Kamis, 15 August 2019

Inilah Perundang-undangan yang Berperan Mengubah KUHP

 

Ada beberapa ketentuan yang diatur. Kecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman, pidana mati dilaksanakan di suatu tempat di daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama. Jika ada beberapa terpidana mati dalam satu putusan, maka eksekusinya dilaksanakan serempak pada waktu dan tempat yang sama kecuali tidak memungkinkan. Eksekutornya adalah regu tembak dari kepolisian.

 

UU No. 1/PNPS/1965

Pasal 156a KUHP menyebutkan ancaman pidana maksimal 5 tahun kepada siapapun di muka umum yang dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

 

Pasal ini telah menjerat banyak orang, dan dipakai jaksa untuk mendakwa mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pasal ini sebenarnya tidak berasal dari WvS, melainkan dimasukkan ke dalam KUHP berdasarkan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. Diundangkan pada 27 Januari 1965 oleh Sekretaris Negara, Mohd Ichsan, UU Penodaan Agama ini memasukkan Pasal 156a. Perintah memasukkan Pasal 156a ini dimuat dalam pasal 4. Sedangkan pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 menegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, mengajarkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan keagamaan dari agama tersebut.

 

Di antara Undang-Undang yang sangat berpengaruh pada perkembangan KUHP, hanya UU No. 1/PNPS/1965 yang pernah dimohonkan uji ke Mahkamah Konstitusi. Permohonan Jamaah Ahmadiyah telah ditolak Mahkamah Konstitusi. (Baca juga: MK Tegaskan UU Penodaan Agama Konstitusional)

 

UU No. 27 Tahun 1999

Diteken Presiden BJ Habibie pada Mei 1999, UU No. 27 Tahun 1999 mengatur tentang Perubahan KUH Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Di satu sisi, KUHP dianggap belum memberikan landasan hukum yang kuat dalam usaha mempertahankan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Di sisi lain, berkembang hak asasi manusia, serta paham komunisme dan Marxisme-Leninisme yang menjelmakan diri dalam berbagai kegiatan. UU ini menambahkan enam ketentuan baru  di antara Pasal 107 dan 108 KUHP.

 

Pasal baru itu adalah Pasal 107a (penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme), Pasal 107b (menyatakan keinginan meniadakan atau mengganti Pancasila), Pasal 107c (menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme yang menimbulkan kerusuhan), Pasal 107d (menyebarkan dan mengembangan paham komunisme/Marxisme-leninisme dengan maksud mengganti Pancasila), Pasal 107e (mendirikan organisasi dan menjalin hubungan dan memberikan bantuan dengan organisasi yang berasaskan komunisme/Marxisme-Leninisme), dan Pasal 107f (sabotase terhadap instalasi negara atau militer, atau menggagalkan pengadaan bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak).

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua