Rabu, 14 August 2019

Perlu Kajian Mendalam Materi RUU Keamanan dan Ketahanan Siber

Materi RUU Keamanan dan Ketahanan Siber seharusnya tak hanya melegitimasi kewenangan BSSN semata. Namun, bisa menjadi payung hukum mengintegrasikan kewenangan semua lembaga yang melakukan kegiatan siber.
Rofiq Hidayat
Evita Nursanty (tengah) dan Pratama Persadha (kanan) saat berbicara dalam diskusi bertajuk 'Percepatan Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS)?' di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (13/8). Foto: RFQ

Desakan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber dapat disahkan menjadi UU adalah sikap terburu-buru. Pasalnya, masih banyak hal materi muatan dalam RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang perlu kajian mendalam, khususnya terkait kewenangan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

 

“Kalau dikatakan apakah rancangan undang-undang ini sebaiknya disahkan segera, menurut saya masih perlu dilakukan pendalaman,” ujar Anggota Komisi I DPR Evita Nursanty dalam sebuah diskusi bertajuk “Percepatan Pengesahan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS)?” di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (13/8/2019).

 

Seperti diketahui, BSSN memang mendesak agar DPR segera mengesahkan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber menjadi UU. Hanya saja, pendeknya waktu yang tersisa hingga belum adanya Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), rasanya tak mungkin mengesahkan RUU ini dalam waktu dekat.

 

Evita mengaku telah membaca draf RUU Keamanan dan Ketahanan Siber. Dia menilai berdasarkan substansi dan materi muatan RUU ini perlu mendapat masukan dari banyak pihak. Pendalaman yang dimaksud, menurutnya tak cukup hanya mendengar masukan dari pemangku kepentingan, tetapi juga Komisi I DPR, pemerintah, dan elemen masyarakat.

 

“Dari sekian jumlah pasal dalam draf RUU Keamanan dan Ketahanan Siber, sebanyak 20 pasal lebih membahas soal BSSN. Bahkan sampai persoalan teknis hingga sertifikasi,” tuturnya.  

 

Awalnya, Evita menyangka materi RUU tersebut bakal disusun Komisi I DPR sebagai mitra kerja BSSN, ternyata RUU ini disusun dan dibahas awal oleh Badan Legislasi (Baleg). “Saya berharap materi RUU Keamanan dan Ketahanan Siber ini mencakup semua aspek yang berhubungan dengan siber di Indonesia,” pintanya. Baca Juga: Empat Hal Ini Perkuat Pondasi Ketahanan Siber

 

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga meminta agar materi RUU Keamanan dan Ketahanan Siber tak hanya melegitimasi kewenangan BSSN semata. Namun, bisa menjadi payung hukum mengintegrasikan kewenangan semua lembaga yang melakukan kegiatan siber. Seperti Badan Intelijen Negara (BIN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Keimigrasian, Kejaksaan, Kemenkominfo, BSSN, BNPT.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua