Selasa, 13 Agustus 2019

Rancangan Pedoman Kepailitan dan PKPU Mesti Diselaraskan

Pedoman Kepailitan dan PKPU ini diselaraskan dengan RUU Kepailitan dan PKPU agar bisa berlaku dalam jangka waktu yang lama.
Aida Mardatillah
Gedung MA. Foto: RES

Mahkamah Agung (MA) tengah menyusun Rancangan Pedoman Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pedoman ini dibuat dalam rangka mendukung program prioritas nasional untuk peningkatan kemudahan berusaha di Indonesia sesuai standar global Doing Business. Selain itu, penyusunan pedoman ini agar tercapai peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagai perwujudan akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya dalam penyelesaian sengketa kepailitan di Indonesia.

 

Seperti dikutip laman MA, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial M. Syarifuddin meminta kepada seluruh anggota Kelompok Kerja (Pokja) Kemudahan Berusaha agar segera merampungkan pedoman Kepailitan dan PKPU ini agar segera dapat menjadi acuan bagi masyarakat dan aparatur peradilan dalam menyelesaikan perkara kepailitan dan PKPU.

 

“Harapan saya pedoman yang kita buat ini akan berlaku ke depan dan menjadi acuan selama belum ada amandemen (revisi) UU Kepailitan dan PKPU (UU No. 37 Tahun 2004, red),” kata Syarifuddin saat membuka rapat penyusunan rancangan pedoman Kepailitan dan PKPU di Jakarta, belum lama ini. (Baca Juga: Kedudukan Aktif Hakim Temukan Bukti dalam Revisi UU Kepailitan Dinilai Kacaukan Sistem)

 

Ketua Pokja Kemudahan Berusaha Hakim Agung Syamsul Maarif yang memimpin rapat ini menyatakan ada dua agenda yang dibahas dalam kegiatan ini. Selain merampungkan handbook (pedoman) Kepailitan dan PKPU, peserta rapat akan diminta masukannya terkait draft rancangan UU Kepailitan yang sedang dibahas di DPR. “RUU Kepailitan perlu masukan kita agar sejalan dengan pedoman yang kita buat,” pintanya.

 

Selaras dengan pernyataan Syamsul Maarif, Syarifuddin meminta urgensi pembahasan RUU Kepailitan dan PKPU harus sejalan dengan handbook yang disusun MA nantinya, sehingga pedoman yang dibuat oleh MA tetap dapat berlaku jauh ke depan. “Jangan sampai sudah kita buat handbook, tapi nggak bisa kita pakai karena tidak berlaku lagi karena berbeda dengan isi RUU kepailitan,” ujarnya mengingatkan.

 

Tak hanya itu, Syarifuddin meminta agar pedoman kepailitan dan PKPU disesuaikan dengan sistem peradilan elektronik (e-litigation) yang segera diterapkan dalam waktu dekat. “Insya Allah pada 19 agustus 2019, kita akan mengubah paradigma lama, kita akan meluncurkan e-litigation. Kita sudah berada dalam peradilan modern. Karena itu, handbook Kepailitan dan PKPU ini juga hendaknya sejalan dengan sistem persidangan elektronik,” pesannya.

 

Dia mengingatkan lembaga peradilan harus bergerak cepat menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin berkembang pesat dan harus bisa menyesuaikan dalam rangka memberi pelayanan prima kepada masyarakat. “kita tidak dapat menafikan sistem IT suatu keniscayaan saat ini, dan kita mau tidak mau harus mengikuti. Meskipun tidak sekaligus, namun perlahan-lahan lembaga MA segera menuju ke arah peradilan yang berbasis teknolgi informasi tersebut,” tegasnya.

 

Saat dimintai konfirmasi terkait isi pedoman Kepailitan dan PKPU ini, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah belum dapat berkomentar banyak. Dia hanya mengatakan draft pedoman Kepailitan dan PKPU masih dalam proses penyusunan. “Pedomannya masih disusun, masih dalam proses harmonisasi, tungga saja,” kata Abdullah singkat.

 

Seperti diketahui, sejak tahun lalu, Pemerintah cq Kemenkumham bersama sejumlah pemangku kepentingan telah menyusun Daftar Inventarisasi  Masalah (DIM) pembahasan tiga RUU. Pembahasan ini berkaitan dengan kebijakan yang mendorong iklim kemudahan usaha. Ketiga RUU yang dimaksud adalah RUU Kepailitan, RUU Fidusia, RUU Badan Usaha.

 

Beberapa poin terkait perubahan sudah dirangkum saat pertemuan jajaran Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) dan BPHN Kemenkumham dengan profesi kurator. Namun hingga saat ini, belum diketahui sejauh mana perkembangan pembahasan RUU Kepailitan tersebut di DPR.  

 

Sebelumnya, Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkumham Daulat P Silitonga menjelaskan pembahasan RUU yang merupakan perubahan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu diperlukan karena dianggap rentan dengan penyalahgunaan terhadap standar kepailitan yang berlaku dan RUU Jaminan Fidusia.

 

“Hal ini dalam rangka menumbuhkan perekonomian dan daya saing nasional untuk memberikan kemudahan berbisnis di Indonesia, khususnya terkait penyelesaian kepailitan (resolving insolvency) dan jaminan fidusia (getting credit),” ujar Daulat. Baca Juga: Genjot Iklim Usaha, Kemenkumham Bahas Penyusunan DIM 3 RUU

 

Koordinator Pembaruan MA Aria Suyudi pernah memberi beberapa saran untuk RUU Kepailitan. Mulai dari menerapkan standar pendidikan awal untuk kurator; membuat sekretariat/komite yang menaungi curator; melakukan akreditasi pada jenjang pendidikan kurator di awal dan akhir; menyusun kode etik profesi kurator; pengawasan terhadap kurator, memberikan hukuman disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan kurator.

 

Praktisi hukum kepailitan, Ricardo Simanjuntak, termasuk orang yang juga memberikan masukan terkait revisi UU No.37 Tahun 2004. Berdasarkan pengalaman berpraktik dan pengamatannya, ada tujuh masalah yang muncul dan karena itu perlu diperbaiki UU Kepailitan dan PKPU itu.

 

Pertama, penekanan utama terkait tidak adanya kepastian pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan mengenai “utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih”. Kedua, sebagian hakim niaga tidak memiliki record atau jam terbang keahlian yang cukup dalam memahami dan mendalami esensi hukum kepailitan baik di tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat Mahkamah Agung.

 

Pendidikan calon hakim niaga dinilai terlalu pendek dan seleksi pemilihan calon hakim niaga tidak jelas. Ricardo mengusulkan perkara niaga sebaiknya diselesaikan di Pengadilan Tinggi, seperti yang dilakukan di Singapura.

 

Ketiga, tidak ada kepastian hukum tentang jangka waktu penyelesaian perkara (time frame). Keempat, dalam praktik terjadi kebingungan tentang implementasi ladder of creditor’s claim priority. Tidak ada kepastian hukum terhadap pelaksanaan hak separatis ketika dihadapkan pada hak tagih pajak dan hak tagih buruh. Selain itu, tidak ada upaya pembuktian dugaan kreditor fiktif dan ada pelanggaran hukum pembuktian dalam hal Pengadilan Niaga mewajibkan ‘kreditor lain’ dalam persidangan.

 

Kelima, pelaksanaan hak mengajukan usulan perdamaian oleh debitor tidak realistis. Alasannya, hak untuk mengajukan usulan perdamaian dalam Pasal 144 adalah hak debitor pailit, tetapi pengajuan berdasarkan Pasal 145 UU Kepailitan tidak adil bagi debitor pailit yang masih memiliki upaya hukum.

 

Keenam, tidak ada kepastian terhadap hak eksekusi dari kreditor separatis terhadap boedel pailit yang telah dijaminkan hak kebendaan dihubungkan dengan Pasal 56 dan Pasal 59 UU Kepailitan. Ketujuh, tidak ada kepastian terhadap perlindungan kurator dan juga terhadap tata cara perhitungan fee kurator ataupun pengurus.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua