Selasa, 13 Agustus 2019

Bertahun Tak Notifikasi Merger, Ini 12 Transaksi Merger Terancam Denda Rp25 Milyar

Melibatkan transaksi akuisisi oleh anak perusahaan besar hingga perusahaan Tbk.
Hamalatul Qur'ani
KPPU mengadakan jumpa pers terkait perkembangan penegakan hukum persaingan usaha, Senin (12/8). Foto: HMQ

Deputi Bidang Penegakan Hukum KPPU mulai gencar menyisir perusahaan-perusahaan yang absen melakukan notifikasi merger. Hasilnya, terdapat 12 transaksi merger yang akan ditindak akibat keterlambatan notifikasi merger selama 11 bulan, bahkan sampai 5 tahun. Mengingat besaran denda keterlambatan notifikasi merger di KPPU per hari Rp1 milyar dengan maksimal denda Rp25 milyar, maka 12 transaksi itu kini terancam dikenakan denda maksimal keterlambatan yakni Rp25 milyar.

 

Yang cukup menghebohkan, dari 12 kasus tersebut ternyata melibatkan transaksi akuisisi oleh anak perusahaan besar hingga perusahaan Tbk seperti PT Wijaya Karya Beton (WIKA), Anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk, PT Nusantara Infrastructure Tbk.

 

Tak tanggung-tanggung, Direktur Penindakan KPPU Hadi Susanto bahkan menyebut kasus yang melibatkan anak perusahaan PT Bumi Resources Tbk, yakni PT Citra Prima Sejati (PT CPS) bermasalah dengan ‘tiga transaksi merger sekaligus’ yang dilakukannya pada tanggal dan tahun yang sama, yakni 28 November 2013.

 

“Kalau dihitung, 3 kasus ini sudah lebih dari 5 tahun. Tepatnya 5 tahun 5 bulan terlambat notifikasi,” katanya, Senin (12/8).

 

Di tanggal, bulan dan tahun yang sama, PT CPS disebut melakukan akusisi terhadap tiga perusahaan sekaligus tanpa adanya notifikasi ke KPPU. Pertama, akuisisi PT Buana Minera Harvest dengan nilai transaksi Rp596.316.831.230,-, Kedua, akuisisi PT Mitra Bisnis Harvest dengan nilai Transaksi Rp320.202.000.000,-, Ketiga, PT MBH Mining Resources dengan nilai transaksi Rp338.324.662.107,-. Akuisisi ketiga perusahaan itu diketahui bertujuan untuk melakukan pengembangan usaha.

 

Laporan Dugaan Pelanggaran (LDP) atas ketiga kasus ini disebutnya akan dibacakan di sidang pekan depan. KPPU disebutnya juga telah memanggil para pihak atas transaksi di tahun 2013 itu, hasilnya mereka mengakui dan baru melakukan notifikasi pasca pemanggilan. Ia juga menjelaskan, mengingat induk perusahan itu adalah PT Bumi Resources Tbk, maka nilai asetnya menjadi cukup besar hingga akhirnya masuk dalam threshold wajib lapor KPPU.

 

Sekadar informasi, threshold wajib lapor notifikasi di KPPU yakni bila transaksi Merger/ Konsolidasi/Akuisisi (MKA) berakibat nilai asset melebihi Rp2,5 triliun dan/atau nilai penjualan melebihi Rp5 triliun (vide: Pasal 5 PP No. 57 Tahun 2010). Nilai aset dan/atau nilai penjualan itu, dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan/atau penjualan dari Badan Usaha Hasil merger, konsolidasi atau badan usaha uang mengambilalih perusahaan lain dan badan usaha yang diambil alih.

 

Untuk kasus akuisisi anak usaha Bumi Resources, nilai asetnya per-2013 terhitung sebesar US$3.396.569.223, dan nilai penjualan sebesar US$3.547.424.427,-. Artinya, katanya, dapat diketahui aktivitas akuisisi anak usaha Bumi itu telah mencapai threshold. Disitu Ia menilai, tampak aktivitas perusahaan besar mengakuisisi perusahaan-perusahaan menengah, sehingga kekuatan pasarnya menjadi terkonsentrasi.

 

“KPPU sangat konsen sekarang untuk kasus-kasus merger seperti itu. apalagi perusahaan yang diakuisisi memang bukan perusahaan terafiliasi, jadi memang terlihat ada perubahan kendali diperusahaannya pasca akuisisi,” jelasnya.

 

Tak berhenti sampai di situ, di tahun 2014 Bumi Resources juga melakukan 3 transaksi akuisisi lagi tanpa melakukan notifikasi di KPPU. Pertama, akuisisi PT Bintan Mineral Resources oleh anak usaha Bumi, yakni PT Lumbung Capital pada tanggal 17 Januari 2014 lalu. Nilai transaksi diungkapkannya berkisar Rp608 milyar dan terhitung terlambat notifikasi selama 4 tahun 11 bulan semenjak berlaku efektif yuridis akuisisi.

 

Kedua, akuisisi PT MBH Minera Resources oleh PT Lumbung Capital pada 26 mei 2014 lalu. Nilai transaksi diketahui sebesar Rp729 milyar. Ketiga, masih akuisisi yang dilakukan oleh PT Lumbung Capital, yakni terhadap PT Citra Jaya Nurcahya pada 26 Mei 2014 dengan nilai transaksi Rp515 milyar.

 

Selain Bumi, katanya, ada juga kasus akuisisi yang melibatkan PT Wijaya Karya Beton (PT WIKA Beton), anak perusahaan Wijaya Karya Tbk (WIKA). PT WIKA Beton ini diketahui juga mengakuisisi perusahaan konstruksi beton , yakni PT Citra Lautan Teduh pada 5 Desember 2014 lalu. Transaksi akuisisi perusahaan ini menggunakan mata uang USD dengan total transaksi USD 23,500,000,-. Adapun nilai asset WIKA Beton pasca akuisisi (per-2014) mencapai Rp 15.915.162.000.000,- dan nilai penjualannya berkisar Rp 12.463.216.000.000,-

 

“Karena keterlambatan Notifikasi Akuisisi WIKA Beton kurang lebih 4,5 tahun, artinya juga terancam denda notifikasi maksimal yakni Rp 25 milyar,” tukasnya.

 

Kasus besar lainnya, melibatkan akuisisi PT Nusantara Infrastructure Tbk oleh PT Metro Pasific Tollways Indonesia untuk bidang infrastruktur toll. Transaksi yang dilakukan tertanggal 2 Juli 2018 itu diketahui bertujuan untuk pengembangan usaha sekaligus mendukung program infrastruktur pemerintah. Nilai transaksi dalam akuisisi ini berkisar Rp2.015.131.712.200,- dengan catatan terlambat 11 bulan melakukan notifikasi ke KPPU.

 

Selain kasus besar itu, katanya, ada juga kasus unik dengan nilai transaksi lebih kecil dari besaran denda yang dikenakan (Rp25 milyar). Yakni kasus akuisisi PT Indo Putra Khatulistiwa oleh PT Matahari Pontianak Indah Mall. Nilai transaksi pada kasus akuisisi ini diketahui hanya sebesar Rp90 juta,-.

 

(Baca: Wacana Pre-Merger Notification Menguat dalam Revisi UU Persaingan Usaha)

 

Namun mengingat nilai asset dan nilai penjualannya mencapai threshold notifikasi, akuisisi yang dilakukan pada 25 Agustus 2017 lalu itu kini turut terancam dikenakan denda keterlambatan Rp25 milyar. Lebih lengkapnya, berikut daftar 12 transaksi akuisisi yang kini dalam genggaman KPPU:

 

  1. Akuisisi PT Buana Minera Harvest (PT BMH) oleh PT Citra Prima Sejati (PT CPS) yang merupakan anak usaha dari PT Bumi Resources Tbk.
  2. Akuisisi PT Mitra Bisnis Harvest (PT MBH) oleh PT CPS.
  3. Akuisisi PT MBH Mining Resources oleh PT CPS
  4. Akuisisi PT Citra Lautan Teduh oleh PT Wijaya Karya Beton.
  5. Akuisisi PT Anugerah Abadi Multi Usaha oleh PT Ciliandry Anky Abadi
  6. Akuisisi PT Nusantara Infrastructure Tbk oleh PT MPTI
  7. Akuisisi PT Indo Putra Khatulistiwa oleh PT Matahari Pontianak Indah Mall
  8. Akuisisi PT Gerbang Sawit Indah oleh PT Pancasurya Agrindo
  9. Akuisisi PT Mitra Aneka Rizki oleh PT pasifik Agro Sentosa
  10. Akuisisi PT Bintan Mineral Resource oleh PT Lumbung Capital
  11. Akuisisi PT MBH Minera Resource oleh PT Lumbung Capital
  12. Akuisisi PT Citra Jaya Nurcahaya oleh PT Lumbung Capital

 

“Rata-rata terlambatnya 11 bulan sampai 5 tahun. Ada yang cukup lama memang, Setelah kita lakukan klarifikasi mereka baru melakukan notifikasi” ungkap Direktur Penindakan KPPU, Hadi Susanto.

 

Ia juga menjelaskan, penghitungan keterlambatan notifikasi dihitung 30 hari semenjak merger dan akuisisi tersebut berlaku secara efektif yuridis. Untuk badan usaha privat, perhitungan efektif yuridisnya semenjak pemberitahuan transaksi merger dan akuisisi itu ke Kemenkumham.

 

Biasanya pasca transaksi merger dan akuisisi, perusahaan akan melakukan perubahan AD/ART dan mendaftarkannya ke Kemenkumham. Adapun untuk Badan Usaha Publik (PT Terbuka/ PT Tbk), efektif yuridisnya merujuk semenjak pemberitahuan transaksi itu ke OJK.

 

Juru bicara KPPU, Guntur Syahputra Saragih menegaskan bahwa upaya penelusuran transaksi merger akuisisi yang belum dinotifikasi ke KPPU ini merupakan wujud keseriusan KPPU untuk mencegah praktik merger yang berpeluang meingkatkan posisi dominan dan bisa mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan posisi dominan itu.

 

“Penyisiran 12 transaksi merger yang sudah bertahun-tahun ini baru edisi awal KPPU,” tukasnya.

 

Dua belas transaksi merger yang kini dibidik KPPU itu, disebutnya merupakan peringatan awal kepada pelaku usaha yang pernah melakukan merger namun belum melakukan notifikasi. Ia mengingatkan agar pelaku usaha kedepan akan memiliki pertimbangan yang besar untuk melaporkan sendiri keterlambatannya tanpa harus menunggu diringkus oleh KPPU. Tak main-main, Ia bahkan menyebut KPPU kini telah mempersiapkan SDM yang cukup untuk menyisir transaksi merger yang sampai kini belum dilaporkan.

 

“Kecenderungannya sekarang perusahaan besar ini merger perusahaan-perusahaan menengah, marketnya jadi terkonsentrasi. Komisioner KPPU periode ini bertekad untuk memberi perhatian khusus dan sangat fokus mengawasi itu,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua