Senin, 12 August 2019

Dari Soal Tanah Bondo Deso Sampai Soal Aturan Ahli Waris karena Penggantian Tempat

Jika Anda punya pertanyaan, silakan kirim ke Klinik Hukumonline.
Tim Hukumonline

Hukumonline.com melalui salah satu rubriknya Klinik Hukumonline memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk bertanya dan memperoleh jawaban dari para praktisi hukum maupun ahli hukum. Dengan tagline “yang bikin melek hukum, emang klinik hukum”, Tim Klinik menyajikan informasi hukum yang sulit dipahami ke dalam artikel yang mudah dipahami. Klinik Hukumonline juga merupakan rubrik yang sangat digemari oleh masyarakat.

 

Berdasarkan hasil rangkuman tim Klinik Hukumonline, berikut adalah 5 artikel terpopuler di media sosial yang terbit sepanjang sepekan terakhir, mulai dari tanah bondo deso sampai soal aturan ahli waris karena penggantian tempat.

 


  1. Masa Daluwarsa Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (1) angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kewenangan menuntut atas tindak pidana pemalsuan surat akan menjadi hapus karena daluwarsa sesudah 12 (dua belas) tahun.

 

Pasal 79 angka 1 KUHP mengatur tenggang daluwarsa penuntutan tindak pidana pemalsuan surat dihitung sejak surat yang dipalsukan itu digunakan, bukan sejak surat tersebut dipalsukan ataupun sejak pelaku membuat surat palsu tersebut. 

 

Namun bagaimana jika dalam praktiknya korban kerap kali baru mengetahui adanya pemalsuan surat atau akta setelah melewati tenggang waktu daluwarsa? Penjelasan selengkapnya silakan klik ulasan berikut ini.

 


  1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Kecelakaan Lalu Lintas

Pecahnya ban motor dapat terjadi akibat faktor di luar kehendak pengemudi ataupun faktor dalam kesadaran pengemudi.

 

Apabila ternyata ban motor pecah akibat sudah terlalu lama pemakaian atau kecerobohan lainnya yang patut disadari pengemudi, maka dapat dikategorikan sebagai kelalaian atau kealpaan dan perbuatan tersebut tergolong sebagai suatu Tindak Pidana Lalu Lintas yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) atau ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua