mati lebih dahulu dari pewaris.

 

Bagaimana contohnya dalam praktik? Penjelasan lebih lanjut dapat klik ulasan berikut ini.

 

Demikian 5 artikel pilihan pembaca yang paling ‘laris’ sepanjang minggu ini. Jika kamu punya pertanyaan, silakan kirim pertanyaan ke http://www.hukumonline.com/klinik. Kamu perlu log in dahulu sebelum mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kirim, silakan cek arsip jawabannya dulu ya! Siapa tahu sudah pernah dijawab oleh tim Klinik.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua