Selasa, 13 Agustus 2019

Bertahun Tak Notifikasi Merger, Ini 12 Transaksi Merger Terancam Denda Rp25 Milyar

Melibatkan transaksi akuisisi oleh anak perusahaan besar hingga perusahaan Tbk.
Hamalatul Qur'ani
KPPU mengadakan jumpa pers terkait perkembangan penegakan hukum persaingan usaha, Senin (12/8). Foto: HMQ

Deputi Bidang Penegakan Hukum KPPU mulai gencar menyisir perusahaan-perusahaan yang absen melakukan notifikasi merger. Hasilnya, terdapat 12 transaksi merger yang akan ditindak akibat keterlambatan notifikasi merger selama 11 bulan, bahkan sampai 5 tahun. Mengingat besaran denda keterlambatan notifikasi merger di KPPU per hari Rp1 milyar dengan maksimal denda Rp25 milyar, maka 12 transaksi itu kini terancam dikenakan denda maksimal keterlambatan yakni Rp25 milyar.

 

Yang cukup menghebohkan, dari 12 kasus tersebut ternyata melibatkan transaksi akuisisi oleh anak perusahaan besar hingga perusahaan Tbk seperti PT Wijaya Karya Beton (WIKA), Anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk, PT Nusantara Infrastructure Tbk.

 

Tak tanggung-tanggung, Direktur Penindakan KPPU Hadi Susanto bahkan menyebut kasus yang melibatkan anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk, yakni PT Citra Prima Sejati (PT CPS) bermasalah dengan ‘tiga transaksi merger sekaligus’ yang dilakukannya pada tanggal dan tahun yang sama, yakni 28 November 2013.

 

“Kalau dihitung, 3 kasus ini sudah lebih dari 5 tahun. Tepatnya 5 tahun 5 bulan terlambat notifikasi,” katanya, Senin (12/8).

 

Di tanggal, bulan dan tahun yang sama, PT CPS disebut melakukan akusisi terhadap tiga perusahaan sekaligus tanpa adanya notifikasi ke KPPU. Pertama, akuisisi PT Buana Minera Harvest dengan nilai transaksi Rp596.316.831.230,-, Kedua, akuisisi PT Mitra Bisnis Harvest dengan nilai Transaksi Rp320.202.000.000,-, Ketiga, PT MBH Mining Resources dengan nilai transaksi Rp338.324.662.107,-. Akuisisi ketiga perusahaan itu diketahui bertujuan untuk melakukan pengembangan usaha.

 

Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) atas ketiga kasus ini disebutnya akan dibacakan di sidang pekan depan. KPPU disebutnya juga telah memanggil para pihak atas transaksi di tahun 2013 itu, hasilnya mereka mengakui dan baru melakukan notifikasi pasca pemanggilan. Ia juga menjelaskan, mengingat induk perusahan itu adalah PT Bumi Resources Tbk, maka nilai asetnya menjadi cukup besar hingga akhirnya masuk dalam threshold wajib lapor KPPU.

 

Sekadar informasi, threshold wajib lapor notifikasi di KPPU yakni bila transaksi Merger/ Konsolidasi/Akuisisi (MKA) berakibat nilai asset melebihi Rp2,5 triliun dan/atau nilai penjualan melebihi Rp5 triliun (vide: Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010). Nilai aset dan/atau nilai penjualan itu, dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau penjualan dari Badan Usaha Hasil merger, konsolidasi atau badan usaha uang mengambilalih perusahaan lain dan badan usaha yang diambil alih.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua