Selasa, 13 August 2019

Ingat! Kini Izin Usaha Outsouring Wajib OSS

Sesuai Permenaker No. 11 Tahun 2019, bagi perusahaan outsourcing wajib menggunakan mekanisme perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
Ady Thea DA
Aksi menolak praktik outsourcing. Foto: Sgp

Pemerintah terus berupaya mendorong kemudahan berusaha dengan membenahi sektor pelayanan publik terkait proses perizinan. Salah satu upaya yang dilakukan menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No.11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permenakertrans No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain. Beleid yang diundangkan 5 Agustus 2019 ini dikenal juga dengan istilah Permenaker Outsourcing.

 

Permenaker outsourcing perubahan kedua ini merevisi setidaknya 13 pasal. Sebagian ada yang diubah, dihapus, dan ditambah. Misalnya, Pasal 1 poin 3 mengatur perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh (outsourcing,-red) adalah perusahaan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang perusahaan pemberi pekerjaan.

 

Sebelumnya, Pasal 1 poin 3 mewajibkan perusahaan outsourcing berbadan hukum perseroan terbatas (PT). Pasal 1 poin 5a yang mendefenisikan penanam modal asing dihapus. Ada penambahan 2 poin dalam Pasal 1 yakni poin 7a dan 7b yang menjelaskan perizinan dan lembaga pengelola Online Sistem Submission (OSS) atau perizinan terintegrasi secara elektronik.

 

Pasal 19 ditambah huruf d, yang intinya dalam perjanjian outsourcing dicantumkan klausul kewajiban pemenuhan hak pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh sebagaimana diatur Pasal 20 ayat (1) diubah, tidak lagi memuat jangka waktu pendaftaran dan lampiran izin operasional serta draft perjanjian kerja antara perusahaan outsourcing dengan buruh yang dipekerjakan. Namun sekarang, pendaftaran perjanjian ini dilakukan dengan mengajukan permohonan pendaftaran dan melampirkan izin usaha outsourcing.

 

Mengenai jangka waktu penerbitan bukti pendaftaran perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dipangkas dari 9 hari menjadi 3 hari kerja sejak berkas permohonan pendaftaran perjanjian diterima lengkap. Pasal 21 mengatur bagi perusahaan yang permohonannya ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan, perusahaan tersebut dapat mengajukan kembali permohonan pendaftaran. Baca Juga: Ini Pedoman Pelaksanaan Permenakertrans Outsourcing

 

Seperti bunyi Pasal 23 Permenakertrans No.19 Tahun 2012, perusahaan outsourcing yang tidak mendaftarkan perjanjian penyediaan jasa pekerja/buruh dan melaksanakan pekerjaan, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin operasional. Ketentuan ini diubah dalam Permenaker No.11 Tahun 2019, sanksi administratif bentuknya teguran tertulis dan pembekuan kegiatan usaha. Teguran tertulis diberikan oleh dinas ketenagakerjaan provinsi.

 

“Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan oleh Menteri,” begitu bunyi kutipan Pasal 23A ayat 3. Baca Juga: Revisi Permenakertrans Outsourcing Buka Peluang Modal Asing

 

Persyaratan yang harus dipenuhi perusahaan outsourcing sebagaimana Pasal 24 diubah, sekarang untuk memiliki izin usaha harus mengajukan permohonan kepada lembaga OSS. Berbagai persyaratan yang harus dipenuhi yakni badan usaha berbentuk hukum dan didirikan sesuai peraturan perundang-undangan serta bergerak di bidang usaha penyediaan jasa pekerja/buruh. Kemudian harus memiliki nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan lembaga OSS.

 

Kemudian, ketentuan Pasal 25 dipangkas (dihapus), sebelumnya izin operasional diajukan ke dinas ketenagakerjaan provinsi. Izin itu berlaku di seluruh kabupaten/kota di provinsi tersebut. Saat ini, izin usaha penyedia jasa outsourcing diterbitkan lembaga OSS dan berlaku di seluruh wilayah di Indonesia. Izin usaha itu berlaku selama perusahaan outsourcing menjalankan usaha.

 

Sebelumnya dalam Pasal 25A mengatur izin operasional bagi penanam modal asing diterbitkan BKPM dan Pasal 26 mengatur jangka waktu izin operasional selama 3 tahun sekarang dihapus. Namun, ketentuan Pasal 27 tetap mewajibkan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan pekerja/buruh.

 

Perjanjian itu harus dicatatkan pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten/kota tempat pekerjaan dilaksanakan. Hanya saja, sanksi pencabutan izin operasional bagi perusahaan outsourcing yang tidak mendaftarkan perjanjian kerja ini sebagaimana diatur Permenakertrans No.19 Tahun 2012 dihapus.

 

Lalu, dalam Ketentuan Peralihan disisipkan Pasal 34A yang mengatur izin usaha dan/atau izin operasional yang telah dimiliki perusahaan outsourcing masih tetap berlaku sampai izin itu berakhir. Izin usaha yang telah diajukan perusahaan outsourcing sebelum berlakunya Permenaker No.11 Tahun 2019 dan belum terbit izin usahanya, diproses melalui sistem OSS. Izin usaha dan/atau izin operasional yang telah dimiliki oleh perusahaan outosurcing didaftarkan ke sistem OSS oleh perusahaan outsourcing.

 

Terakhir, Pasal 35 diubah, intinya menjelaskan Permenaker No.6 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Penerbitan Izin Usaha Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu di BKPM dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua