Jumat, 16 Agustus 2019

Menyoal Legalitas dan Risiko Investasi Emas Digital

Setiap perusahaan emas digital harus mengantongi izin dari Bappebti sebelum melayani transaksi demi memberi perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen agar dana dan aset emas terlindungi.
Mochamad Januar Rizki
Ilustrasi: BAS

Disrupsi teknologi dalam dunia finansial bukan hal baru. Saat ini, populer investasi emas digital sehingga masyarakat dapat bertransaksi jual beli emas melalui telepon pintar atau smartphone. Sehingga, masyarakat dapat membeli emas tanpa harus ke penjual hingga memegang secara fisik emas tersebut.

 

Menarik untuk dipahami mengenai legalitas investasi emas digital tersebut. Meski memudahkan masyarakat bertransaksi emas namun terdapat risiko dari kegiatan tersebut. Masyarakat perlu mengetahui legalitas investasi emas digital sehingga tidak tertipu atau mengalami kerugian finansial. 

 

Investasi emas digital telah memiliki legalitas dengan terbitnya Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) No.4 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka. Peraturan tersebut ditetapkan pada Februari 2019 sebagai landasan operasional penyelenggaraan pasar fisik emas digital yang juga bertujuan untuk memfasilitasi perkembangan industri perdagangan fisik emas digital di Indonesia.

 

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Sahudi, menerangkan setiap perusahaan emas digital harus mengantongi izin dari Bappepti sebelum melayani transaksi masyarakat. Menurutnya, perizinan tersebut demi memberi perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen agar dana dan aset emas terlindungi.

 

“Peraturan ini memberikan ruang bagi inovasi perdagangan emas secara digital di Indonesia. Investasi lewat platform digital semakin digemari oleh masyarakat karena mudah dan praktis. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban melindungi dan menjamin keamanan masyarakat dalam kegiatan investasi fisik emas digital,” jelas Sahudi dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis (15/8).

 

Saat ini terdapat empat perusahaan investasi emas digital yang sedang dalam pengurusan perizinan. Meski belum mengantongi perizinan perusahaan tersebut dapat melakukan transaksi investasi emas digital. Hal ini disebabkan perusahaan tersebut telah beroperasi sebelum Peraturan Bappebti Nomor 4/2019 diterbitkan. Nantinya, perusahaan yang telah mengantongi izin akan diberi tanda dalam platform atau aplikasi layanannya sehingga masyarakat dapat membedakan antara perusahaan investasi emas digital legal dan ilegal.

 

Sahudi melanjutkan dalam aturan Bappebti tersebut mengatur tiga syarat utama yang harus dipenuhi penyelenggara investasi fisik emas digital untuk mendapatkan izin usaha. Pertama,  perusahaan tersebut harus mengantongi keanggotaan pada bursa berjangka dan lembaga kliring berjangka. Kedua, perusahaan harus menyetorkan modal minimal Rp 20 miliar dengan saldo akhir Rp 16 miliar atau 75 persen dari nilai pengelolaan emas. Ketiga, perusahaan investasi emas digital juga harus memiliki penyimpanan fisik emas di tempat penyimpanan khusus.

 

(Baca: 8 Modus Penawaran Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal)

 

Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta, Stephanus Paulus Lumintang, menambahkan keberadaan peraturan Bappebti dapat mendukung pembentukan harga di bursa berjangka, memberikan perlindungan nilai baik secara fisik maupun futures, serta menjadi market makers atau penyedia likuiditas di bursa berjangka.

 

“Pada akhirnya peraturan ini bertujuan untuk melindungi dua pihak, yaitu pedagang dan konsumen pasar fisik emas digital di Indonesia,” jelasnya.

 

Stephanus mendorong agar masyarakat memilih penyelenggara investasi emas digital yang aman dan terpercaya menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh para calon pelanggan. Selain keamanan, beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan adalah kemudahan bertransaksi dan harga yang ekonomis.

 

Perlu diketahui, emas digital adalah emas yang catatan kepemilikannya dilakukan secara digital. Proses transaksi jual beli emas digital dilakukan melalui platform digital seperti aplikasi atau website. Walaupun transaksi dilakukan secara digital, kepemilikan fisik emas tetap menjadi syarat wajib bagi para pedagangnya. Pedagang emas digital harus dipastikan memiliki bentuk fisik emas sebelum melakukan penjualan dan harus disimpan di tempat penyimpanan khusus yang rencananya akan dibangun di Indonesia pada tahun depan.

 

Pedagang juga harus menyetorkan modal minimal Rp20 miliar dengan saldo modal akhir minimal Rp16miliar, atau 2/3 dari nilai pengelolaan emas pelanggan paling lambat 8 Februari 2022. Kemudian, mulai 9 Februari 2022, kepemilikan modal harus mencapai seratus miliar, dengan saldo modal akhir minimal Rp8 miliar atau 2/3 dari nilai emas milik pelanggan.

 

Sebagai salah satu pelaku usaha, Sharia Muhammad Assad mengungkapkan penyelenggara investasi fisik emas digital merupakan inovasi baru dalam jual beli emas. Menurutnya, transaksi ini dapat memudahkan konsumen dalam jual beli emas. Dari sisi perizinan, Assad menjelaskan saat ini pihaknya sedang dalam proses.

 

“Kami siap mematuhi regulasi pemerintah untuk terus menjaga kepercayaan para pelanggan. Tidak lama lagi kami akan menjadi anggota di Bursa Berjangka Jakarta dan Kliring Berjangka Indonesia. Semua proses jual beli emas yang dilakukan mudah melalui teknologi, aman secara hukum dan berasaskan prinsip syariah yang transparan,” pungkasnya.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua