Jumat, 16 Agustus 2019

Hermeneutika Hukum, Jalan Falsafati Memahami Teks-Teks Hukum

Berasal dari nama Dewi Hermes. Ilmu hukum adalah sebuah eksemplar hermeneutik in optima forma, yang diaplikasikan pada aspek hukum kehidupan bermasyarakat.
Muhammad Yasin
Ilustrasi: HGW

Manakala seorang hakim diberi tugas mengadili dan menyelesaikan suatu masalah hukum, maka ia acapkali melalukan kegiatan interprestasi. Bagaimanapun, hakim berkewajiban secara moral memahami fakta yang terjadi dan masalah hukum yang timbul dari peristiwa. Lalu, ia menerapkan hukum yang benar terhadap kasus tersebut. Jadi, seorang hakim bukan hanya berusaha memahami dan menginterpretasi teks yuridis, tetapi juga interpretasi terhadap kenyataan yang menimbulkan masalah hukum.

 

Barangkali, konsep ‘penyalahgunaan wewenang’ yang dianalisis hakim agung H. Yulius ini pas dijadikan contoh untuk menggambarkan peran penting para pemangku kepentingan hukum menggunakan hermeneutika. Detournement de pouvoir, begitu konsep ini dikenal di Perancis, dimuat dalam Pasal 53 ayat (2) hurub b UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

 

Konsep menyalahgunakan wewenang diatur pula dalam Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan kemudian juga menyinggungnya. Lantas, apakah berbeda istilah ‘penyalahgunaan wewenang’ dan ‘penyalahgunaan kewenangan’ yang digunakan dalam perundang-undangan tersebut?. Dalam salah satu tulisannya di Varia Peradilan (November 2015), Yulius menggunakan optik hermeneutika hukum untuk melihat makna ‘penyalahgunaan wewenang’. (Baca juga: Mahasiswa harus Diajari Filsafat Hukum Sejak Dini)

 

Di sinilah peran hakim memahami dan menafsir teks perundang-undangan sekaligus menginterpretasi kenyataan yang menimbulkan masalah hukum. Begitu pula pemahaman yang ditarik sejumlah pengkaji hermeneutika hukum seperti B. Arief Sidharta. Guru Besar Universitas Padjadjaran Bandung ini telah menghadap sang Khalik pada 24 November 2015 lalu, tetapi namanya dikenang sebagai seorang akademisi Indonesia yang mengawali kajian tentang hermeneutika hukum di Tanah Air. Dapat disebut bahwa tulisan tentang hermeneutika dalam ilmu hukum belum banyak. Tulisan Arief, yang menjadi bagian dari disertasinya, termasuk yang paling awal, termasuk tulisan Ruslan Saleh, “Pandangan Hukum Hermeneutis”.

 

Mengutip Hans George Gadamer (1965), Arief Sidharta memaparkan ilmu hukum ada sebuah eksemplar hermeneutik in optima forma, yang diaplikasikan pada aspek hukum kehidupan bermasyarakat. “Hermeneutika itu suatu aliran kefilsafatan,” kata Muhammad Ilham Hermawan kepada hukumonline. Hermeneutika itu adalah rumah besar pembacaan teks atau hal tertentu yang di dalamnya banyak aliran pemikiran.

 

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Pancasila itu tertarik menggunakan hermeneutika dalam penulisan disertasinya setelah mendengarkan kuliah Arief Sidharta. Ia menjelaskan hermeneutika penting bagi ilmu hukum sebagai tendensi lawan terhadap suatu fondasi berpikir yang telah mapan dan menghegemoni semua pemikiran. Minimal, hermeneutika hadir sebagai tendensi lawan atas kegelisahan hegemoni positivisme. Hermeneutika berbeda dari penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. “Pemikiran hermeneutik itu tidak tunggal seperti penafsiran dalam ilmu hukum,” jelasnya. “Itu beyond interpretasi,” sambungnya.

 

Ilham adalah generasi penerus di bawah Prof. B Arief Sidharta yang menekuni hermeneutika hukum. Bisa disebut literatur tentang hermeneutika hukum belum banyak dibandingkan kajian tentang keadilan, misalnya. Tetapi semakin banyak kajian hermeneutik yang dapat ditelusuri. Untuk melihat bagaimana penafsir menggunakan hermeneutika, maka harus dilihat aliran mana yang dipilih.   

 

Baca:

 

Dewi Hermes

Secara etimologi, istilah hermeneutika selalu dikaitkan dengan nama Hermes, seorang dewa dalam mitologi Yunani. Ia seorang dewa yang memahami bahasa dewa dan manusia, sehingga ia diberi tugas menyampaikan dan menjelaskan pesan-pesan yang disampaikan dewa kepada manusia. Versi lain menyebutkan Hermes bertugas menyampaikan pesan-pesan dewa dari Gunung Olympus ke dalam bahasa yang dapat dimengerti manusia.

 

Dengan demikian Hermes menjembatani adanya kesenjangan antara bahasa dewa dengan bahasa manusia. Agar manusia dapat memahami apa yang dimaksudkan dewa, Hermes menerjemahkan ke dalam bahasa yang dipahami oleh manusia di bumi. Hermes kemudian menjadi simbol seorang utusan untuk menerjemahkan dan memberikan pemahaman tentang sesuatu kepada manusia.

 

Dalam bahasa Yunani, kata kerja hermeneuin diartikan sebagai ‘menafsirkan’, dan kata bendanya adalah hermeneia yang bermakna ‘interpretasi’. Fahruddin Faiz, dalam bukunya Hermeneutika al-Qur’an Tema-tema Kontroversial (2015), berpendapat bahwa sebagai kata benda, hermenutik mengandung tiga arti: ilmu penafsiran; ilmu untuk mengetahui maksud yang terkendung dalam kata-kata dan ungkapan penulis; dan penafsiran yang secara khusus menunjuk kepada penafsiran kitab suci. Jadi, hermeneutika selalu berkaitan dengan tiga unsur dalam aktivitas penafsirannya, yaitu (i) tanda, pesan, atau teks yang menjadi sumber dalam penafsiran; (ii) adanya perantara atau penafsir; dan (iii) aktivitas penyampaian atau meneruskan pesan oleh perantara kepada pihak-pihak yang disebut sebagai penerima. Tujuan dari aktivitas ini adalah agar teks lebih mudah dipahami.

 

Dalam kamus filsafat, A Dictionary of Philosophy (1983: 146), lema hermeneutics mengandung tiga makna. Pertama, dalam teologi dimaknai sebagai interpretasi tentang kebenaran spiritual Kitab Suci. Kedua, dalam filsafat sosial, merujuk pada pandangan Dilthey, digunakan untuk ‘denote the discipline concerned with the investigation and interpretation of human behavior, speech, institution etc as essentially intentional. Ketiga, dalam kajian  eksistensialisme dimaknai sebagai pencarian ke dalam tujuan eksistensi manusia.

 

Dalam kamus hukum karya M. Marwan dan Jimmy P, hermeneutika diartikan sebagai semua hal yang diasumsikan memiliki makna sejauh yang diungkap dalam sarana komunikasi dan dapat dimengerti manusia. Kamus hukum lain, Terminologi Hukum Inggris-Indonesia, yang ditulis IPM Ranuhandoko (2006: 321), lema hermeneutics telah dimaknai lain, yakni sebagai ilmu susunan kalimat dalam hukum.

 

Dalam Kamus Filsafat (1996: 283) karya Lorens Bagus, hermeneutika diartikan sebagai ilmu dan teori tentang penafsiran yang bertujuan menjelaskan teks mulai dari ciri-cirinya, baik objektif (arti gramatikal kata-kata dan variasi-variasi historisnya) maupun subjektif (maksud pengarang).

 

Baca juga:

 

Aliran Pemikiran Hermeneutika

Pendekatan hermeneutis, tulis Soetandyo Wignjosoebroto (2002: 104), adalah pendekatan untuk memahami objek (produk perilaku manusia yang berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesamanya) dari sudut pelaku aksi-interaksi. Pendekatan hermeneutic berasumsi secara paradigmatik bahwa setiap bentuk dan produk perilaku antarmanusia, juga produk hukum, akan selalu ditentukan oleh interpretasi yang dibuat dan disepakati  para pelaku yang terlibat dalam proses itu. Tentu saja, ada beragam makna manusia terhadap objek yang dikaji. Pendekatan hermeneutik dalam kajian hukum membuka kesempatan kepada para pengkaji hukum untuk tak hanya berkutat menggunakan paradigm positivisme dan metode logis formal.

 

Demikian pula perkembangan pemikiran para tokoh tentang hermeneutika. Nama Schleiermacher tak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran itu. Dialah yang membawa metode penafsiran teks-teks kitab suci itu ke dalam bidang-bidang lain seperti seni, sosial, dan ilmu hukum. “Ada deregionalisasi. Yang tadinya pembacaan teks kitab-kitab suci (Kristen) ditarik ke pembacaan teks hukum,” kata Ilham.

 

Beberapa literatur membagi perkembangan pemikiran hermeneutika ke dalam era zaman klasik, era abad pertengahan, dan era kontemporer. Ilham membaginya berdasarkan karakteristik pemikiran tokoh-tokoh pada masanya (lihat tabel).

 

 

Dalam kajian-kajian filsafat Islam, pandangan Hassan Hanafi tentang hermeneutika sering dikutip. Dalam bukunya Hermeneutic, Liberation and Revolution, Hanafi menggarisbawahi perkembangan sekuler ilmu pengetahuan. Aliran positivisme mengubah semuanya menjadi alam materi, mengakhiri konsep ketuhanan dan romantisme alam. Berkaitan dengan pemahaman (verstehenden) dan eksplanasi (erklarenden), Hanafi menyatakan bahwa transenden merupakan asal dari otoritas. Kekuasaan dari hukum yang berwujud dari transendensi. Bagi dia, hermeneutika adalah ilmu interpretasi; alat untuk menafsirkan, alat untuk memahami, dan alat untuk menjalankan. (Baca juga: Benturan Aliran Hukum dalam Sengketa Pilpres)

 

Fahruddin Faiz menulis bahwa meskipun hermeneutika dapat dipakai sebagai alat untuk menafsirkan berbagai bidang kajian keilmuan, melihat sejarah kelahiran dan perkembangannya, peran hermeneutika yang paling besar adalah dalam bidang ilmu sejarah dan kritik teks, khususnya kitab suci. Menjamurnya buku tafsir al-Qur’an yang menawarkan hermeneutika sebagai variabel metode pemahaman, tulis Faiz, menunjukkan betapa daya tarik hermeneutika memang luar biasa. Dalam hukum Islam, istilah yang lazim dipakai adalah ‘tafsir’, berasal dari bahasa Arab fassara atau fasara. Meskipun istilah hermeneutika tak dikenal dalam kajian-kajian tafsir, tetapi aktivitas hermeneutis diyakini sudah lama dilakukan.

 

Ini menunjukkan bahwa penggunaan hermeneutika begitu luas dan semakin sering dipergunakan. Para ahli hukum di Indonesia, termasuk di dunia peradilan, juga makin familiar dengan metode hermeneutika yang lebih filosofis ketimbang menafsirkan teks gramatikal semata. Menafsirkan adalah aktivitas yang dekat dengan ilmu hukum. Dan, hermeneutika adalah jalan falsafati untuk memahami hukum.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua