Rabu, 14 August 2019

Begini Peran 4 Tersangka Baru Kasus e-KTP

KPK masih akan terus mengembangkan dan menyeret pihak lain yang diduga turut bertanggung jawab dalam perkara ini.
Aji Prasetyo
Ilustrasi Korupsi. Ilustrasi BAS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus mengusut dugaan kasus korupsi pada proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) yang merugikan keuangan negara sebesar Rp2,3 triliun. Meski sudah ada 14 orang yang dijerat dan dihukum dalam kasus ini, lembaga antirasuah itu kembali menetapkan beberapa tersangka baru.    

 

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengatakan setidaknya ada empat orang lagi yang menjadi tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Miriam S Hariyani (MSH) selaku anggota DPR RI 2014-2019; Isnu Edhi Wijaya (ISE) Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI; Ketua Konsorsium PNRI Husni Fahmi (HSF) selaku Ketua Tim Teknis Teknologi Informasi Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; dan Paulus Tannos (PLS) selaku Direktur Utama PT Sandipala Arthaputra.

 

"Empat orang tersebut disangkakan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata Saut dalam konperensi pers di kantornya, Selasa (13/8/2019). Baca Juga: Hukuman Abang Lebih Ringan daripada Dinda

 

Saut membeberkan peran masing-masing tersangka sesuai hasil analisis penuntut umum dalam proses persidangan kasus ini. Miryam misalnya, pada Mei 2011 setelah RDP antara Komisi II DPR RI dan Kemendagri dilakukan, ia meminta AS$100 ribu kepada Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman untuk membiayai kunjungan kerja Komisi II ke beberapa daerah. 

 

"Permintaan itu disanggupi dan penyerahan uang dilakukan di sebuah SPBU di Pancoran, Jakarta Selatan melalui perwakilan MSH. Tersangka MSH juga meminta uang denga kode ‘uang jajan’ kepada Irman," ujar Saut.

 

Kode “uang jajan” tersebut diatasnamakan rekan-rekannya selaku anggota DPR RI. Dan sepanjang 2011-2012, ia diduga menerima beberapa kali uang dari Irman dan Sugiharto. "Sebagaimana telah muncul di fakta persidangan dan pertimbangan hakim dengan terdakwa Setya Novanto, MSH diduga diperkaya AS$1,2 juta," tutur Saut. 

 

Kemudian tersangka berikutnya, Isnu melakukan kongkalikong agar perusahannya terpilih mengerjakan proyek e-KTP. Kejadian ini bermula pada Februari 2011, setelah ada kepastian akan dibentuknya beberapa konsorsium untuk mengikuti lelang, ia menemui Irman dan Sugiharto selaku PPK agar salah satu dari konsorsium dapat memenangkan proyek tersebut. 

Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua