Selasa, 13 Agustus 2019

Pemecatan Ribuan PNS Terlibat Kasus Tipikor Terus Berproses

Sudah 88 persen dari jumlah total PNS tersandung kasus korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap dan diberhentikan dengan tidak hormat. Pejabat PPK yang belum memproses pemberhentian PNS yang terlibat kasus terancam terkena sanksi.
Rofiq Hidayat

Pemerintah terus menunjukan keseriusannya untuk memberhentikan para pegawai negeri sipil (PNS) yang terlibat atau tersandung kasus tindak pidana korupsi. Hingga Agustus 2019, sebanyak 1.906 PNS sudah menerima surat keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (SK PTDH). Angka itu mengalami progress (kemajuan) yang sebelumnya hanya 53 persen dari jumlah total 2.375 PNS yang terlibat kasus korupsi.

 

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karohumas) Badan Kepegawaian Negara (BKN)  Mohammad Ridwan mengatakan per 1 Agustus 2019, jumlah penyelesaian kasus PNS berstatus terlibat kasus-kasus tipikor yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap (BHT) mengalami peningkatan signifikan.

 

“Jumlahnya mencapai 88 persen atau sebanyak 1.906 PNS dari total 2.357 PNS yang sudah ditetapkan dalam surat keputusan PTDH,” ujar Mohamad Ridwan seperti dilansir laman Setkab, Selasa (13/8/2019). Baca Juga: Baru 53 Persen PNS Tipikor Dipecat, ICW: Prinsip Zero Tolerance Lemah!

 

Ridwan memperkirakan angka penyelesaian PTDH PNS tersandung kasus korupsi yang putusannya berkekuatan hukum tetap bakal terus meningkat seiring proses penuntasan yang masih terus berlangsung antara BKN dengan kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah yang memiliki data PNS bermasalah kasus tipikor.

 

Menurutnya, ada beberapa kendala menjadi penyebab belum rampung seluruh penuntasan penerbitan SK PTDH dari total 2.357 PNS yang terjerat kasus korupsi. Seperti, penelusuran proses mutasi, pensiun, dan status meninggal dunia, serta sejumlah pejabat pembina kepegawaian (PPK) yang belum melakukan proses PTDH.

 

Untuk diketahui, menteri, kepala badan, dan instansi lain yang setara adalah pejabat pembina kepegawaian di tingkat pusat. Sedangkan di tingkat daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota.

 

Terkait PPK yang belum mengeluarkan SK PTDH terhadap PNS yang terlibat kasus korupsi, sudah ada kesamaan sikap antara BKN, Kemendagri, dan Kemenpan RB. Misalnya, di lingkup pemerintah daerah, Kemendagri bakal merumuskan bentuk sanksi yang tepat terhadap PPK yang tidak mengeluarkan SK PTDH.

 

Sementara di lingkup instansi pusat, Kemenpan RB bakal membuat rekomendasi tindak lanjut pemberian sanksi terhadap PPK yang tidak mengeluarkan SK PTDH. Seperti penyampaian rekomendasi kepada presiden. Kemudian, BKN bakal melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap instansi pusat dan daerah. “Untuk terus menyisir data PNS tipikor yang BHT dengan tembusan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi,” katanya.

 

Sebelumnya, terdapat radiogram Mendagri No. 080/4393/SJ tanggal 28 Mei 2019 tentang peringatan kepada PPK Instansi Daerah. Tujuannya agar PPK segera memproses PTDH berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

 

Data PTDH PNS Tipikor 1 Agustus 2019

PNS Tipikor BHT

Data BKN

SK PTDH Ditetapkan

Instansi Pusat

98

84

Instansi Daerah

2.259

1.822

Total

2.357

1906

Sumber: Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN

 

Terpisah, Direktur Pusat Kajian Kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi menyarankan agar Kemenpan RB membuat aturan mekanisme yang lebih ringkas untuk proses pemecatan atau pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS yang tersandung kasus pidana apapun yang berkekuatan hukum.

 

“Karena ini untuk menjaga marwah lembaga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang clear and clean demi mewujudkan good governance,” ujarnya.

 

“Kita berharap, Kemenpan-RB, Kemendagri, BKN, dan para pemangku kepentingan lain agar segera mengubah aturan yang rumit dan birokratis itu agar lebih praktis dan efisien,” ujar Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara ini.

 

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni mengingatkan pemerintah harus segera memproses sejumlah PNS lain yang belum diberhentikan secara tidak hormat. Dia meminta Mendagri Tjahjo Kumolo bersikap tegas terhadap 101 kepala daerah agar bisa segera memecat PNS yang terlibat kasus korupsi.

 

Meski begitu, dirinya memberi apresiasi tindakan pemerintah yang sebagian besar sudah memecat ribuan PNS yang terlibat kasus korupsi. “Namun bagi PNS terlibat tipikor yang belum dipecat perlu perhatian khusus agar segera diproses administrasi pemecatannya. Ini  dianggap tunggakan dan harus segera diselesaikan.”

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua