Jumat, 16 August 2019

Menyoal Legalitas dan Risiko Investasi Emas Digital

Setiap perusahaan emas digital harus mengantongi izin dari Bappebti sebelum melayani transaksi demi memberi perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen agar dana dan aset emas terlindungi.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Disrupsi teknologi dalam dunia finansial bukan hal baru. Saat ini, populer investasi emas digital sehingga masyarakat dapat bertransaksi jual beli emas melalui telepon pintar atau smartphone. Sehingga, masyarakat dapat membeli emas tanpa harus ke penjual hingga memegang secara fisik emas tersebut.

 

Menarik untuk dipahami mengenai legalitas investasi emas digital tersebut. Meski memudahkan masyarakat bertransaksi emas namun terdapat risiko dari kegiatan tersebut. Masyarakat perlu mengetahui legalitas investasi emas digital sehingga tidak tertipu atau mengalami kerugian finansial. 

 

Investasi emas digital telah memiliki legalitas dengan terbitnya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No.4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. Peraturan tersebut ditetapkan pada Februari 2019 sebagai landasan operasional penyelenggaraan pasar fisik emas digital yang juga bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan industri perdagangan fisik emas digital di Indonesia.

 

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Sahudi, menerangkan setiap perusahaan emas digital harus mengantongi izin dari Bappepti sebelum melayani transaksi masyarakat. Menurutnya, perizinan tersebut demi memberi perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen agar dana dan aset emas terlindungi.

 

“Peraturan ini memberikan ruang bagi inovasi perdagangan emas secara digital di Indonesia. Investasi lewat platform digital semakin digemari oleh masyarakat karena mudah dan praktis. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban melindungi dan menjamin keamanan masyarakat dalam kegiatan investasi fisik emas digital,” jelas Sahudi dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis (15/8).

 

Saat ini terdapat empat perusahaan investasi emas digital yang sedang dalam pengurusan perizinan. Meski belum mengantongi perizinan perusahaan tersebut dapat melakukan transaksi investasi emas digital. Hal ini disebabkan perusahaan tersebut telah beroperasi sebelum Peraturan Bappebti Nomor 4/2019 diterbitkan. Nantinya, perusahaan yang telah mengantongi izin akan diberi tanda dalam platform atau aplikasi layanannya sehingga masyarakat dapat membedakan antara perusahaan investasi emas digital legal dan ilegal.

 

Sahudi melanjutkan dalam aturan Bappebti tersebut mengatur tiga syarat utama yang harus dipenuhi penyelenggara investasi fisik emas digital untuk mendapatkan izin usaha. Pertama,  perusahaan tersebut harus mengantongi keanggotaan pada bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka. Kedua, perusahaan harus menyetorkan modal minimal Rp 20 miliar dengan saldo akhir Rp 16 miliar atau 75 persen dari nilai pengelolaan emas. Ketiga, perusahaan investasi emas digital juga harus memiliki penyimpanan fisik emas di tempat penyimpanan khusus.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua