Kamis, 15 Agustus 2019

Masih Berfilosofi Kolonial, Diharapkan RKUHP Tidak Buru-Buru Disahkan

 

“RKUHP juga berpotensi menghambat program pendidikan 12 tahun, sebab kriminalisasi terhadap perilaku seks di luar nikah cenderung akan meningkatkan angka perkawinan anak sebagai satu-satunya pilihan untuk menghindari pemenjaraan.”

 

Ketiga, filosofi kolonial ini ancaman terhadap persoalan over kapasitas karena orientasinya pemenjaraan. Menurutnya, pemenjaraan sebagai bentuk hukuman pidana hal utama dalam RKUHP yang jelas-jelas gaya kolonial. Perspektif pemenjaraan yang amat kental dalam RKUHP, membuka ruang kriminalisasi yang lebih besar jika dibanding dengan KUHP yang ada.

 

Menurutnya, jika RKUHP disahkan masih berperspektif pemenjaraan, berdampak masalah dalam sistem peradilan pidana. Akibatnya, over kapasitas di lembaga pemasyarakatan tak pernah terselesaikan untuk diatasi. Banyaknya pasal yang mencantumkan ancaman pidana penjara di atas 5 tahun juga bakal semakin meningkatkan jumlah tahanan.

 

Dia mengakui alternatif pemidanaan nonpemenjaraan diatur dalam RKUHP, tetapi masih terbilang minim jumlahnya dan sangat sulit menerapkannya. “Ini akan sulit untuk digunakan sebagai alternatif pemenjaraan,” kata dia.

 

Untuk itu, ICJR meminta Tim Panja RKUHP dan pemerintah dapat menghapus sejumlah pasal yang masih bernuansa kolonial Belanda yang menyasar kelompok rentan dan program pembangunan; mengurangi penerapan pidana penjara; besaran ancamannya; dan mengganti pidana penjara dengan bentuk pidana alternatif.

 

“Jadi jangan terburu-buru mengesahkan RKUHP, kembali membahas dan menyisir pasal-pasal dalam RKUHP dengan hati-hati,” harapnya.

 

Anggota Tim Perumus RKUHP dari pemerintah, Prof Harkristuti mengatakan pendekatan restorative justice (pemulihan keadilan tanpa pemidanaan) dimasukkan dalam RKUHP. Misalnya, pidana kerja sosial, pidana pengawasan, hingga pemaafan pengadilan. “Pada dasarnya mencoba untuk menghindari penjatuhan pidana penjara sejauh mungkin,” ujar Prof Tuti dalam sebuah seminar di Jakarta beberapa waktu lalu.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua