Selasa, 13 Agustus 2019

Rancangan Pedoman Kepailitan dan PKPU Mesti Diselaraskan

 

Saat dimintai konfirmasi terkait isi pedoman Kepailitan dan PKPU ini, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah belum dapat berkomentar banyak. Dia hanya mengatakan draft pedoman Kepailitan dan PKPU masih dalam proses penyusunan. “Pedomannya masih disusun, masih dalam proses harmonisasi, tungga saja,” kata Abdullah singkat.

 

Seperti diketahui, sejak tahun lalu, Pemerintah cq Kemenkumham bersama sejumlah pemangku kepentingan telah menyusun Daftar Inventarisasi  Masalah (DIM) pembahasan tiga RUU. Pembahasan ini berkaitan dengan kebijakan yang mendorong iklim kemudahan usaha. Ketiga RUU yang dimaksud adalah RUU Kepailitan, RUU Fidusia, RUU Badan Usaha.

 

Beberapa poin terkait perubahan sudah dirangkum saat pertemuan jajaran Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) dan BPHN Kemenkumham dengan profesi kurator. Namun hingga saat ini, belum diketahui sejauh mana perkembangan pembahasan RUU Kepailitan tersebut di DPR.  

 

Sebelumnya, Direktur Perdata Ditjen AHU Kemenkumham Daulat P Silitonga menjelaskan pembahasan RUU yang merupakan perubahan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang itu diperlukan karena dianggap rentan dengan penyalahgunaan terhadap standar kepailitan yang berlaku dan RUU Jaminan Fidusia.

 

“Hal ini dalam rangka menumbuhkan perekonomian dan daya saing nasional untuk memberikan kemudahan berbisnis di Indonesia, khususnya terkait penyelesaian kepailitan (resolving insolvency) dan jaminan fidusia (getting credit),” ujar Daulat. Baca Juga: Genjot Iklim Usaha, Kemenkumham Bahas Penyusunan DIM 3 RUU

 

Koordinator Pembaruan MA Aria Suyudi pernah memberi beberapa saran untuk RUU Kepailitan. Mulai dari menerapkan standar pendidikan awal untuk kurator; membuat sekretariat/komite yang menaungi curator; melakukan akreditasi pada jenjang pendidikan kurator di awal dan akhir; menyusun kode etik profesi kurator; pengawasan terhadap kurator, memberikan hukuman disiplin terhadap pelanggaran yang dilakukan kurator.

 

Praktisi hukum kepailitan, Ricardo Simanjuntak, termasuk orang yang juga memberikan masukan terkait revisi UU No.37 Tahun 2004. Berdasarkan pengalaman berpraktik dan pengamatannya, ada tujuh masalah yang muncul dan karena itu perlu diperbaiki UU Kepailitan dan PKPU itu.

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua