Kamis, 15 August 2019

Inilah Perundang-undangan yang Berperan Mengubah KUHP

 

Menteri Muda Kehakiman Sahardjo mengundangkan UU ini pada 5 Januari 1960, tanggal yang sama dengan tanda tangan Presiden Soekarno. Wet ini hanya berisi dua pasal. Pasal 1 menaikkan ancaman pada pasal-pasal dimaksud. Misalnya, Pasal 359 mengatur ‘barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau hukuman kurungan selama-lamanya satu tahun. Pasal 2 menyatakan UU ini berlaku pada hari diundangkan.

 

Baca:

 

Perppu No. 16 Tahun 1960

Musyawarah Kabinet Kerja pada 22 Maret 1960 merekomendasikan perlunya mengubah beberapa ketentuan dalam  KUHP karena dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan memaksa. Keadaan memaksa dimaksud adalah kenaikan nilai harga barang yang meroket. Lantaran ‘keadaan memaksa’, regulasi yang diterbitkan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

 

Kebijakan Perppu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini diambil pada masa Djuanda diangkat sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Isinya pun hanya dua pasal. Pasal I mengatur kalimat ‘vijf en twintig gulden’ dalam Pasal 364, 373, 379, 384 dan 407 ayat (1) KUHP diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah. Pasal II menyatakan Perppu ini berlaku mulai pada hari diundangkan, yakni 14 April 1960.

 

UU No. 18 Tahun 1960

Undang-Undang ini mempengaruhi perubahan jumlah hukuman denda dalam KUHP. Diundangkan oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada 14 April 1960, UU No. 18 Tahun 1960 menetapkan Perppu tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam KUHP dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Lainnya yang Dikeluarkan Sebelum 17 Agustus 1945.

 

Pasal 1 UU ini mengatur ‘tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP dan perundang-undangan lain yang dikeluarkan sebelum 17 Agustus 1945 harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatkan 15 kali. Ketentuan pasal 1 ini tidak berlaku terhadap jumlah hukuman denda dalam aturan tindak pidana ekonomi.

 

UU No. 2/PNPS/1964

Berisi 18 pasal, UU No. 2/PNPS/1964 mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer. Diterbitkan karena dianggap tata cara pidana mati sudah tidak sesuai dengan perkembangan kemajuan keadaan dan jiwa revolusi Indonesia. Aturan ini menegaskan bahwa hukuman mati dilaksanakan dengan ditembak mati.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua