Kamis, 15 August 2019

Mempertanyakan Konsistensi Pemerintah Terkait Wacana Pengampunan Pajak Jilid II

Seharusnya pemerintah konsisten menegakan sanksi sesuai amanat UU Pengampunan Pajak.
Fitri Novia Heriani

Belakangan ini muncul wacana bahwa pemerintah akan kembali membuka program Pengampunan Pajak (tax amnesty/TA) Jilid II. Namun berbagai pihak menilai TA Jilid II tidak perlu dilaksanakan, apalagi jika hal tersebut bertujuan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan.

 

Anggota DPR Komisi XI DPR, Johny Plate, mengatakan seharusnya pemerintah mengambil langkah penegakan hukum yang sudah diatur dalam UU No.11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Pasal 18 UU Pengampunan Pajak, jelas mengatur sanksi bagi WP yang tidak melaporkan hartanya pada program TA Jilid I.

 

“Ya sudah, jalankan saja sesuai UU Pengampunan Pajak sesuai dengan sanksi yang diatur,” katanya di Jakarta, Rabu (14/8).

 

Menurutnya, program Tax Amnesty sah-sah saja dilakukan berulang. Namun idealnya, program semacam ini seharusnya dilaksanakan dalam jangka waktu yang cukup lama, misalnya satu kali dalam 30 tahun.

 

Selain itu, Johny menyebut jika pemerintah merealisasikan rencana TA Jilid II ini, maka jelas akan mencederai kepercayaan WP yang sebelumnya sudah mengikuti pengampunan pajak di tahun 2016 lalu. Hal tersebut akan memperburuk citra pemerintah di mata masyarakat, terutama WP yang sudah patuh mengikuti TA Jilid I.

 

Tax amnesty itu bukan tidak boleh dilakukan berulang, tapi berulangnya dalam jangka yang sangat panjang, seumur hidup. Jadi ketika pemerintah bikin program TA, oh saya harus ikut karena nanti bakal lama lagi (pengampunan pajak). Dan kalau dilakukan mereka yang sudah patuh akan merasa dikhianati,” tambahnya.

 

Selain menerapkan law enforcement kepada WP yang tidak mengikuti TA Jilid I, Johny berpendapat bahwa pemerintah layak memberikan insentif kepada WP yang sudah patuh mengikuti TA Jilid I. Hal itu perlu dilakukan untuk menghargai kepatuhan WP terhadap UU Tax Amnesty.

 

“Yang sudah patuh diberikan insentif, yang tidak patuh dikejar dan tegakkan law enforcement-nya,” tegasnya.

 

Pasal 18:

  1. Dalam hal Wajib Pajak telah memperoleh Surat Keterangan kemudian ditemukan adanya data dan/atau informasi mengenai Harta yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud.
  1. Dalam hal:
  1. Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periode Pengampunan Pajak berakhir; dan
  2. Direktur Jenderal Pajak menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksud dianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
  1. Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan dan ditambah dengan sanksi administrasi perpajakan berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar.
  1. Atas tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

 

Senada, pengamat perpajakan Darussalam mendukung pemerintah untuk melakukan penegakan hukum sesuai dengan Pasal 18 UU Pengampunan Pajak. Dia menilai, pemerintah seharusnya konsisten melaksanakan aturan yang sudah dituangkan dalam UU Pengampunan Pajak.

 

“Saya pikir jalankan saja undang-undang yang sebelumnya karena kampanye saat TA adalah anda silakan mengikuti pengampunan pajak atau pilihannya ketika anda tidak mengikuti, anda sudah siap dengan risiko penegakan hukum dan sanksinya. Kampanyenya kan seperti itu. ya sudah, jalankan saja menurut undang-undang yang berlaku saat ini tanpa harus membuat yang baru lagi,” kata Darussalam.

 

(Baca: Tindak Pidana Perpajakan Bisa Jadi Pintu Masuk Pengujian MLA)

 

Pada pelaksanaan TA Jilid I lalu, pemerintah sukses mengumpulkan dana sebesar Rp114 triliun. Meskipun masih jauh dari target penerimaan pajak, tapi dana besar ini diduga menjadi alasan bagi pemerintah untuk kembali melaksanakan program TA Jilid II.

 

“Dan memang total penerimaan hasil pengampunan pajak di Indonesia itu yang terbesar di dunia. Saya rasa inilah godaannya TA Jilid II,” tambahnya.

 

Lebih jauh, Darussalam meminta semua pihak untuk tak terlalu mengedepankan total penerimaan pajak, baik dari sanksi maupun TA Jilid II. Menurutnya, hal terpenting yang harus dilakukan adalah fokus pada penegakan hukum di sektor pajak.

 

“Apapun hasil dari sanksi dan TA Jilid II, itu jangan jadi yang utama. Yang penting adalah pajak itu hukumnya ditegakkan, law enforcement-nya, jangan dikaitkan lagi kalau dengan penegakan hukum berapa, dengan tax amnesty berapa,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua